Jumat, 16 Oktober 2026

SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Program MagangHub Tahap 3 Tahun 2026 membuka peluang bagi puluhan ribu lulusan perguruan tinggi memasuki dunia kerja. Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memastikan program tidak hanya mengejar jumlah peserta, tetapi juga memberikan pengalaman kerja berkualitas, uang saku sesuai ketentuan, perlindungan jaminan sosial, serta peluang memperoleh pekerjaan setelah pemagangan berakhir.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. — Jumat, 16 Oktober 2026.

Mendapatkan pekerjaan pertama masih menjadi tantangan bagi sebagian lulusan perguruan tinggi di Indonesia. Tidak sedikit pencari kerja menghadapi kesulitan memasuki dunia industri karena keterbatasan pengalaman, ketidaksesuaian keterampilan, atau persaingan memperoleh pekerjaan.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah kembali memperluas program pemagangan nasional sebagai salah satu upaya mempertemukan kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja muda.

Namun, muncul pertanyaan penting: apakah program pemagangan benar-benar mampu menjadi jembatan menuju pekerjaan yang layak, atau justru hanya menghasilkan tambahan pengalaman tanpa kepastian kesempatan kerja setelah program berakhir?

Persoalan tersebut menjadi perhatian Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang (ETH) menyusul perkembangan terbaru pelaksanaan Program Pemagangan Nasional atau MagangHub Tahun 2026.

Berdasarkan keterangan Kementerian Ketenagakerjaan yang dipublikasikan Kantor Berita ANTARA pada 15 Oktober 2026, pemerintah menyiapkan 70.000 kuota peserta MagangHub Tahap 3 bagi lulusan baru perguruan tinggi.

Program tersebut diperuntukkan bagi lulusan diploma, sarjana, dan pendidikan profesi yang memenuhi persyaratan, termasuk ketentuan waktu kelulusan paling lama satu tahun.

Untuk mendukung pendaftaran perusahaan penyelenggara, Kementerian Ketenagakerjaan menjadwalkan pembukaan layanan konsultasi mitra MagangHub di Aula Gedung Vokasi, Jakarta Selatan, pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Layanan tersebut ditujukan untuk membantu perusahaan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi memahami prosedur pendaftaran, kewajiban administrasi, serta penggunaan sistem MagangHub.

Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan, Darmawansyah, menjelaskan bahwa keterlibatan perusahaan penting untuk memberikan pengalaman kerja kepada lulusan perguruan tinggi sekaligus mempersiapkan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri.

Dalam pelaksanaannya, program pemagangan direncanakan berlangsung selama enam bulan, dengan dukungan pemerintah berupa uang saku yang mengacu pada upah minimum, iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan sertifikasi kompetensi melalui BNSP sesuai persyaratan program.

Angka 70.000 tersebut merupakan kuota yang disiapkan pemerintah, bukan jumlah peserta yang sudah diterima atau dipastikan memperoleh pekerjaan setelah selesai magang.

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara kritis, independen, dan konstruktif, Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang perluasan program pemagangan sebagai kebijakan yang berpotensi membantu mengurangi kesenjangan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja.

Namun, organisasi menekankan bahwa program harus dilaksanakan secara profesional dan tidak boleh disalahgunakan untuk menggantikan tenaga kerja reguler dengan peserta pemagangan.

Serikat Buruh ETH berpandangan bahwa program pemagangan yang dibiayai pemerintah harus menghasilkan peningkatan kemampuan dan kesempatan kerja nyata, bukan sekadar menjadi sarana penyediaan tenaga kerja sementara bagi perusahaan.

Magang Nasional Harus Membuka Jalan Menuju Pekerjaan

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai bahwa keberhasilan program pemagangan tidak cukup diukur berdasarkan jumlah peserta yang diterima atau perusahaan yang terdaftar.

Organisasi memandang bahwa indikator keberhasilan yang lebih penting adalah peningkatan keterampilan, pengalaman kerja yang diperoleh, serta peluang peserta memasuki dunia kerja setelah menyelesaikan program.

Berdasarkan laporan ANTARA pada 23 September 2026, Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan bahwa dari sekitar 60.000 peserta Program Magang Nasional 2025 yang ditempatkan di perusahaan atau industri, hampir 50 persen atau sekitar 30.000 orang telah terserap bekerja di perusahaan.

Data tersebut menunjukkan adanya penyerapan tenaga kerja setelah program pemagangan, meskipun belum menggambarkan hasil seluruh peserta ataupun keberlanjutan pekerjaan dalam jangka panjang.

Menurut Serikat Buruh ETH, hasil tersebut perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan MagangHub 2026.

Organisasi mendorong pemerintah agar tidak hanya menghitung jumlah peserta yang menyelesaikan program, tetapi juga memantau perkembangan mereka setelah masa pemagangan berakhir.

