Hambalang, Kabupaten Bogor — 22 September 2026. Pemerintah mempercepat pengembangan industri bioetanol nasional dengan menyiapkan kawasan produksi bahan baku hingga 1–2 juta hektare. Kementerian Pertanian menyebut tebu, singkong, dan jagung akan menjadi tiga komoditas utama, sementara 44 bupati telah dilibatkan untuk memetakan potensi lahan dan kesiapan daerah.

Kementerian Pertanian menyatakan penyiapan bahan baku menjadi fondasi sebelum pembangunan industri pengolahan dilakukan secara besar-besaran. Dalam skema yang disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, pemerintah memperkirakan investasi industri dapat melibatkan BUMN dan swasta, sedangkan kawasan produksi akan dikembangkan sesuai kesesuaian lahan dan komoditas.

Program ini berpotensi menjadi salah satu proyek pertanian-energi terbesar Indonesia. Karena itu, DPN Elang Tiga Hambalang menilai implementasinya perlu disertai keterbukaan mengenai lokasi lahan, status hak, sumber air, komoditas yang digunakan, hubungan dengan produksi pangan, investasi, serta pola kemitraan dengan masyarakat.

Safrizal: Dua Juta Hektare Bukan Skala Kecil

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyoroti pentingnya kejelasan perencanaan sebelum perluasan kawasan dilakukan.

“Pengembangan energi berbasis pertanian mempunyai skala yang sangat besar ketika berbicara sampai dua juta hektare. Karena itu masyarakat perlu mengetahui lahannya berada di mana, status hukumnya apa, siapa yang mengelola, dan bagaimana kepentingan petani serta masyarakat setempat dilindungi.”

Safrizal menilai kemandirian energi perlu dibangun tanpa menciptakan ketidakpastian baru pada sektor pangan dan pertanahan.

“Tebu, singkong dan jagung juga berkaitan langsung dengan kehidupan petani dan sebagian di antaranya merupakan komoditas pangan. Pemerintah harus menunjukkan perhitungannya agar peningkatan permintaan untuk energi tidak menimbulkan tekanan yang tidak diantisipasi pada pangan.”

Pernyataan itu merupakan sikap DPN ETH, bukan kesimpulan bahwa program bioetanol telah menyebabkan gangguan pangan. Program masih berada dalam tahap pengembangan dan penyiapan kawasan.

Pemerintah Libatkan 44 Bupati

Pada 21 September, Kementerian Pertanian menggelar konsolidasi bersama 44 bupati dari berbagai daerah untuk mempercepat penyiapan kawasan bahan baku bioetanol. Pemerintah daerah diminta memetakan potensi lahan, komoditas, dan kesiapan wilayah.

Kementan menyebut pada tahap awal pengembangan jagung dapat dimulai dari sekitar 500–1.000 hektare per daerah dan dapat diperluas berdasarkan hasil produksi. Untuk tebu, pemerintah menyebut kebutuhan pengembangan dapat mencapai sekitar 1 juta hektare.

Pemerintah juga menyatakan pemanfaatan kawasan akan mempertimbangkan legalitas dan aspek lingkungan. Kementan menyebut kawasan hutan yang dilepaskan akan ditempatkan sebagai pilihan terakhir, sementara sumber lahan lain akan dikaji terlebih dahulu.

Ganda Satria Dharma: Publikasikan Peta sebelum Investasi Masuk

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Safrizal dengan meminta pembangunan kawasan mempunyai basis data yang dapat diperiksa.

“Yang ditegaskan Ketua Umum harus diterjemahkan secara operasional. Sebelum investasi besar masuk, pemerintah perlu memiliki peta lahan, status hak, luas kawasan, kesesuaian komoditas, kebutuhan air, infrastruktur dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi.”

Menurut Ganda, data tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih antara rencana energi, pangan, kehutanan dan tata ruang.

