Asosiasi meminta pemerintah memastikan peningkatan pembiayaan benar-benar membuka kesempatan usaha, memperkuat permodalan, dan membantu pengusaha, UMKM, serta koperasi berkembang secara berkelanjutan.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 12 November 2026 (WIB).

Pemerintah Indonesia menetapkan target penyaluran Kredit Program tahun 2027 sebesar Rp386,9 triliun, dengan alokasi terbesar untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp325 triliun.

Kebijakan tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal untuk meningkatkan produksi, memperluas pemasaran, serta mempertahankan lapangan kerja.

Namun, Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai peningkatan target pembiayaan harus disertai perbaikan pelayanan perbankan, transparansi persyaratan, dan pemerataan akses bagi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan.

Pemerintah tingkatkan target pembiayaan usaha

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM di Jakarta pada Rabu, 11 November 2026.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang diterbitkan pada hari yang sama, pemerintah menetapkan target Kredit Program tahun 2027 sebesar Rp386,9 triliun.

Target tersebut terdiri atas:

• Kredit Usaha Rakyat (KUR): Rp325 triliun.
• Kredit Program Perumahan: Rp30 triliun.
• Kredit Perempuan Prasejahtera: Rp30 triliun.
• Kredit Usaha Pertanian: Rp1,3 triliun.
• Kredit Industri Padat Karya: Rp600 miliar.

Angka tersebut merupakan target penyaluran tahun 2027, bukan dana yang telah dicairkan kepada masyarakat.

Pemerintah menyatakan penyaluran Kredit Program akan dievaluasi setiap kuartal untuk menyesuaikan pelaksanaannya dengan kebutuhan pembiayaan.

Realisasi kredit tahun 2026 mencapai Rp300,8 triliun

Hingga 31 Oktober 2026, realisasi Kredit Program mencapai Rp300,8 triliun atau 89,2 persen dari plafon yang telah didistribusikan sebesar Rp337,4 triliun.

Khusus KUR, pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp271,3 triliun kepada sekitar 4,2 juta debitur.

Sebanyak 68,1 persen Kredit Program disalurkan ke sektor produksi di luar perdagangan.

Pemerintah juga membahas peningkatan target KUR tahun 2026 dari Rp295 triliun menjadi Rp325 triliun.

Data tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan usaha. Namun, realisasi 2026 tidak boleh disamakan dengan target penyaluran 2027.

Asosiasi perjuangkan hak dan kepentingan pengusaha

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa keberhasilan kebijakan pembiayaan harus diukur dari kemampuan usaha berkembang, bukan hanya besarnya kredit yang tersalurkan.

Pelaku usaha mikro membutuhkan proses pengajuan yang sederhana dan biaya yang jelas. Pengusaha kecil serta menengah memerlukan pembiayaan yang sesuai dengan siklus produksi dan kemampuan pembayaran.

Sementara itu, koperasi membutuhkan akses pembiayaan yang mendukung kegiatan usaha sekaligus menjaga kepentingan anggotanya.

Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025 telah mengatur kemudahan akses pembiayaan UMKM dengan prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.

Namun, penerapan prinsip tersebut tetap disertai penilaian kelayakan, tata kelola, dan manajemen risiko. Tidak setiap pemohon otomatis berhak memperoleh persetujuan kredit.

Empat usulan konkret kepada pemerintah

Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian perlu memublikasikan perkembangan penyaluran Kredit Program berdasarkan sektor, wilayah, dan kelompok penerima. Keberhasilannya diukur melalui realisasi pembiayaan dan perkembangan usaha penerima.

Kedua, OJK bersama bank penyalur perlu memperkuat transparansi persyaratan, biaya, prosedur pengajuan, serta mekanisme pengaduan nasabah.

Ketiga, Kementerian UMKM perlu memperluas pendampingan pembukuan dan penyusunan rencana usaha agar lebih banyak pelaku UMKM mampu memenuhi persyaratan pembiayaan.

Keempat, Kementerian Koperasi perlu memperkuat pendampingan tata kelola keuangan koperasi sehingga akses pembiayaan dapat digunakan untuk kegiatan produktif secara bertanggung jawab.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi dapat memfasilitasi pendampingan administrasi pembiayaan, menghimpun keluhan anggota, dan membantu penyusunan dokumen usaha.

Asosiasi juga dapat mengusulkan audiensi dengan kementerian terkait, OJK, serta lembaga penyalur untuk menyampaikan persoalan yang telah didokumentasikan.

Langkah tersebut diharapkan memperkuat perlindungan kepentingan pengusaha, memperluas akses modal yang sehat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Pesan utama: Pembiayaan usaha yang besar harus diikuti pelayanan yang adil, persyaratan transparan, dan manfaat nyata bagi perkembangan pengusaha, UMKM, serta koperasi Indonesia.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Kamis, 12 November 2026 (WIB)