Peserta yang telah menyelesaikan program harus memiliki kompetensi yang dapat digunakan untuk memasuki pasar kerja, baik di perusahaan penyelenggara maupun pada kesempatan kerja lainnya.

Serikat Buruh ETH juga mengingatkan bahwa kesempatan mengikuti magang tidak sama dengan jaminan langsung memperoleh pekerjaan tetap.

Karena itu, informasi mengenai peluang perekrutan harus disampaikan secara transparan agar peserta tidak memiliki harapan yang keliru.

Serikat Buruh ETH Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Program Pemagangan

Salah satu perhatian Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang adalah potensi penyalahgunaan program pemagangan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Organisasi mengingatkan bahwa pemagangan merupakan sarana pembelajaran dan pengembangan keterampilan melalui pengalaman bekerja secara langsung.

Program tersebut tidak seharusnya dijadikan mekanisme untuk menggantikan tenaga kerja yang telah memiliki hubungan kerja dengan perusahaan.

Perhatian tersebut sejalan dengan pernyataan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada 23 September 2026.

Dalam pemberitaan ANTARA, Yassierli menegaskan bahwa Program Magang Nasional tidak dirancang untuk menggantikan pekerja yang sudah ada di perusahaan.

Pemerintah menyatakan akan memperketat pengawasan agar program benar-benar digunakan untuk meningkatkan kompetensi peserta.

Serikat Buruh ETH mendukung prinsip tersebut.

Namun, organisasi menegaskan pentingnya pengawasan yang konsisten selama program berjalan.

Perusahaan penyelenggara harus mempunyai rencana pembelajaran, pembimbing yang kompeten, serta kegiatan yang sesuai dengan tujuan pemagangan.

Apabila peserta hanya diberikan pekerjaan rutin tanpa pembimbingan dan evaluasi keterampilan, pemerintah perlu melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian pelaksanaan program.

Serikat Buruh ETH berpandangan bahwa bantuan pemerintah untuk program pemagangan harus digunakan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, bukan untuk mengurangi tanggung jawab perusahaan terhadap pekerjanya.

Organisasi menekankan bahwa kekhawatiran mengenai penyalahgunaan program tidak boleh langsung dianggap sebagai bukti bahwa perusahaan tertentu telah melakukan pelanggaran.

Setiap dugaan pelanggaran harus diperiksa berdasarkan fakta, dokumen, serta ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerataan Kesempatan Magang Harus Menjangkau Seluruh Indonesia

Serikat Buruh ETH juga menyoroti pentingnya pemerataan kesempatan pemagangan.

Program MagangHub merupakan kebijakan nasional yang seharusnya memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi dari berbagai wilayah Indonesia.

Organisasi menilai bahwa daerah di luar pusat industri besar juga membutuhkan dukungan pengembangan keterampilan tenaga kerja.

Lulusan perguruan tinggi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua perlu memperoleh akses informasi dan kesempatan mengikuti program sesuai persyaratan.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya menyampaikan komitmen pemerataan wilayah penyelenggaraan pemagangan.

Dalam publikasi resmi Kementerian Sekretariat Negara pada 7 Juli 2026, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan pentingnya memperluas sebaran lokasi serta sektor industri penyelenggara MagangHub.

Pemerintah juga menyatakan akan memperkuat kualitas mentor, penilaian terhadap perusahaan penyelenggara, dan perlindungan peserta.

Serikat Buruh ETH memandang komitmen tersebut harus diwujudkan melalui pelaksanaan yang dapat diukur.

Organisasi mendorong pemerintah membuka informasi mengenai sebaran kesempatan magang berdasarkan wilayah, sektor usaha, dan kebutuhan keterampilan.

Pemerataan juga perlu mempertimbangkan akses bagi penyandang disabilitas sesuai persyaratan program dan karakteristik pekerjaan.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional tidak boleh hanya terkonsentrasi pada wilayah yang telah memiliki kawasan industri besar.

Uang Saku, Jaminan Sosial, dan Keselamatan Peserta Harus Terjamin

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menegaskan pentingnya pemenuhan perlindungan bagi peserta program pemagangan.

Pemerintah telah menetapkan ketentuan bantuan program melalui sejumlah peraturan, termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2025 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Permenaker Nomor 12 Tahun 2026.

Perubahan terbaru tersebut mencakup penyesuaian persyaratan peserta dan mekanisme rekrutmen.

Selain itu, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 252 Tahun 2026 mengatur besaran bantuan pemerintah berupa uang saku bagi peserta pemagangan lulusan perguruan tinggi tahun 2026.

Menurut Serikat Buruh ETH, ketentuan tersebut harus disosialisasikan secara jelas kepada seluruh peserta.

Peserta perlu mengetahui mekanisme pembayaran uang saku, ketentuan kehadiran, perlindungan jaminan sosial, serta prosedur pengaduan apabila menghadapi masalah.

