Perpres Nomor 107 Tahun 2026 mengubah mekanisme pengadaan energi nasional. Asosiasi meminta pemerintah memastikan keandalan pasokan, transparansi kebijakan, dan perlindungan keberlangsungan usaha di tengah ketidakpastian energi global.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Rabu, 11 November 2026 (WIB).

Perubahan sistem pengadaan minyak mentah, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2026 menjadi langkah pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional.

Kepastian pasokan sangat penting bagi pengusaha karena gangguan distribusi energi dapat meningkatkan biaya produksi, transportasi, dan harga barang.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai kebijakan tersebut perlu diikuti langkah nyata untuk melindungi keberlangsungan industri, UMKM, dan koperasi.

Pemerintah mengubah mekanisme pengadaan energi

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 26 Oktober 2026 menjelaskan bahwa pemerintah mengubah mekanisme pengadaan minyak mentah, BBM, dan LPG.

Pengadaan yang sebelumnya mengandalkan transaksi antarbadan usaha (business-to-business) diarahkan melalui kerja sama antarpemerintah (government-to-government) dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (government-to-business).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa perubahan tersebut bertujuan meningkatkan kepastian pasokan di tengah ketidakpastian geopolitik internasional.

Dewan Energi Nasional dukung diversifikasi pasokan

Pada 10 November 2026, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman menyampaikan bahwa mekanisme baru dapat memperkuat diversifikasi sumber impor energi.

Menurut data BPS yang dikutip dalam pemberitaan ANTARA, impor migas Indonesia sepanjang Januari–September 2026 mencapai 32,57 miliar dolar AS, meningkat 37,35 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Defisit perdagangan migas mencapai 23,60 miliar dolar AS.

Angka tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan impor energi, sehingga pemerintah perlu menjaga keandalan pasokan sekaligus mengembangkan produksi nasional.

Pada 10 November 2026, Kementerian ESDM juga mengumumkan empat wilayah kerja migas yang tersedia untuk peluang investasi eksplorasi, yakni Cerera, Areca-Bruni, South Tanimbar, dan Namori.

Penawaran tersebut merupakan upaya jangka panjang untuk meningkatkan potensi produksi nasional, bukan tambahan pasokan yang sudah terealisasi.

Asosiasi perjuangkan kepastian usaha

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa keberhasilan kebijakan energi tidak cukup dinilai dari perubahan mekanisme impor.

Pemerintah juga perlu memastikan manfaatnya dapat dirasakan oleh dunia usaha.

Perusahaan industri membutuhkan energi untuk menjaga kesinambungan produksi. UMKM memerlukan pasokan yang andal dengan biaya yang dapat diperhitungkan, sedangkan koperasi membutuhkan kelancaran distribusi untuk mendukung kegiatan ekonomi anggotanya.

Asosiasi menekankan bahwa kepastian pasokan, keterbukaan informasi, dan pelayanan yang adil merupakan kepentingan sah pelaku usaha yang harus diperjuangkan.

Namun, perubahan mekanisme pengadaan belum otomatis menjamin penurunan harga energi. Dampaknya harus dievaluasi berdasarkan biaya pengadaan, ketersediaan pasokan, serta keandalan distribusi.

Empat usulan kepada pemerintah

Pertama, Kementerian ESDM bersama Pertamina perlu memperkuat informasi mengenai kondisi pasokan energi dan langkah penanganan gangguan distribusi. Keberhasilannya dapat dinilai melalui keandalan pasokan dan berkurangnya gangguan yang tercatat.

Kedua, Kementerian Perindustrian perlu memetakan dampak biaya energi terhadap industri kecil dan menengah untuk menjadi dasar kebijakan peningkatan daya saing.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengaduan gangguan pasokan energi bagi pelaku usaha, dengan pencatatan dan tindak lanjut yang dapat diperiksa.

Keempat, Kementerian ESDM bersama pemerintah daerah perlu memperluas edukasi efisiensi energi bagi UMKM dan koperasi. Hasilnya dapat diukur melalui pengurangan konsumsi energi per unit produksi.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi dapat menghimpun persoalan anggota terkait pasokan energi, biaya operasional, dan hambatan distribusi.

Hasil pendataan tersebut dapat menjadi dasar penyusunan rekomendasi serta usulan audiensi dengan Kementerian ESDM, Pertamina, dan instansi terkait.

Asosiasi juga dapat memfasilitasi pelatihan efisiensi energi serta mendampingi anggota dalam mengakses kanal pengaduan resmi.

Melalui langkah tersebut, asosiasi diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan pelaku usaha secara konstruktif sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.

Pesan utama: Ketahanan energi nasional harus menghasilkan pasokan yang andal, biaya usaha yang dapat diperhitungkan, dan kepastian kegiatan ekonomi bagi pengusaha, UMKM, serta koperasi Indonesia.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Rabu, 11 November 2026 (WIB)