Gorontalo — Jumat, 23 Oktober 2026 Presiden Prabowo Subianto menegaskan pembenahan badan usaha milik negara (BUMN) melalui efisiensi, konsolidasi, dan penutupan perusahaan yang tidak produktif. Pengelolaan aset negara diarahkan untuk menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026), sebagaimana dipublikasikan Sekretariat Negara pada tanggal yang sama.

Presiden menyoroti perusahaan yang terus merugi serta praktik laporan keuangan palsu. Ia menekankan perlunya memusatkan perhatian pada BUMN yang menghasilkan manfaat bagi rakyat. Pembenahan itu dijelaskan sebagai proses yang membutuhkan konsistensi untuk memperbaiki tata kelola perekonomian.

Menanggapi arah kebijakan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sulut-Gorontalo, Ardiansyah Inde, menilai ketegasan Presiden Prabowo perlu diterjemahkan menjadi perbaikan pelayanan yang dapat dirasakan masyarakat.

“Pesan Bapak Presiden Prabowo sudah tegas. Aset negara harus dikelola untuk kepentingan rakyat. Pemborosan harus dihentikan, laporan harus jujur, dan pelayanan harus semakin baik,” ujar Ardiansyah.

Menurutnya, keberhasilan pembenahan perlu dinilai dari hasil yang konkret. Masyarakat membutuhkan layanan yang mudah dijangkau, penyelesaian pengaduan yang jelas, serta pengelolaan usaha negara yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ia menekankan bahwa efisiensi harus dilaksanakan dengan perencanaan matang. Perubahan organisasi dan pengelolaan perusahaan perlu memperhitungkan keberlangsungan layanan, kebutuhan masyarakat, serta hak pekerja sesuai ketentuan.

“Jangan sampai pembenahan berhenti pada perubahan susunan perusahaan. Ukur hasilnya: apakah pelayanan membaik, biaya lebih terkendali, dan keluhan masyarakat diselesaikan. Di situlah manfaat kebijakan dapat dinilai,” katanya dengan tegas.

Ardiansyah menilai keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Penjelasan mengenai tujuan pembenahan, tahapan pelaksanaan, dan hasil evaluasi perlu disampaikan secara terukur.

Dalam konteks Sulawesi Utara dan Gorontalo, ia berharap perhatian terhadap pelayanan dapat menjangkau masyarakat pesisir, kepulauan, dan wilayah yang jauh dari pusat kegiatan ekonomi. Kebutuhan warga di lokasi tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam setiap evaluasi layanan.

Menurutnya, pelaku usaha kecil juga membutuhkan kesempatan kemitraan yang terbuka. Persyaratan kerja sama perlu jelas, proses penilaian dapat dipertanggungjawabkan, dan pelaksanaan kewajiban berlangsung sesuai kesepakatan.

“Usaha kecil membutuhkan kesempatan yang adil untuk berkembang. Kemitraan harus dibangun dengan prosedur yang terbuka dan tanggung jawab yang jelas agar manfaat ekonomi dapat menjangkau lebih banyak keluarga,” ujarnya.

Ia turut mengingatkan pentingnya menindaklanjuti temuan penyimpangan melalui pemeriksaan yang objektif. Setiap persoalan perlu ditangani berdasarkan bukti, dengan tetap menghormati proses dan kewenangan lembaga terkait.

Ardiansyah berharap ketegasan terhadap pemborosan berjalan bersama penghargaan kepada pekerja dan pengelola yang menjalankan tugas dengan baik. Menurutnya, perbaikan membutuhkan integritas, kemampuan, dan keberanian mengambil tanggung jawab.

“Kita mendukung langkah Bapak Presiden Prabowo membenahi pengelolaan kekayaan negara. Harapan masyarakat jelas: uang negara terjaga, pelayanan semakin baik, dan manfaat usaha negara benar-benar sampai kepada rakyat,” tutup Ardiansyah.

Sumber: Kementerian Sekretariat Negara RI, “Presiden Prabowo Tegaskan Pembenahan BUMN untuk Efisiensi dan Manfaat bagi Rakyat”, terbit Kamis, 22 Oktober 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News Editor: Bambang