Asosiasi mendukung penguatan peran koperasi dalam pelayanan masyarakat, tetapi meminta pemerintah memastikan pembagian tanggung jawab, pembiayaan operasional, transparansi penyaluran, dan kemandirian kelembagaan.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 12 November 2026 (WIB).

Rencana pemerintah melibatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dalam penyaluran berbagai bantuan sosial membuka peluang baru bagi penguatan ekonomi desa.

Namun, penugasan tersebut juga membawa tanggung jawab administrasi, kebutuhan transportasi, pengelolaan barang, dan biaya operasional yang harus diperhitungkan secara cermat.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan prinsip transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap kepentingan koperasi dan anggotanya.

Pemerintah berencana melibatkan koperasi dalam penyaluran bantuan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada Rabu, 11 November 2026, menyampaikan bahwa pemerintah akan melibatkan KDKMP dalam pendataan hingga penyaluran berbagai bantuan sosial.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara Puncak Hari Ritel Nasional 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) di Bandung, Jawa Barat.

Program yang disebut meliputi bantuan pangan, Program Keluarga Harapan, bantuan tunai, serta pelayanan masyarakat lainnya.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa ketepatan sasaran penerima bantuan menjadi salah satu perhatian pemerintah.

Ia juga menyampaikan bahwa pelaksanaan distribusi membutuhkan biaya operasional, termasuk biaya pengantaran kepada penerima manfaat, yang perlu ditangani melalui mekanisme pengelolaan koperasi.

Status kebijakan harus diperjelas

Pelibatan KDKMP memiliki konteks kebijakan yang lebih luas.

Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 telah diterbitkan untuk mengatur tata kelola penyelenggaraan KDKMP.

Namun, keberadaan kedua kebijakan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa seluruh koperasi telah memperoleh penugasan resmi untuk menyalurkan PKH dan bantuan tunai.

Hingga penyusunan berita ini, rincian teknis penugasan koperasi pada masing-masing program bantuan sosial belum dapat dipastikan dari sumber yang diperiksa.

Asosiasi perjuangkan perlindungan hak koperasi

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa penguatan peran koperasi harus tetap memperhatikan kemandirian usaha dan kepentingan anggotanya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana telah diubah, mengatur hak anggota untuk memperoleh informasi perkembangan koperasi serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme organisasi.

Rapat Anggota memiliki kedudukan penting dalam penetapan kebijakan, rencana kerja, dan pertanggungjawaban pengurus.

Karena itu, kegiatan tambahan yang berpotensi menimbulkan biaya harus direncanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan.

Asosiasi menilai persoalan biaya pengiriman dan administrasi harus diperjelas sebelum koperasi menerima penugasan.

Kepentingan yang diperjuangkan adalah agar koperasi tidak menanggung beban yang tidak diperhitungkan dan kegiatan pelayanan pemerintah tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota.

Empat usulan konkret kepada pemerintah

Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Pangan bersama Kementerian Sosial dan instansi terkait perlu memperjelas mekanisme penugasan KDKMP, termasuk jenis bantuan, kriteria koperasi pelaksana, serta pembagian tanggung jawab.

Kedua, Kementerian Koperasi bersama instansi pengelola program perlu menetapkan pedoman penghitungan dan pertanggungjawaban biaya operasional. Indikatornya adalah tersedianya ketentuan tertulis yang dapat diperiksa koperasi.

Ketiga, Kementerian Sosial dan pemerintah daerah perlu memastikan proses pendataan penerima mengikuti mekanisme resmi, termasuk penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan perlindungan data pribadi dan kanal pengaduan yang jelas.

Keempat, Kementerian Koperasi perlu memperkuat pembinaan administrasi, pembukuan, pelaporan, serta pengawasan kegiatan koperasi yang menjalankan pelayanan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan program diharapkan dapat dinilai melalui ketepatan sasaran, ketepatan waktu distribusi, pertanggungjawaban biaya, dan penyelesaian pengaduan.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Sebagai organisasi yang memperjuangkan kepentingan pengusaha, UMKM, dan koperasi, asosiasi dapat membantu meningkatkan kesiapan kelembagaan koperasi.

Asosiasi dapat merencanakan pelatihan pembukuan, administrasi distribusi, penyusunan laporan keuangan, serta pendampingan pemahaman kontrak kerja sama.

Selain itu, asosiasi dapat menghimpun persoalan yang dihadapi anggota koperasi dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada Kementerian Koperasi, Kementerian Sosial, serta pemerintah daerah.

Asosiasi juga dapat mengusulkan audiensi resmi untuk membahas perlindungan hak anggota, pembiayaan operasional, dan penguatan kerja sama antara koperasi dengan pengusaha serta UMKM lokal.

Melalui langkah tersebut, koperasi diharapkan mampu menjalankan pelayanan masyarakat tanpa mengabaikan fungsi utamanya sebagai badan usaha yang berorientasi pada kesejahteraan anggota.

Pesan utama: Koperasi Merah Putih harus diperkuat sebagai lembaga ekonomi rakyat yang mandiri, transparan, dan akuntabel, bukan sekadar menjadi pelaksana distribusi program pemerintah.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat
Kamis, 12 November 2026 (WIB)