“Kalau satu kawasan sudah digunakan masyarakat, mempunyai hak atas tanah, menjadi sentra pangan atau mempunyai fungsi lingkungan penting, seluruh informasi itu harus diketahui sejak tahap perencanaan. Penyelesaian masalah sebelum proyek berjalan akan jauh lebih baik daripada menyelesaikan konflik setelah investasi masuk.”

Target E20 Membutuhkan Pasokan Etanol Sangat Besar

Kementerian ESDM sebelumnya menghitung konsumsi bensin nasional sekitar 40 juta kiloliter per tahun. Untuk bauran E20, pemerintah memperkirakan kebutuhan bioetanol sekitar 4 juta kiloliter per tahun.

Namun Kementerian ESDM juga menegaskan mandatori E20 tetap bergantung pada kesiapan bahan baku dan infrastruktur industri. Pemerintah sedang mempersiapkan aspek hulu, pembangunan pabrik serta spesifikasi teknis bahan bakar. Target E20 sebelumnya diarahkan menuju 2029, tetapi pelaksanaannya bergantung pada kesiapan pasokan.

DPN ETH menilai hubungan antara target energi dan kemampuan produksi harus dijelaskan terbuka.

Safrizal mengatakan:

“Jangan menetapkan target yang akhirnya memaksa Indonesia memenuhi kekurangan bahan baku dari sumber yang tidak direncanakan. Produksi, pabrik, distribusi dan kebutuhan kendaraan harus dihitung sebagai satu rantai.”

Pemerintah Proyeksikan Hemat Devisa Rp500 Triliun

Menteri Pertanian menyatakan pengembangan bioetanol berpotensi menghemat devisa hingga sekitar Rp500 triliun per tahun, dengan asumsi produksi energi yang sebelumnya berasal dari luar negeri dapat semakin digantikan oleh produksi domestik. Angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah, bukan penghematan yang telah terealisasi.

Pemerintah juga menyebut program tersebut berpotensi menciptakan sekitar 8 juta lapangan kerja dari sektor produksi bahan baku hingga industri pengolahan. Angka delapan juta tersebut juga merupakan perkiraan pemerintah dan masih bergantung pada skala implementasi sebenarnya.

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Angka Rp500 triliun dan delapan juta tenaga kerja mempunyai daya tarik sangat besar. Karena itu metodologi penghitungannya juga penting dibuka: skenario produksi berapa, luas tanam berapa, produktivitasnya berapa, jumlah pabriknya berapa, dan pekerjaan permanen yang benar-benar tercipta berapa.”

Menurut DPN ETH, indikator tersebut akan membuat masyarakat dapat membandingkan target dan realisasi dari tahun ke tahun.

Pemerintah Janjikan Ruang bagi Masyarakat

Kementan menyatakan pengembangan bioetanol tidak boleh menjadi monopoli dan menyampaikan gagasan agar masyarakat memperoleh porsi keterlibatan setidaknya 30 persen dalam pengembangan kawasan. Pemerintah juga mendorong keterlibatan pengusaha lokal.

DPN ETH menilai konsep tersebut perlu dijabarkan lebih rinci.

Safrizal mengatakan:

“Kalau disebut minimal 30 persen untuk rakyat, jelaskan bentuknya. Apakah kepemilikan usaha, kemitraan lahan, koperasi, kontrak pembelian hasil, pembagian keuntungan, atau bentuk lainnya. Masyarakat harus mengetahui hak dan kewajibannya sebelum program berjalan.”

DPN ETH juga menilai posisi petani harus lebih dari sekadar pemasok bahan mentah apabila pemerintah ingin nilai tambah ekonomi benar-benar bertahan di daerah.

Jangan Sampai Petani Menanggung Risiko Terbesar

Ganda Satria Dharma menyoroti perlunya kepastian harga bahan baku.

“Petani membutuhkan kepastian siapa pembelinya, standar kualitasnya apa, harga acuannya bagaimana, kapan pembayaran dilakukan dan siapa menanggung risiko jika harga energi berubah.”

Kementerian ESDM sebelumnya menyatakan sedang membahas Harga Indeks Pasar bioetanol berdasarkan bahan baku molases, singkong dan jagung. Pemerintah juga menyiapkan model off-taker untuk mendukung penyerapan produksi.

