JAMBI — Rabu, 26 Agustus 2026, Pemerintah Kota Jambi memperkuat deteksi dini, mitigasi, dan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana. Langkah tersebut mendapat tanggapan Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Jambi, Rikardo Sianturi, yang meminta sistem mitigasi benar-benar diterapkan hingga tingkat lingkungan masyarakat.

Pemkot Jambi melalui BPBD Kota Jambi menggelar Uji Publik Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sekaligus Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan Urusan Kebencanaan Tahun 2026 di Aula Bapperida Kota Jambi, Rabu (26/8/2026).

Kegiatan tersebut dibuka Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan mewakili Wali Kota Jambi Maulana dan melibatkan perangkat daerah, camat, lurah, Forum Ketua RT se-Kota Jambi, pemerhati kebencanaan serta tenaga ahli penyusun KRB dari BNPB.

Rikardo: mitigasi harus terasa sampai masyarakat

Rikardo Sianturi menilai penyusunan Kajian Risiko Bencana merupakan langkah penting. Namun, menurutnya, keberhasilan mitigasi tidak cukup diukur dari tersedianya dokumen dan peta risiko.

“Kajian dan pemetaan sangat penting, tetapi hasil akhirnya harus dirasakan masyarakat. Jangan tunggu bencana datang baru bergerak. Kita harus mengetahui wilayah rawan, jalur penanganan, kebutuhan peralatan dan siapa yang bertanggung jawab ketika keadaan darurat terjadi,” kata Rikardo.

Menurutnya, informasi mengenai kawasan rawan bencana perlu diterjemahkan menjadi langkah operasional sehingga masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan ketika menghadapi keadaan darurat.

Banjir, kekeringan hingga karhutla perlu diantisipasi

Pemkot Jambi mengidentifikasi sejumlah potensi ancaman, antara lain banjir, kekeringan, tanah longsor, kebakaran permukiman dan karhutla. Pemerintah juga menyatakan Kota Jambi saat ini terdampak karhutla dari daerah tetangga.

Rikardo mengatakan kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak dapat dilakukan secara sektoral.

“Banjir membutuhkan kesiapan drainase dan kawasan aliran air. Kekeringan berkaitan dengan ketersediaan air bersih. Karhutla berkaitan dengan lingkungan dan kesehatan. Kebakaran permukiman menyangkut keselamatan jiwa. Semuanya membutuhkan kesiapan sebelum keadaan darurat terjadi,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi BPBD dengan perangkat daerah, TNI-Polri, pemerintah kecamatan dan kelurahan hingga unsur masyarakat.

Ketua RT harus menjadi bagian sistem peringatan dini

Dalam penyusunan Kajian Risiko Bencana, Pemkot Jambi juga melibatkan Forum Ketua RT. Pemerintah menilai Ketua RT mempunyai posisi strategis karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan mengetahui kondisi lingkungan masing-masing.

Rikardo mendukung keterlibatan tersebut. Menurutnya, RT dapat menjadi salah satu mata dan telinga pertama pemerintah ketika muncul ancaman di lingkungan masyarakat.

“Ketua RT mengetahui kondisi warganya. Kalau ada genangan yang mulai meninggi, kekurangan air, kebakaran atau kondisi berbahaya lainnya, informasi dari tingkat RT bisa menjadi peringatan awal. Sistem pelaporannya harus dibuat cepat dan sederhana,” katanya.

ETH Jambi minta peta rawan tidak berhenti menjadi dokumen

Rikardo juga meminta hasil Kajian Risiko Bencana nantinya disosialisasikan kepada masyarakat, khususnya warga yang tinggal di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui risiko di lingkungannya, titik aman, jalur evakuasi, nomor layanan darurat serta tindakan pertama yang harus dilakukan.

Kepala BPBD Kota Jambi Dodi menyatakan setelah uji publik, dokumen KRB akan menjalani asistensi BNPB sebelum menjadi dokumen resmi yang digunakan sebagai pedoman penanggulangan bencana. Kajian tersebut akan mengidentifikasi ancaman, tingkat kerentanan dan kapasitas daerah menghadapi berbagai risiko.

“Kalau sudah diketahui daerah mana yang rawan, jangan berhenti pada peta. Turunkan menjadi program. Siapkan peralatan, edukasi masyarakat dan lakukan simulasi. Ukuran keberhasilannya adalah seberapa siap kita ketika ancaman benar-benar datang,” ujar Rikardo.

Pencegahan lebih murah daripada penanganan

DPP ETH Jambi berpandangan penguatan mitigasi juga dapat mengurangi kerugian sosial dan ekonomi ketika bencana terjadi.

Rikardo berharap pemerintah memastikan kebijakan penanggulangan bencana semakin bergeser dari pola reaktif menuju pencegahan dan kesiapsiagaan.

“Kita tidak berharap bencana terjadi. Tetapi kesiapan harus dibangun dalam kondisi normal. Ketika pemerintah, aparat, RT dan masyarakat memahami tugas masing-masing, risiko korban dan kerugian bisa ditekan,” tegasnya.

Rikardo menyatakan DPP ETH Jambi siap ikut menyampaikan informasi dan persoalan masyarakat yang berkaitan dengan kebencanaan kepada pihak terkait.

“Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas. Deteksi lebih awal, cegah semaksimal mungkin dan pastikan pemerintah hadir cepat ketika masyarakat membutuhkan,” tutup Rikardo Sianturi.