HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Rabu, 23 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti rencana pemerintah memperluas pendidikan gratis pada satuan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi negeri. Organisasi mahasiswa itu menilai gagasan tersebut menyangkut hak dasar masyarakat sekaligus membutuhkan desain pembiayaan yang transparan, terukur, dan berkelanjutan.

Presiden Prabowo Subianto pada 18 September menyatakan akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri. Sekretariat Negara menyebut komitmen tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak Indonesia.

Pada 21 September, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya kembali menyatakan pemerintah sedang mengupayakan pendidikan negeri gratis sampai jenjang perguruan tinggi sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan yang layak dan setara.

Sehari kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pemerintah perlu terlebih dahulu mengkaji manfaat program serta kemampuan APBN untuk merealisasikannya. Pernyataan tersebut merupakan pandangan Ketua DPR mengenai aspek pembiayaan, bukan keputusan bahwa program tersebut ditolak atau disetujui dalam bentuk tertentu.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma mengatakan mahasiswa perlu mengawal rencana tersebut sejak tahap perhitungan, bukan baru setelah kebijakan diberlakukan.

“Pendidikan yang semakin mudah diakses merupakan kepentingan masyarakat. Tetapi pemerintah harus menjelaskan hitungannya secara terbuka: berapa biaya yang diperlukan, siapa yang menerima manfaat, bagaimana skema perguruan tinggi negeri, dan dari mana sumber anggarannya.”

Fakta Terverifikasi

Pernyataan resmi Presiden yang dimuat Sekretariat Negara menyebut pendidikan pada satuan pendidikan negeri dari SD hingga universitas negeri diupayakan gratis. Presiden juga menyatakan akan membahas langkah pelaksanaannya melalui rapat terbatas.

Seskab kemudian menyatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya memperluas kesempatan pendidikan tanpa membedakan latar belakang keluarga. Pemerintah pada saat yang sama juga menyebut perbaikan sarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru sebagai bagian dari agenda pendidikan nasional.

Dari sisi fiskal, dokumen Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendidikan 2026 sekitar Rp757,8 triliun, setara dengan 20 persen belanja negara. Anggaran pendidikan tersebut sudah digunakan untuk berbagai kebutuhan, antara lain peningkatan akses dan kualitas pendidikan, bantuan pendidikan, guru, fasilitas, beasiswa, revitalisasi, serta program-program pendidikan lainnya. Artinya, angka 20 persen APBN tidak dapat secara otomatis dianggap seluruhnya tersedia untuk membiayai satu program baru.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih berpendapat porsi 20 persen anggaran pendidikan cukup untuk mendukung pendidikan gratis. Pernyataan tersebut merupakan penilaian anggota DPR, sedangkan perhitungan final kebutuhan program masih memerlukan desain dan keputusan pemerintah.

Reza: Gratis Jangan Hanya Berarti Tidak Membayar Uang Kuliah

Reza menilai konsep pendidikan gratis perlu dijelaskan secara rinci agar masyarakat mengetahui biaya apa saja yang benar-benar ditanggung negara.

“Kalau disebut gratis, pemerintah harus menjelaskan definisinya. Apakah hanya uang sekolah dan UKT, atau bagaimana dengan biaya praktikum, kebutuhan pendidikan, akses digital, buku, asrama bagi mahasiswa tertentu, serta berbagai komponen yang selama ini tetap menjadi beban keluarga?”

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, kejelasan tersebut sangat penting khususnya pada jenjang perguruan tinggi karena struktur biaya setiap program studi dan perguruan tinggi tidak sama.

Organisasi juga mengingatkan agar perluasan pembiayaan tidak mengakibatkan penurunan kualitas layanan pendidikan.

“Jangan sampai biaya pendidikan dibuat nol di depan mahasiswa, tetapi kampus kemudian kekurangan dosen, laboratorium, ruang kuliah, riset atau fasilitas belajar. Gratis dan berkualitas harus berjalan bersama.”

APBN Harus Dibuka secara Terukur

Satuan Mahasiswa ETH menilai pembiayaan merupakan salah satu bagian yang paling penting untuk diawasi.

