HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR, JAWA BARAT — Selasa, 1 September 2026. Upaya pemerintah mempercepat pemenuhan dokter spesialis di berbagai daerah mendapat perhatian Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH). Organisasi menilai penambahan kapasitas pendidikan dokter spesialis merupakan langkah penting, tetapi hasil akhirnya harus dapat dirasakan masyarakat hingga daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Fakta Terverifikasi

Kementerian Kesehatan mengumumkan pemerintah telah menerbitkan izin operasional bagi 25 program studi baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) berbasis rumah sakit. Pengumuman tersebut disampaikan pada 31 Agustus 2026 sebagai bagian dari strategi mempercepat penambahan dokter spesialis dan memperluas pemerataan pelayanan kesehatan.

Kebijakan PPDS berbasis rumah sakit juga memberikan prioritas kepada dokter yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Pemerintah mengarahkan skema tersebut agar peningkatan jumlah dokter spesialis tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar.

Program bantuan pendanaan Kementerian Kesehatan bahkan menetapkan kewajiban pengabdian setelah pendidikan. Peserta yang ditempatkan di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan diwajibkan mengabdi minimal tiga tahun, sedangkan penempatan di daerah lainnya minimal empat tahun.

Sikap DPN Elang Tiga Hambalang

DPN Elang Tiga Hambalang menyambut kebijakan tersebut sebagai peluang memperkecil kesenjangan pelayanan kesehatan antardaerah. Namun, organisasi menilai penambahan program pendidikan harus diikuti dengan kepastian penempatan dokter setelah mereka menyelesaikan pendidikan.

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal berpandangan masyarakat di kabupaten, wilayah kepulauan, perbatasan, dan daerah terpencil harus mempunyai kesempatan yang semakin setara untuk mendapatkan pelayanan dokter spesialis.

Menurut pandangan DPN ETH, masyarakat seharusnya tidak harus menempuh perjalanan sangat jauh hanya karena layanan spesialis yang dibutuhkan belum tersedia di daerahnya.

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menilai pemerataan dokter juga perlu diikuti kesiapan rumah sakit daerah. Penempatan tenaga medis akan kurang optimal apabila tidak didukung peralatan kesehatan, obat, fasilitas diagnostik, tempat tinggal, insentif, dan lingkungan kerja yang memadai.

DPN ETH mendorong pemerintah memantau secara terbuka perkembangan jumlah peserta PPDS, kelulusan, bidang spesialisasi, serta daerah penempatan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat apakah kebijakan tersebut benar-benar mengurangi kekurangan dokter spesialis.

Bagi DPN Elang Tiga Hambalang, pemerataan kesehatan bukan sekadar menambah jumlah dokter, melainkan memastikan dokter dan pelayanan yang dibutuhkan benar-benar hadir dekat dengan masyarakat.

Dari Hambalang untuk Indonesia — pelayanan kesehatan yang baik tidak boleh ditentukan oleh jauh-dekatnya tempat tinggal rakyat dari kota besar.