Hambalang, Kabupaten Bogor — 24 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti langkah pemerintah mempercepat penerapan pendidikan gratis di sekolah negeri hingga rencana pembebasan biaya kuliah di perguruan tinggi negeri. DPN ETH menilai kebijakan tersebut berpotensi memperluas akses pendidikan secara signifikan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada definisi “gratis”, kesiapan anggaran, pemerataan mutu, kesejahteraan guru, serta kemampuan pemerintah mencegah munculnya pungutan pengganti.

Fakta Terbaru: Pemerintah Bahas Pendidikan Gratis dari TK hingga PTN

Pada 23 September 2026, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka yang membahas perluasan pendidikan gratis dan bermutu. Pemerintah menyatakan kebijakan tersebut mencakup sekolah negeri mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, serta rencana menggratiskan biaya pendidikan di perguruan tinggi negeri.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan pemerintah memberikan penekanan pada layanan pendidikan gratis bagi murid sekolah negeri, termasuk mulai dari taman kanak-kanak. Kebijakan serupa juga disebut berlaku untuk madrasah negeri di bawah Kementerian Agama.

Untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah masih menghitung kebutuhan pembiayaan dan menyiapkan pelaksanaan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Pemerintah juga membahas berbagai komponen biaya perguruan tinggi, termasuk UKT dan sumber pendapatan PTN lainnya.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut cakupan pendidikan gratis sekolah negeri dari PAUD/TK hingga SMA/SMK menyentuh sekitar 164 ribu sekolah negeri di seluruh Indonesia. :

Safrizal: Gratis Harus Berarti Beban Keluarga Benar-Benar Berkurang

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyatakan bahwa pendidikan gratis merupakan langkah besar yang patut diawasi secara serius agar tidak berhenti pada penghapusan satu jenis biaya saja.

“Kalau pemerintah menyebut pendidikan negeri gratis, maka masyarakat harus mengetahui secara jelas apa saja yang benar-benar ditanggung negara. Jangan uang sekolah dihapus, tetapi orang tua kemudian tetap dibebani pungutan lain yang pada akhirnya membuat biaya pendidikan tetap berat,” kata Safrizal.

Menurut Safrizal, ukuran keberhasilan kebijakan tidak boleh hanya dihitung dari jumlah sekolah atau mahasiswa yang masuk dalam program.

Ia menilai pemerintah perlu memastikan kualitas ruang kelas, laboratorium, buku, teknologi pembelajaran, tenaga pendidik dan fasilitas dasar tetap terjaga.

“Pendidikan gratis jangan sampai berubah menjadi pendidikan murah dalam arti kualitasnya turun. Akses harus diperluas, tetapi mutu harus naik. Anak dari keluarga sederhana berhak memperoleh pendidikan yang kualitasnya sama baiknya dengan anak dari keluarga mampu,” tegas Safrizal.

Pernyataan tersebut merupakan sikap DPN Elang Tiga Hambalang, bukan pernyataan pemerintah.

Ganda Satria Dharma: Definisi “Gratis” Harus Dibuka Secara Rinci

Secara terpisah, Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, menjelaskan bahwa arahan Ketua Umum Safrizal perlu diterjemahkan ke dalam desain kebijakan yang transparan dan terukur.

“Hal pertama yang harus dibuka kepada publik adalah definisi biaya pendidikan gratis. Apakah hanya uang sekolah atau UKT, atau juga menyangkut biaya buku, kegiatan belajar, laboratorium, praktik, seragam tertentu dan komponen lain yang selama ini membebani keluarga,” ujar Ganda Satria Dharma.

Ia menilai pemerintah perlu menyusun peta biaya pendidikan per siswa dan mahasiswa berdasarkan jenjang dan wilayah.

Menurut Ganda, tanpa perhitungan biaya yang akurat, ada risiko sekolah dan perguruan tinggi kekurangan dana operasional sehingga mencari sumber pendapatan alternatif yang justru kembali dibebankan kepada masyarakat.