Menurut DPN ETH, mekanisme harga menjadi faktor penting karena investasi tanaman membutuhkan waktu dan biaya sebelum panen.

Safrizal: Kemandirian Energi Harus Berjalan Bersama Kedaulatan Pangan

Safrizal menyatakan agenda energi dan pangan seharusnya tidak diposisikan sebagai dua tujuan yang saling mengalahkan.

“Indonesia membutuhkan energi dan membutuhkan pangan. Tantangan pemerintah adalah membuat dua kebutuhan itu berjalan bersama. Jangan sampai kemajuan satu sektor menghasilkan persoalan baru bagi sektor lain.”

Ia meminta pemerintah memprioritaskan peningkatan produktivitas, pemanfaatan lahan yang sesuai dan teknologi pengolahan sehingga kebutuhan energi tidak semata-mata dipenuhi melalui perluasan lahan.

Ganda: Hitung Kebutuhan Air dan Dampak Lingkungan

Selain status tanah, DPN ETH menyoroti kebutuhan air pada kawasan pertanian berskala besar.

Ganda mengatakan:

“Satu sampai dua juta hektare berarti kebutuhan infrastruktur dan sumber daya yang sangat besar. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan air, kondisi DAS, kesuburan lahan, risiko erosi dan kebutuhan pupuk sebelum menentukan komoditas.”

Kementan menyatakan pengembangan kawasan akan memperhatikan kesesuaian teknis, legalitas dan aspek lingkungan.

Jangan Ulangi Konflik Agraria

Safrizal menilai proses penyiapan lahan harus menghindari sengketa hak.

“Energi baru jangan dibangun dengan konflik agraria baru. Apabila ada masyarakat yang mempunyai hak, menguasai atau mengusahakan tanah secara sah, mekanisme penyelesaiannya harus jelas dan terbuka.”

DPN ETH menekankan bahwa kekhawatiran tersebut merupakan risiko yang perlu dicegah, bukan klaim bahwa program bioetanol saat ini telah mengambil tanah masyarakat.

Pemerintah Perlu Membuka Dashboard Bioetanol Nasional

Ganda Satria Dharma mengusulkan informasi program dipublikasikan secara berkala.

“Buat dashboard nasional. Tampilkan luas lahan yang sudah siap, luas yang sudah ditanam, produksi tebu, singkong dan jagung, kapasitas pabrik, produksi etanol, investasi yang terealisasi, jumlah petani mitra dan tenaga kerja.”

Menurutnya, indikator itu memungkinkan klaim keberhasilan diuji dengan data.

“Kalau targetnya menghemat impor, tampilkan penurunan impor. Kalau targetnya membuka delapan juta lapangan kerja, tampilkan pekerjaan yang benar-benar tercipta. Kalau disebut rakyat memperoleh minimal 30 persen manfaat, ukur realisasinya.”

Safrizal: Jangan Hanya Membangun Kebun, Bangun Industri di Daerah

Safrizal menutup:

“Daerah jangan hanya menjadi tempat menanam bahan baku sementara nilai tambah terbesar dinikmati di tempat lain. Kalau memungkinkan secara ekonomi dan teknis, industri pengolahan harus tumbuh dekat kawasan produksi sehingga pekerjaan, usaha pendukung dan nilai tambah berkembang di daerah.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Ukuran keberhasilannya harus lengkap: produksi energi meningkat, impor berkurang, petani memperoleh pendapatan layak, lapangan kerja bertambah, lingkungan terlindungi dan tidak muncul konflik tanah.”

DPN Elang Tiga Hambalang menilai pengembangan bioetanol dapat mempunyai dampak besar terhadap pertanian, energi dan ekonomi daerah. Karena skala lahan yang dipersiapkan mencapai 1–2 juta hektare, transparansi lokasi, legalitas, pembiayaan, perlindungan masyarakat dan evaluasi dampak perlu berjalan sejak tahap awal.