Anggaran pendidikan 2026 sebesar sekitar Rp757,8 triliun telah memiliki berbagai peruntukan, termasuk Program Indonesia Pintar, KIP Kuliah, peningkatan kualitas guru, pembangunan serta revitalisasi fasilitas pendidikan dan berbagai program prioritas lainnya. ([Media Keuangan][6])

Reza mengatakan pemerintah perlu menunjukkan apakah pendidikan gratis akan dibiayai melalui realokasi anggaran yang sudah ada, tambahan anggaran, peningkatan penerimaan negara, pemanfaatan penerimaan tertentu, atau kombinasi beberapa sumber pembiayaan.

“Mahasiswa tidak cukup diberi slogan bahwa anggarannya tersedia. Publik perlu melihat angka dan skemanya. Kalau ada anggaran yang dialihkan, sebutkan dari pos mana. Kalau ada tambahan kebutuhan, jelaskan sumbernya. Transparansi sejak awal akan memperkuat kebijakan.”

Jangan Abaikan Perguruan Tinggi Swasta

Satuan Mahasiswa ETH juga meminta pemerintah menjelaskan dampak kebijakan terhadap perguruan tinggi swasta.

Rencana yang disampaikan Presiden secara spesifik merujuk pada satuan pendidikan negeri.

Menurut Reza, desain kebijakan perlu memperhatikan potensi perubahan pola pendaftaran mahasiswa apabila biaya PTN menjadi gratis sementara perguruan tinggi swasta masih bergantung pada biaya pendidikan mahasiswa.

“Kampus swasta juga mendidik jutaan anak bangsa. Pemerintah perlu menghitung dampaknya agar kebijakan memperluas akses PTN tidak secara tidak sengaja menciptakan persoalan baru bagi perguruan tinggi swasta.”

Pernyataan tersebut merupakan analisis dan sikap organisasi, bukan klaim bahwa kebijakan yang belum diterapkan telah menyebabkan kerugian bagi kampus swasta.

Enam Pertanyaan Mahasiswa kepada Pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka berapa total kebutuhan anggaran pendidikan gratis dari SD hingga perguruan tinggi; komponen biaya apa saja yang ditanggung negara; kapan kebijakan direncanakan mulai berlaku; apakah seluruh mahasiswa PTN mendapatkan skema yang sama atau terdapat tahapan; bagaimana keberlanjutan pembiayaan dijamin tanpa mengurangi kualitas pendidikan; dan bagaimana kebijakan pemerintah terhadap sekolah serta perguruan tinggi swasta.

Reza menambahkan:

“Rapat terbatas yang direncanakan pemerintah sebaiknya menghasilkan peta jalan yang dapat diperiksa masyarakat, bukan hanya target politik atau pernyataan umum.”

Enam Dorongan Konkret Satuan Mahasiswa ETH

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah untuk mempublikasikan simulasi kebutuhan anggaran; menyusun peta jalan pelaksanaan secara bertahap; menetapkan standar layanan minimum agar kualitas tidak turun; menjaga keberlanjutan PIP, KIP Kuliah, beasiswa dan bantuan bagi kelompok rentan; melibatkan mahasiswa, perguruan tinggi negeri dan swasta, guru serta pakar fiskal dalam penyusunan kebijakan; serta membangun dashboard publik untuk memantau anggaran dan hasil pelaksanaannya.

Reza menegaskan organisasi tidak ingin pembahasan pendidikan gratis berhenti pada perdebatan antara mendukung atau menolak.

“Bagi mahasiswa, pertanyaannya harus lebih konkret: apakah kebijakan itu bisa dilaksanakan, apakah pembiayaannya sehat, apakah tepat sasaran, dan apakah mutu pendidikan benar-benar meningkat.”

Ia menambahkan:

“Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang akan mendukung perluasan akses pendidikan sepanjang dijalankan transparan, adil, terukur dan tidak mengorbankan kualitas. Pendidikan adalah hak masyarakat, tetapi setiap rupiah APBN yang digunakan juga wajib dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan terus mengawal perkembangan rencana tersebut, terutama pembahasan mengenai skema pembiayaan, APBN pendidikan, UKT perguruan tinggi negeri, keberlanjutan KIP Kuliah, kualitas kampus serta dampaknya terhadap perguruan tinggi swasta.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum