HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Senin, 21 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti dua langkah strategis pemerintah di sektor energi: pembukaan lelang delapan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi Tahap II Tahun 2026 serta persiapan pengembangan bahan bakar E50 untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang, Reza Prasatria Dharma, menilai upaya memperkuat ketahanan dan kemandirian energi layak dikawal mahasiswa karena menyangkut pengelolaan sumber daya alam, investasi dalam skala besar, kebutuhan energi masyarakat, penerimaan negara dan keberlanjutan lingkungan.

“Kemandirian energi adalah kepentingan strategis Indonesia. Tetapi keberhasilannya harus bisa dihitung: berapa impor yang berkurang, berapa produksi bertambah, berapa manfaat yang masuk kepada negara dan masyarakat, serta bagaimana lingkungan tetap dilindungi.”

FAKTA TERVERIFIKASI: DELAPAN WILAYAH KERJA MIGAS DITAWARKAN

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada 17 September 2026 resmi membuka Penawaran Wilayah Kerja Migas Tahap II Tahun 2026 untuk delapan wilayah kerja.

Delapan WK tersebut adalah Jago, Mahesa, Rafflesia, Belibis, Talu, Manta, Palu, dan Leti Selatan. Pemerintah menyatakan penawaran tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan eksplorasi, menemukan sumber daya migas baru serta mendukung keberlanjutan produksi energi nasional.

Tujuh WK—Jago, Mahesa, Rafflesia, Belibis, Talu, Manta dan Palu—ditawarkan melalui mekanisme penawaran langsung. Akses dokumen tender dibuka sejak 17 September sampai 31 Oktober 2026, sedangkan batas pemasukan dokumen partisipasi ditetapkan 2 November 2026

WK Leti Selatan menggunakan mekanisme lelang reguler, dengan akses dokumen sampai 14 Januari 2027 dan tenggat pemasukan dokumen pada tanggal yang sama.

Dengan demikian, delapan blok tersebut masih berada dalam proses penawaran. Belum tepat menyebut seluruh blok itu sudah memiliki kontraktor atau telah menghasilkan produksi migas.

ENAM PEMENANG LELANG TAHAP I BAWA KOMITMEN US$141,5 JUTA

Pada hari yang sama, Kementerian ESDM juga mengumumkan enam pemenang lelang WK Migas Tahap I 2026, yakni untuk Sapukala, Natuna D-Alpha, Bengara II, Pesut Mahakam, Puri dan Rupat.

Total komitmen pasti tiga tahun pertama dari enam WK tersebut tercatat US$141,512 juta, ditambah total signature bonus US$1,6 juta. Pemerintah meminta perusahaan pemenang merealisasikan seluruh komitmen eksplorasi yang telah ditetapkan.

Reza mengatakan fase setelah penetapan pemenang justru menjadi periode penting untuk pengawasan.

“Yang perlu dikawal bukan hanya siapa memenangkan lelang. Publik perlu mengetahui apakah komitmen eksplorasi benar-benar dilaksanakan, apakah waktunya sesuai kontrak, dan bagaimana negara mengawasi agar potensi sumber daya tidak berhenti sebagai angka di atas kertas.”

TIGA WK BELUM MENDAPAT PEMENANG

Dalam hasil Tahap I, pemerintah juga menyatakan tiga WK—Rombebai, Maratua II, dan Jayapura—belum dapat ditetapkan pemenangnya sehingga kembali ditawarkan sebagai available working areas.

Data resmi Kementerian ESDM mencantumkan perkiraan sumber daya sekitar 14,75 TCF untuk Rombebai, sekitar 3.279 MMBO untuk Maratua II, serta sekitar 19,4 TCF untuk Jayapura. Angka tersebut merupakan estimasi sumber daya pada wilayah yang ditawarkan, bukan cadangan terbukti ataupun jaminan jumlah yang nantinya dapat diproduksi secara komersial.

