Hambalang, 14 Agustus 2026 — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Presiden Prabowo tiba sekitar pukul 08.10 WIB dan disambut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Rangkaian acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan bangsa.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani kemudian membuka Sidang Tahunan MPR RI dan menyampaikan pidato pengantar sidang. Ia menegaskan bahwa Sidang Tahunan MPR RI tidak sekadar menjadi agenda konstitusional, tetapi juga momentum untuk meneguhkan kembali komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia lahir dari kesepakatan dan persatuan berbagai daerah, bahasa, dan suku dalam satu tekad untuk membangun Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat.

Setelah rangkaian pidato pengantar sidang, Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan. Dalam pidatonya, Presiden kembali mengingat sumpah yang diucapkannya ketika dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024.

Presiden menegaskan komitmennya untuk menjalankan kepemimpinan negara dan bangsa dengan tulus dan jujur serta mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Soroti Penegakan Hukum dan Akuntabilitas Negara

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan berbagai capaian lembaga yudikatif dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan BPK memiliki peran penting dalam memperkuat penegakan hukum, menjaga integritas peradilan, serta mengawal akuntabilitas keuangan negara.

Penguatan lembaga-lembaga tersebut menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Cek Kesehatan Gratis Jangkau 108 Juta Orang

Presiden Prabowo juga menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam memperluas akses dan pemerataan layanan kesehatan nasional.

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang diluncurkan sejak Februari 2025 disebut telah menjangkau sekitar 108 juta orang di 10.255 puskesmas yang tersebar di 38 provinsi.

Selain itu, pemerintah telah membangun dan meningkatkan 66 RSUD di daerah 3T, dengan 20 RSUD di antaranya telah beroperasi.

Pemerintah juga menanggung penuh iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi sekitar 96,8 juta warga miskin dan tidak mampu.

Capaian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Ribuan Jembatan Desa Dibangun

Di bidang infrastruktur, Presiden Prabowo turut menyoroti pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di daerah.

Presiden menyampaikan bahwa pada tahun ini telah diselesaikan 2.500 jembatan desa yang dibangun oleh TNI serta 874 jembatan yang dibangun oleh Kepolisian RI.

Pemerintah menargetkan hingga akhir tahun dapat menyelesaikan lebih dari 5.000 jembatan desa.

Pembangunan tersebut diharapkan dapat membuka akses masyarakat, memperlancar mobilitas, meningkatkan konektivitas antarkawasan, serta mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Berbagai capaian yang disampaikan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI tersebut menjadi bagian dari gambaran arah pembangunan nasional yang mencakup penguatan tata kelola negara, pemerataan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.