Ombudsman RI menyiapkan policy brief dan Saran Perbaikan bagi Badan Gizi Nasional setelah menghimpun temuan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dari 34 provinsi. BGN menyatakan terbuka terhadap temuan faktual sebagai bahan evaluasi dan pembenahan program.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 7 Oktober 2026 WIB

Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis memasuki tahap penting setelah Ombudsman Republik Indonesia menghimpun temuan pelaksanaan dari 34 provinsi. Bagi masyarakat dan mahasiswa, perkembangan ini penting karena MBG merupakan pelayanan publik berskala nasional yang menyangkut keamanan pangan, kesehatan peserta didik, kualitas penyediaan makanan, pengelolaan pengaduan, dan efektivitas penggunaan anggaran.

Dalam siaran pers 6 Oktober 2026, Ombudsman RI menyatakan melakukan Investigasi Atas Prakarsa Sendiri (IAPS) terkait keamanan pangan dan penanganan persoalan MBG. Pengawasan dilakukan oleh tim sektor pelayanan publik bidang pangan dan hasilnya akan dituangkan dalam dokumen Saran Perbaikan untuk menjadi bahan evaluasi serta tindak lanjut pihak terkait. Ombudsman menekankan perlunya penguatan quality control dan pelayanan publik dalam pelaksanaan program.

Pada perkembangan yang sama, Ombudsman menyampaikan telah menghimpun temuan dari 34 provinsi dan akan menyusun policy brief untuk disampaikan kepada Badan Gizi Nasional. Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher menegaskan program MBG akan terus dikawal agar berbagai persoalan lapangan dapat diterjemahkan menjadi perbaikan tata kelola.

BGN memberikan tanggapan dengan menyatakan terbuka terhadap kajian, kritik, laporan, dan temuan faktual Ombudsman. Kepala BGN Sudaryono menyebut temuan tersebut penting untuk mengevaluasi persoalan serta memperbaiki penyelenggaraan MBG secara lebih menyeluruh.

Pernyataan Ketua Umum — Reza Prasatria Dharma

Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyampaikan:

“Pengawasan MBG harus menghasilkan perbaikan yang dapat diperiksa masyarakat. Setiap temuan perlu mempunyai penanggung jawab, batas waktu penyelesaian, bukti tindakan korektif, dan mekanisme agar persoalan yang sama tidak terus berulang di daerah lain.”

Satuan Mahasiswa ETH mengajukan pertanyaan pengawasan yang spesifik: jenis temuan apa yang paling banyak muncul; berapa SPPG yang telah diperiksa; bagaimana standar pemeriksaan bahan baku, penyimpanan dan distribusi makanan; berapa lama pengaduan diselesaikan; serta bagaimana BGN memastikan rekomendasi Ombudsman benar-benar diterapkan di lapangan?

Empat perbaikan konkret dinilai dapat dilakukan. Pertama, BGN dan pemerintah daerah menerapkan indikator quality control yang seragam dan mempublikasikan tingkat kepatuhan SPPG secara agregat. Kedua, setiap pengaduan harus memiliki nomor registrasi, status tindak lanjut, dan batas waktu penyelesaian. Ketiga, Ombudsman dan BGN dapat mempublikasikan matriks rekomendasi beserta status pelaksanaannya tanpa membuka data yang dilindungi. Keempat, dinas kesehatan, sekolah dan pengelola SPPG perlu memiliki prosedur penghentian sementara distribusi ketika terdapat risiko keamanan pangan sampai pemeriksaan selesai.

Indikator tindak lanjut meliputi jumlah SPPG diperiksa, persentase kepatuhan standar, waktu respons terhadap laporan, jumlah rekomendasi yang dilaksanakan, dan kejadian berulang setelah perbaikan. Manfaatnya adalah peningkatan keselamatan dan kualitas pelayanan. Keterbatasannya, temuan Ombudsman yang masih dalam proses investigasi tidak boleh dianggap sebagai penetapan kesalahan terhadap pihak tertentu sebelum pemeriksaan selesai.