Organisasi juga mendorong perusahaan memberikan pembekalan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sesuai potensi bahaya pada tempat pemagangan.

Peserta yang ditempatkan pada kegiatan industri harus memahami penggunaan peralatan, prosedur keselamatan, dan tindakan yang dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.

Program peningkatan kompetensi tidak boleh mengabaikan keselamatan dan perlindungan peserta selama menjalankan kegiatan pemagangan.

Dampak Ekonomi Pemagangan Harus Dievaluasi

Serikat Buruh ETH memandang program pemagangan nasional memiliki potensi manfaat bagi perekonomian.

Bagi peserta, pemagangan dapat memberikan pengalaman kerja, memperluas jaringan profesional, dan meningkatkan keterampilan.

Bagi perusahaan, program tersebut dapat membantu mengenali calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan operasional.

Sementara itu, bagi pemerintah, pemagangan merupakan salah satu instrumen untuk memperkuat hubungan antara pendidikan dan pasar kerja.

Namun, organisasi mengingatkan bahwa dampak ekonomi program tidak cukup dinilai berdasarkan besarnya anggaran atau jumlah kuota.

Pemerintah perlu mengevaluasi efektivitas penggunaan dana publik dan manfaat yang diterima peserta.

Apabila peserta memperoleh keterampilan yang sesuai kebutuhan industri, peluang memasuki pekerjaan produktif dapat meningkat.

Sebaliknya, jika kegiatan pemagangan tidak menghasilkan peningkatan kompetensi yang berarti, manfaat penggunaan anggaran berpotensi menjadi terbatas.

Karena itu, Serikat Buruh ETH mendukung pengembangan sistem evaluasi berbasis hasil.

Keberhasilan program harus dilihat dari peningkatan keterampilan, kualitas pengalaman kerja, kesempatan penempatan, dan perkembangan karier peserta setelah pemagangan berakhir.

Lima Desakan Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang

Sebagai bentuk pelaksanaan fungsi kontrol sosial yang independen, kritis, dan konstruktif, Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menyampaikan lima usulan kepada pemerintah, DPR RI, perusahaan penyelenggara, serta pemangku kepentingan ketenagakerjaan.

1. Kementerian Ketenagakerjaan Harus Memperketat Verifikasi Perusahaan Penyelenggara

Pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengikuti MagangHub memenuhi persyaratan administrasi dan mempunyai kemampuan menyelenggarakan pembelajaran kerja.

Verifikasi harus memperhatikan kesesuaian program, ketersediaan pembimbing, fasilitas pelatihan, serta kesiapan memberikan perlindungan kepada peserta.

Pengawasan juga perlu memastikan pemagangan tidak digunakan untuk menggantikan pekerja reguler secara bertentangan dengan ketentuan hukum.

2. Pemerintah Harus Menjamin Uang Saku dan Perlindungan Jaminan Sosial Peserta

Serikat Buruh ETH meminta pelaksanaan bantuan pemerintah dilakukan secara transparan dan sesuai jadwal serta ketentuan.

Peserta harus memperoleh informasi mengenai besaran uang saku, prosedur pembayaran, dan manfaat jaminan sosial yang menjadi haknya.

Apabila terjadi hambatan administrasi atau pembayaran, pemerintah perlu menyediakan pelayanan pengaduan yang mudah diakses.

3. Pemerintah Harus Memperluas Pemerataan Program ke Berbagai Daerah

Serikat Buruh ETH mendorong pemerintah pusat bersama pemerintah daerah memperkuat keterlibatan perusahaan di luar kawasan industri utama.

Penyediaan kesempatan magang perlu disesuaikan dengan potensi ekonomi wilayah serta kebutuhan tenaga kerja setempat.

Informasi lowongan juga harus dipublikasikan melalui kanal resmi agar peserta memperoleh kesempatan mendaftar secara transparan.

4. DPR RI Harus Mengawasi Penggunaan Anggaran dan Keberhasilan Penempatan Kerja

Serikat Buruh ETH mendorong Komisi IX DPR RI memperkuat evaluasi terhadap efektivitas Program Magang Nasional.

Pengawasan perlu mencakup jumlah peserta yang diterima, penyelesaian program, kualitas pembelajaran, kepatuhan penyelenggara, serta penyerapan lulusan ke dunia kerja.

Organisasi juga meminta pemerintah mengembangkan evaluasi perkembangan peserta setelah tiga hingga enam bulan menyelesaikan pemagangan.

5. Perusahaan Harus Menjamin Program Magang Memberikan Kompetensi Nyata

Serikat Buruh ETH mengajak perusahaan penyelenggara memperkuat pembelajaran kerja melalui pembimbingan, praktik sesuai bidang kompetensi, dan evaluasi berkala.