“Kalau negara mengambil alih biaya pendidikan, maka kebutuhan operasional satuan pendidikan harus benar-benar dihitung. Jangan kebijakan gratis diumumkan di pusat, tetapi sekolah di daerah kemudian kebingungan menutup biaya operasionalnya,” katanya.

Anggaran Pendidikan Besar, Efektivitas Belanja Jadi Kunci

Pemerintah sebelumnya mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan 2026, naik 9,8 persen dibandingkan outlook 2025. Pemerintah menyebut porsi tersebut tetap mempertahankan amanat anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari total APBN.

Dari alokasi tersebut, pemerintah mencatat Rp301,2 triliun diarahkan kepada siswa dan mahasiswa melalui berbagai program, sedangkan Rp274,7 triliun dialokasikan untuk tenaga pendidik. Sebanyak Rp150,1 triliun dialokasikan untuk fasilitas serta operasional sekolah dan kampus.

DPN ETH menilai besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa persoalan pendidikan tidak hanya terkait jumlah dana, tetapi juga efektivitas distribusi dan kualitas belanja.

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Rp757,8 triliun adalah angka yang sangat besar. Karena itu publik berhak mengetahui bagaimana kebijakan pendidikan gratis akan dibiayai, apakah melalui realokasi anggaran, tambahan anggaran, atau perubahan mekanisme bantuan yang sudah ada.”

Ia juga meminta pemerintah menjelaskan hubungan kebijakan baru dengan BOS, KIP Kuliah, bantuan operasional PTN, PIP dan program pendidikan lainnya agar tidak terjadi tumpang tindih.

Risiko Pungutan Pengganti Harus Diantisipasi

DPN ETH menilai salah satu risiko terbesar kebijakan pendidikan gratis adalah munculnya pungutan dalam bentuk berbeda apabila biaya operasional sekolah tidak sepenuhnya tertutup.

Safrizal meminta pemerintah menyiapkan sistem pengaduan yang mudah diakses oleh orang tua dan siswa.

“Kalau masih ada pungutan yang tidak sesuai aturan, masyarakat harus tahu melapor ke mana dan harus ada tindak lanjut. Pendidikan gratis tidak boleh hanya kuat di peraturan, tetapi lemah di lapangan,” katanya.

Ganda Satria Dharma menambahkan bahwa pengawasan perlu melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, inspektorat, komite sekolah dan masyarakat.

PTN Gratis Harus Dijaga agar Kampus Tidak Kehilangan Kualitas

Untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menyatakan program pembebasan biaya masih dalam tahap perhitungan dan akan dilakukan bertahap.

DPN ETH menilai kebijakan tersebut perlu memperhitungkan kebutuhan riset, laboratorium, pengembangan dosen, fasilitas kampus dan keberlanjutan institusi.

Ganda Satria Dharma menjelaskan:

“Menghapus UKT tanpa memastikan sumber pendapatan pengganti bisa menekan kualitas kampus. Karena itu pemerintah harus menjelaskan berapa biaya riil pendidikan per mahasiswa dan bagaimana APBN menggantikan penerimaan yang selama ini berasal dari mahasiswa.”

DPN ETH Ajukan Lima Ukuran Keberhasilan

DPN ETH mendorong pemerintah menggunakan lima indikator untuk mengukur kebijakan pendidikan gratis: penurunan pengeluaran keluarga untuk pendidikan; berkurangnya angka putus sekolah dan putus kuliah; pemerataan kualitas sekolah dan PTN; peningkatan kesejahteraan serta kompetensi guru dan dosen; serta hilangnya pungutan yang tidak sesuai ketentuan.

Safrizal menegaskan:

“Pendidikan gratis adalah kebijakan besar. Tetapi yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap anak Indonesia bisa belajar tanpa hambatan biaya dan tetap memperoleh pendidikan yang bermutu.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Target akhirnya bukan sekadar nol rupiah di kuitansi. Targetnya adalah akses yang lebih luas, mutu yang lebih baik, beban keluarga yang menurun dan masa depan anak Indonesia yang semakin kuat.”