MEDAN, SUMATERA UTARA — Senin, 28 September 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus menjalankan Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) untuk memperluas akses pendidikan menengah sekaligus meringankan beban biaya sekolah masyarakat.

Sepanjang 2026, program tersebut telah menjangkau 104.426 siswa di 293 SMA, SMK, dan SLB Negeri yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Pemprov Sumut telah menyalurkan anggaran sebesar Rp49.533.330.000 untuk pelaksanaan tahap awal program. Perkembangan tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Sumut, Terang Dewi Susanti Ujung, dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, pada 16 September 2026.

Perkembangan program mendapat perhatian Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Sumatera Utara.

Ketua DPP ETH Sumut, Bahar Effendi Pulungan, S.H., menilai perluasan pendidikan gratis harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan siswa dan keluarga yang membutuhkan.

“Pendidikan gratis harus memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Jangan hanya dilihat dari jumlah sekolah atau anggarannya, tetapi harus terlihat dari semakin ringannya beban orang tua dan semakin terbukanya kesempatan anak-anak untuk terus bersekolah,” kata Bahar.

Menurutnya, pembebasan biaya pendidikan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pembelajaran, ketersediaan tenaga pendidik, kelayakan fasilitas sekolah, serta pengawasan penggunaan anggaran.

SPP siswa dibebaskan

Program Unggulan Bersekolah Gratis memberikan pembebasan biaya SPP bagi siswa SMA, SMK, dan SLB Negeri yang masuk dalam cakupan program.

Pelaksanaannya memiliki dasar Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 21 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Penunjang Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada SMA, SMK, dan SLB Negeri. Peraturan tersebut diundangkan pada 10 Juli 2026.

Pada tahap 2026, penerima manfaat berada di 10 kabupaten/kota yang mencakup lima wilayah di Kepulauan Nias serta lima daerah terdampak bencana.

Pemprov Sumut juga melakukan pendampingan kepada sekolah, mulai dari penyusunan rencana kegiatan, proses pencairan dana, hingga pengawasan pelaksanaan program.

Bahar menilai pengawasan perlu dilakukan secara konsisten agar pembebasan biaya sekolah benar-benar mengurangi beban keluarga.

“Kalau programnya pendidikan gratis, masyarakat harus memperoleh penjelasan yang terang mengenai komponen biaya apa saja yang ditanggung. Jangan sampai pembebasan satu biaya justru diikuti pungutan lain yang tidak sesuai ketentuan,” ujarnya.

Cakupan diperluas bertahap hingga 2029

Pemprov Sumut merancang perluasan Program Unggulan Bersekolah Gratis secara bertahap hingga 2029.

Dalam RPJMD Sumatera Utara 2025–2029, cakupan program dimulai dari Kepulauan Nias pada 2026, kemudian direncanakan meluas ke wilayah Pantai Barat pada 2027, Dataran Tinggi pada 2028, dan Pantai Timur pada 2029.

Bahar menilai tahapan perluasan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Daerah kepulauan, pedalaman, kawasan terdampak bencana, dan perkotaan memiliki tantangan pendidikan yang berbeda, baik dari sisi akses, transportasi, tenaga pendidik maupun sarana pembelajaran.

“Pemerataan bukan hanya berarti program hadir di seluruh daerah. Kualitas pelayanan yang diterima siswa juga harus semakin merata,” kata Bahar.

Pendidikan gratis harus dibarengi peningkatan mutu

DPP ETH Sumut menilai pendidikan gratis tidak cukup hanya melalui pembebasan biaya sekolah.

Kondisi ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, jaringan internet, ketersediaan guru, serta sarana pendukung lainnya ikut menentukan kualitas pendidikan yang diterima siswa.

Program PUBG sendiri diarahkan untuk memperluas akses pendidikan, mengurangi risiko putus sekolah, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta membantu mempersiapkan lulusan, khususnya siswa SMK, agar memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja.

Perhatian khusus juga diperlukan bagi siswa penyandang disabilitas di SLB agar mendapatkan fasilitas, tenaga pendidik, serta pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

“Semakin luas pendidikan gratis, kualitas sekolah juga harus semakin baik. Tujuan akhirnya bukan sekadar anak masuk sekolah, tetapi mereka mendapatkan pendidikan yang mampu membuka kesempatan masa depan,” ujar Bahar.

Bagian dari perluasan akses pendidikan

Upaya memperluas akses pendidikan di Sumatera Utara juga berjalan di tengah agenda nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan.

Selain kebijakan daerah melalui PUBG, pemerintah pusat menjalankan Program Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Di Medan, program tersebut antara lain dijalankan melalui Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Medan.

Kedua program memiliki skema dan kewenangan berbeda. PUBG merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sedangkan Sekolah Rakyat merupakan program pemerintah pusat. Namun, keduanya berkaitan dengan upaya mengurangi hambatan ekonomi dalam memperoleh pendidikan.

Manfaat harus dirasakan keluarga

Bahar menegaskan keberhasilan pendidikan gratis perlu diukur dari dampaknya terhadap siswa dan keluarga.

Indikatornya dapat terlihat dari berkurangnya beban biaya pendidikan, menurunnya risiko putus sekolah, meningkatnya partisipasi siswa, hingga membaiknya kualitas lulusan.

Pengelolaan anggaran juga perlu dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar dana yang dialokasikan benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan.

“Anggarannya harus transparan, manfaatnya harus sampai kepada siswa, dan kualitas pendidikannya harus terus meningkat. Kalau tiga hal itu berjalan, masyarakat akan benar-benar merasakan manfaat program,” kata Bahar.

Dengan 104.426 siswa telah masuk dalam cakupan tahap 2026, perluasan Program Unggulan Bersekolah Gratis berikutnya menjadi bagian penting dalam pemerataan pelayanan pendidikan di Sumatera Utara.

DPP ETH Sumatera Utara menekankan tiga hal dalam pelaksanaannya, yakni pemerataan penerima manfaat, peningkatan kualitas pendidikan, serta transparansi penggunaan anggaran.

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; Dinas Pendidikan Sumut; JDIH Sumut; RPJMD Sumatera Utara 2025–2029
Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Bambang