Perusahaan juga perlu memberikan informasi yang jelas mengenai peluang rekrutmen setelah program berakhir.

Apabila peserta memenuhi persyaratan dan terdapat lowongan yang sesuai, perusahaan dapat mempertimbangkan lulusan program untuk mengikuti proses rekrutmen berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Peserta Magang Harus Memahami Hak dan Kewajibannya

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengingatkan calon peserta agar memahami seluruh persyaratan sebelum mengikuti Program Magang Nasional.

Pendaftaran dan informasi resmi dapat diperoleh melalui portal MagangHub Kementerian Ketenagakerjaan.

Berdasarkan publikasi resmi Kementerian Ketenagakerjaan pada 30 September 2026, pendaftaran perusahaan penyelenggara MagangHub Tahap 3 berlangsung pada 28 September hingga 22 Oktober 2026.

Verifikasi mitra dijadwalkan hingga 23 Oktober, sedangkan penetapan mitra dan penayangan lowongan direncanakan berlangsung pada 26–27 Oktober 2026.

Serikat Buruh ETH mendorong peserta memeriksa informasi resmi mengenai perusahaan penyelenggara, lokasi kegiatan, bidang pemagangan, durasi, fasilitas, serta perlindungan yang disediakan.

Peserta juga perlu memahami isi perjanjian pemagangan dan menyimpan dokumen administrasi yang berkaitan dengan program.

Apabila terjadi dugaan penyimpangan, peserta dapat menyiapkan bukti dan menyampaikan pengaduan melalui layanan resmi penyelenggara atau Kementerian Ketenagakerjaan.

Organisasi menekankan bahwa setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta dan melalui mekanisme yang sah.

Pendidikan hukum ketenagakerjaan penting diberikan kepada peserta agar mereka memahami hak, kewajiban, dan perlindungan selama mengikuti kegiatan pemagangan.

Serikat Buruh ETH: Pemagangan Harus Menjadi Jembatan Menuju Pekerjaan Layak

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang menilai perluasan MagangHub Tahap 3 merupakan momentum penting untuk memperkuat kesiapan tenaga kerja muda Indonesia.

Namun, organisasi mengingatkan bahwa pembangunan sumber daya manusia membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan.

Program pemagangan tidak dapat berdiri sendiri tanpa dukungan penciptaan lapangan kerja, investasi produktif, pengembangan industri, dan peningkatan kualitas pendidikan.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan pelatihan dan pemagangan terhubung dengan kebutuhan pasar kerja.

Perusahaan juga harus menjalankan perannya secara bertanggung jawab dengan menyediakan pembimbingan dan pengalaman belajar yang sesuai.

Sementara itu, peserta perlu memanfaatkan kesempatan meningkatkan keterampilan, kedisiplinan, dan kemampuan profesional.

Bagi Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang, program pemagangan yang berhasil bukan hanya menghasilkan lulusan yang memiliki pengalaman, tetapi juga membuka kesempatan bagi mereka memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Organisasi mendorong agar penggunaan anggaran pemerintah memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Serikat Buruh ETH juga menegaskan bahwa penempatan peserta magang harus tetap menghormati keberadaan dan hak tenaga kerja yang telah bekerja di perusahaan.

Peningkatan keterampilan generasi muda dan perlindungan pekerja yang sudah bekerja harus berjalan bersama.

Serikat Buruh ETH Ajak Pemerintah, DPR, dan Pengusaha Membangun Solusi

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengajak Kementerian Ketenagakerjaan, DPR RI, pemerintah daerah, asosiasi pengusaha, perguruan tinggi, dan seluruh organisasi pekerja memperkuat dialog mengenai pelaksanaan Program Magang Nasional.

Dialog perlu diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan, transparansi seleksi, pengawasan perlindungan peserta, dan perluasan kesempatan kerja setelah program berakhir.

Organisasi berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional membutuhkan tenaga kerja yang terampil, produktif, terlindungi, dan memiliki kesempatan berkembang.

Kepentingan pekerja dan dunia usaha harus dipertemukan melalui kebijakan yang adil dan dapat dilaksanakan.

Serikat Buruh ETH menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pekerja.

Program pemagangan harus menjadi sarana membangun masa depan tenaga kerja Indonesia, bukan hanya memenuhi target kuota tahunan.

Melalui pengawasan yang konsisten, keterlibatan dunia usaha, dan kebijakan ketenagakerjaan yang berkeadilan, MagangHub diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen peningkatan kesempatan kerja dan produktivitas nasional.

Pekerja terampil, hak terlindungi, kesempatan kerja terbuka, dan Indonesia semakin sejahtera.

SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Mengawal Hak Buruh — Melindungi Peserta Magang — Memperjuangkan Lapangan Kerja yang Layak.

BERSATU • BERJUANG • BERMARTABAT