Satuan Mahasiswa ETH menilai pembedaan tersebut penting agar publik tidak memperoleh gambaran berlebihan mengenai potensi migas yang masih membutuhkan eksplorasi dan pembuktian.

E50 MASIH DALAM TAHAP PERSIAPAN

Pada perkembangan strategis lainnya, pemerintah mulai menyiapkan program E50, yakni pengembangan bahan bakar dengan kandungan etanol yang lebih tinggi sebagai bagian dari strategi mengurangi ketergantungan impor BBM.

Arahan penyusunan program E50 disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional pada 17 September 2026. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah diminta mempelajari pelaksanaan B50 untuk kemudian menyiapkan langkah pengembangan E50.

Pemerintah menyebut konsumsi solar nasional sekitar 39 juta kiloliter per tahun, sementara konsumsi bensin berada di kisaran 39–40 juta kiloliter per tahun.

Namun, berdasarkan sumber resmi yang tersedia sampai berita ini disusun, E50 masih dalam tahap penyusunan dan pengembangan kebijakan, sehingga belum tepat disebut telah diterapkan secara nasional.

REZA: E50 HARUS PUNYA HITUNGAN YANG TERBUKA

Satuan Mahasiswa ETH meminta pemerintah menjelaskan peta jalan E50 sebelum diterapkan dalam skala besar.

“Kalau E50 diarahkan untuk mengurangi impor bensin, pemerintah harus menjelaskan berapa kebutuhan etanolnya, dari mana bahan bakunya, bagaimana kapasitas industrinya, bagaimana kesiapan kendaraan dan infrastrukturnya, serta berapa harga akhirnya bagi masyarakat.”

Menurut Reza, mahasiswa juga berkepentingan mengawasi dampak terhadap sektor pangan dan penggunaan lahan apabila bahan baku etanol berasal dari komoditas yang mempunyai fungsi lain dalam ekonomi rakyat.

“Jangan sampai satu persoalan energi diselesaikan tetapi kemudian menimbulkan tekanan baru terhadap pangan atau lahan. Semua konsekuensi harus dihitung sejak awal.”

Pernyataan tersebut merupakan sikap dan rekomendasi organisasi, bukan kesimpulan bahwa kebijakan E50 saat ini telah menyebabkan gangguan terhadap pangan.

MIGAS DAN BIOENERGI HARUS DILIHAT DALAM SATU PETA JALAN

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, keputusan membuka blok migas baru pada saat pemerintah mengembangkan biofuel menunjukkan kebijakan energi nasional sedang berjalan melalui beberapa jalur sekaligus.

Di satu sisi, pemerintah berupaya menambah produksi minyak dan gas. Di sisi lain, pemerintah mengembangkan substitusi bahan bakar berbasis sumber daya domestik.

Reza meminta pemerintah menjelaskan hubungan antarkebijakan tersebut.

“Rakyat perlu melihat satu peta besar: berapa produksi minyak yang ditargetkan, berapa impor yang hendak dikurangi melalui E50, berapa kebutuhan investasi, dan kapan setiap target harus tercapai.”

45 RIBU SUMUR JUGA MENJADI AGENDA PEMERINTAH

Kementerian ESDM menyatakan pemerintah juga akan mengoptimalkan produksi melalui sumur-sumur lama dengan dukungan teknologi. Dalam keterangan 17 September, Bahlil menyebut terdapat sekitar 45 ribu sumur yang perlu dikelola secara profesional.

Satuan Mahasiswa ETH meminta pengelolaannya memperhatikan kepastian hukum, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, tata niaga produksi serta manfaat bagi masyarakat di wilayah penghasil.

“Kalau masyarakat lokal terlibat dalam pengelolaan sumur, pemerintah harus memastikan mereka tidak hanya menjadi penonton di daerah sendiri. Tetapi semua kegiatan tetap harus mengikuti standar keselamatan dan lingkungan.”

JANGAN MENGORBANKAN LINGKUNGAN DEMI TARGET PRODUKSI

Satuan Mahasiswa ETH menilai peningkatan eksplorasi migas harus tetap berjalan bersama perlindungan lingkungan.

Beberapa wilayah kerja yang ditawarkan memiliki cakupan daratan maupun lepas pantai sehingga eksplorasi dan produksi nantinya membutuhkan kajian serta perizinan yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah.

Reza menyatakan:

“Target produksi tidak boleh menjadi alasan untuk melemahkan standar lingkungan. Risiko terhadap laut, hutan, air, masyarakat sekitar dan ekosistem harus dinilai sebelum kegiatan berjalan, bukan setelah masalah muncul.”

Organisasi meminta dokumen lingkungan dan mekanisme mitigasi risiko yang dapat dibuka menurut ketentuan hukum tersedia bagi masyarakat terdampak.

INSENTIF INVESTASI JUGA HARUS MEMBERI NILAI BAGI NEGARA

Kementerian ESDM menyatakan pemerintah telah memberikan sejumlah fleksibilitas untuk meningkatkan daya tarik hulu migas, termasuk peningkatan bagian kontraktor, First Tranche Petroleum 10 persen, fleksibilitas memilih kontrak cost recovery atau gross split, harga DMO 100 persen, serta akses data yang lebih mudah.

Satuan Mahasiswa ETH menilai insentif investasi dapat digunakan apabila memang dibutuhkan untuk mendorong eksplorasi. Namun manfaat ekonominya harus dapat dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan.

“Insentif bukan masalah selama negara mendapat hasil yang sepadan. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa kebijakan investasi menghasilkan eksplorasi, produksi, penerimaan negara, transfer teknologi dan aktivitas ekonomi di dalam negeri.”

DELAPAN PERTANYAAN MAHASISWA KEPADA PEMERINTAH

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memberikan penjelasan berkala mengenai target tambahan cadangan dari delapan WK yang ditawarkan; target waktu eksplorasi hingga potensi produksi; realisasi komitmen US$141,512 juta dari pemenang Tahap I; nilai ekonomi dan penerimaan negara yang diharapkan; kebutuhan serta sumber bahan baku E50; dampaknya terhadap pangan dan lahan; kesiapan kendaraan serta infrastruktur bahan bakar; dan berapa besar penurunan impor BBM yang ditargetkan setiap tahun.

Reza menilai keberhasilan kebijakan energi harus dibuktikan dengan indikator terukur.

ENAM DORONGAN KONKRET SATUAN MAHASISWA ETH

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah untuk membuka perkembangan realisasi komitmen eksplorasi; menyampaikan indikator penerimaan negara dan produksi secara transparan; memastikan proses lelang kompetitif dan dapat diaudit; membuka peta jalan E50 sebelum implementasi luas; menjamin standar lingkungan serta perlindungan masyarakat; dan mengukur dampak seluruh kebijakan berdasarkan penurunan impor serta manfaat ekonomi nasional.

Reza menegaskan:

“Mahasiswa mendukung Indonesia memiliki energi yang kuat dan tidak mudah tergantung pada negara lain. Tetapi kemandirian energi tidak cukup diukur dari banyaknya blok yang dilelang atau program yang diumumkan.”

Menurutnya:

“Ukuran akhirnya adalah apakah energi tersedia, harganya dapat dijangkau masyarakat, penerimaan negara meningkat, lingkungan terjaga, dan kekayaan sumber daya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal lelang wilayah kerja migas, realisasi investasi eksplorasi, pengembangan E50, tata kelola sumur, penerimaan negara dan perlindungan lingkungan sebagai bagian dari fungsi mahasiswa sebagai kekuatan sosial kontrol terhadap kebijakan energi nasional.

Hambalang, Kabupaten Bogor
21 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma — Ketua Umum