MEDAN, SUMATERA UTARA — Jumat, 25 September 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, serta peningkatan tata kelola pemerintahan.

Penguatan koordinasi tersebut menjadi perhatian setelah Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengukuhkan Rusdy Sofyan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (24/9/2026).

Rusdy Sofyan menggantikan Farid Firman. Sebelumnya, Rusdy termasuk pejabat yang dilantik BPKP pada September 2026 sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara, sementara Farid Firman mendapat penugasan sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, menekankan pentingnya penguatan pengawasan yang berjalan seiring dengan transparansi penggunaan anggaran dan manfaat pembangunan bagi masyarakat.

Menurut DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, pengawasan tidak semestinya hanya memastikan kelengkapan administrasi. Pengawasan juga perlu menjadi instrumen pencegahan agar penggunaan anggaran daerah tepat sasaran, sesuai ketentuan, serta menghasilkan pelayanan publik dan pembangunan yang semakin baik.

Pemprov dan BPKP perkuat kolaborasi

Dalam pengukuhan tersebut, Surya menyampaikan harapan agar kehadiran Kepala Perwakilan BPKP Sumut yang baru semakin memperkuat sinergi antara Pemprov Sumut, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta berbagai pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan dan pengelolaan pemerintahan.

Pemprov Sumut juga berharap kolaborasi dengan BPKP dapat meningkatkan kualitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penguatan APIP dinilai penting karena pengawasan internal menjadi salah satu instrumen untuk mendeteksi risiko dan persoalan dalam pengelolaan program pemerintah sejak dini.

Bagi DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, penguatan tersebut perlu diterjemahkan melalui pengawasan yang nyata mulai dari tahap perencanaan, pengadaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban program.

Pengawasan terutama penting terhadap program dengan anggaran besar dan bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian, penanganan bencana, serta berbagai pelayanan dasar lainnya.

Pencegahan perlu diperkuat sejak awal

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara memandang pengawasan akan lebih efektif apabila tidak hanya dilakukan setelah suatu program selesai dilaksanakan.

Pendampingan dan pengendalian sejak tahap awal dapat membantu pemerintah daerah mengidentifikasi risiko, memperbaiki tata kelola dan administrasi, serta mencegah persoalan sebelum berpotensi menimbulkan kerugian atau menghambat pembangunan.

Pengawasan juga perlu diikuti dengan keterbukaan informasi yang proporsional kepada masyarakat sehingga publik dapat mengetahui arah program, penggunaan anggaran, serta hasil pembangunan.

BPKP memiliki peran dalam pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara dan pembangunan. Karena itu, koordinasi antara BPKP dan pemerintah daerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan.

Pembangunan harus memberikan dampak kepada masyarakat

Pemprov Sumut menyatakan kolaborasi antarlembaga diharapkan dapat membantu memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak nyata kepada masyarakat. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian penting dari penguatan kerja sama tersebut.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara menekankan bahwa ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran pada akhirnya perlu terlihat dari hasil yang diterima masyarakat.

Pembangunan jalan perlu meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat. Anggaran pendidikan harus berkontribusi terhadap peningkatan layanan sekolah, sementara anggaran kesehatan perlu memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Demikian pula program ekonomi perlu memberikan ruang bagi berkembangnya usaha dan terciptanya lapangan pekerjaan.

Karena itu, DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara memandang transparansi, pengawasan, akuntabilitas, dan evaluasi manfaat pembangunan perlu berjalan secara beriringan.

Penguatan koordinasi antara Pemprov Sumut dan BPKP diharapkan dapat membuat pengelolaan pembangunan semakin terukur dan akuntabel, sekaligus memperkuat pencegahan terhadap berbagai risiko dalam penggunaan anggaran.

Bagi DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, tujuan akhirnya adalah memastikan setiap rupiah anggaran publik dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan sebesar-besarnya untuk menghasilkan pembangunan serta pelayanan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Sumatera Utara.

Sumber: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara/Diskominfo Sumut, 24 September 2026; BPKP/ANTARA, September 2026.

Redaksi: Elang Tiga Global News