Di tengah besarnya penyaluran kredit program pemerintah, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang meminta akses pembiayaan yang lebih merata, prosedur transparan, serta perlindungan kepentingan pengusaha, UMKM, dan koperasi.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Minggu, 8 November 2026 (WIB)

Pemerintah Indonesia melaporkan realisasi kredit program mencapai Rp303,9 triliun hingga 5 November 2026. Capaian tersebut menjadi perkembangan positif bagi dunia usaha, khususnya pelaku UMKM yang membutuhkan modal untuk meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, besarnya penyaluran kredit belum tentu menggambarkan kemudahan akses yang dirasakan setiap pelaku usaha.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memastikan pembiayaan produktif dapat diakses secara adil oleh pengusaha, UMKM, serta koperasi sesuai persyaratan dan kelayakan masing-masing.

Pemerintah laporkan pembiayaan kepada 4,37 juta debitur

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan kredit program dalam konferensi pers pertumbuhan ekonomi nasional pada 5 November 2026.

Realisasi sebesar Rp303,9 triliun tersebut mencapai 92,17 persen dari plafon program, dengan sekitar 4,37 juta debitur.

Pemerintah juga melaporkan 68,09 persen pembiayaan disalurkan ke sektor produksi.

Angka Rp303,9 triliun mencakup kredit program yang dilaporkan pemerintah dan tidak boleh diartikan sebagai realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) semata.

Kredit UMKM masih menghadapi tantangan pertumbuhan

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diumumkan pada 5 November 2026 menunjukkan kredit UMKM tumbuh 2,68 persen secara tahunan pada September 2026.

Pada periode data yang sama, kredit korporasi tumbuh 21,31 persen.

Perbedaan pertumbuhan tersebut memperlihatkan perlunya perhatian terhadap perkembangan pembiayaan UMKM, meskipun tidak dengan sendirinya membuktikan adanya diskriminasi oleh perbankan.

Asosiasi perjuangkan hak dan kepentingan pengusaha

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa akses permodalan merupakan faktor penting bagi kelangsungan usaha nasional.

Pengusaha membutuhkan pembiayaan investasi dan modal kerja. Pelaku UMKM memerlukan proses pengajuan yang mudah dipahami, sedangkan koperasi membutuhkan dukungan pengelolaan keuangan yang akuntabel demi kepentingan anggotanya.

Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank dalam cakupannya memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM, dengan tetap menerapkan tata kelola dan manajemen risiko.

Ketentuan tersebut bukan jaminan bahwa setiap permohonan kredit wajib disetujui.

Asosiasi menilai implementasi aturan perlu terus dievaluasi agar kemudahan pembiayaan benar-benar dirasakan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

Empat usulan konkret kepada pemerintah

Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu memperluas keterbukaan informasi kredit program, termasuk persyaratan, kelompok penerima, dan realisasi pembiayaan berdasarkan sektor usaha.

Kedua, OJK perlu memperkuat pengawasan pelaksanaan kemudahan akses pembiayaan UMKM. Indikatornya meliputi transparansi biaya, kecepatan proses, dan penyelesaian pengaduan.

Ketiga, perbankan penyalur perlu menyediakan informasi yang jelas mengenai persyaratan, tahapan penilaian, dan prosedur keberatan atau klarifikasi bagi pemohon.

Keempat, Kementerian UMKM bersama Kementerian Koperasi perlu memperluas pendampingan pembukuan, penyusunan rencana usaha, serta peningkatan kelayakan pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi dapat merencanakan program pendampingan pembiayaan bagi anggotanya melalui edukasi persyaratan kredit, penyiapan dokumen usaha, dan pembukuan sederhana.

Asosiasi juga dapat menghimpun laporan hambatan pembiayaan, membantu pelaku usaha menggunakan kanal pengaduan resmi, serta menyusun rekomendasi untuk diajukan kepada pemerintah dan OJK.

Melalui langkah tersebut, Asosiasi diharapkan dapat berkontribusi dalam memperjuangkan pelayanan pembiayaan yang transparan dan memperkuat kemandirian ekonomi anggota.

Pesan utama: Modal usaha yang mudah diakses sesuai persyaratan, dikelola secara bertanggung jawab, dan disertai pelayanan yang adil merupakan fondasi penting bagi kemajuan pengusaha, UMKM, serta koperasi Indonesia.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Pengusaha, UMKM, dan Koperasi Indonesia