Hambalang, RABU 26 AGUSTUS 2026 — Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyambut positif peluncuran program pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, seraya mendorong pemerintah memastikan proyek energi berskala raksasa tersebut menghasilkan manfaat konkret berupa listrik yang terjangkau, lapangan pekerjaan, pertumbuhan industri nasional serta elektrifikasi wilayah yang sampai saat ini belum menikmati listrik secara memadai.

Program tersebut resmi diluncurkan Presiden Prabowo di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa 25 Agustus 2026, dan diawali dengan pembangunan 14 PLTS di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GWp. Enam provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menilai program 100 GWp dapat menjadi salah satu lompatan besar sektor energi Indonesia apabila pembangunan tidak berhenti pada pemasangan panel surya, tetapi sekaligus melahirkan rantai industri nasional dari hulu sampai hilir.

Dalam draf pernyataan DPN ETH untuk publikasi, H. Safrizal menyampaikan:

“Indonesia memiliki matahari hampir sepanjang tahun. Jangan sampai sumber energi yang diberikan alam begitu besar tetapi nilai ekonominya justru lebih banyak dinikmati industri dari luar. Panelnya, baterainya, teknologinya, tenaga kerjanya dan industrinya harus semakin banyak dibangun oleh bangsa Indonesia sendiri.”

14 PLTS Jadi Langkah Awal Program 100 GWp

Pemerintah menyebut 14 proyek awal tersebut meliputi PLTS Tembesi dan Pulau Sembur di Kepulauan Riau; Pulau Rengit di Kepulauan Bangka Belitung; Saguling, Purwakarta, Jatiluhur, Cirata dan Jatigede di Jawa Barat; Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah; Karangkates, Madura, Pasuruan dan Banyuwangi di Jawa Timur; serta PLTS Site Gilimanuk di Bali.

Presiden Prabowo menargetkan kapasitas 100 GWp dapat diwujudkan dalam waktu tiga tahun, bahkan dalam sambutannya menantang tim energi pemerintah untuk berupaya menyelesaikannya lebih cepat. Pemerintah menempatkan program tersebut sebagai bagian dari strategi menuju kemandirian dan swasembada energi nasional.

DPN ETH menilai target itu sangat ambisius sehingga masyarakat perlu memperoleh informasi perkembangan proyek secara berkala.

Mulai dari kapasitas yang sudah dibangun, pembangkit yang telah beroperasi, jumlah listrik yang masuk ke jaringan, besaran investasi hingga biaya listrik yang dihasilkan perlu disampaikan secara terbuka.

Investasi Diperkirakan Lebih dari Rp1.140 Triliun

Skala ekonomi program ini juga sangat besar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa pembangunan PLTS 100 GWp diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun.

Pemerintah juga memperkirakan program tersebut dapat memberikan efisiensi subsidi energi sekitar Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan kurang lebih 5,52 juta lapangan pekerjaan. Angka tersebut masih merupakan proyeksi pemerintah yang keberhasilannya harus diukur dari realisasi proyek nantinya.

H. Safrizal menilai nilai investasi sebesar itu harus menjadi kesempatan bagi ekonomi nasional.

“Kalau investasinya lebih dari seribu triliun rupiah, maka kita harus bertanya berapa persen uang itu berputar di Indonesia, berapa tenaga kerja Indonesia yang mendapat pekerjaan, berapa UMKM yang masuk rantai pasok dan berapa perusahaan nasional yang naik kelas,” demikian draf pernyataan H. Safrizal.

Menurut DPN ETH, keberhasilan program tidak boleh hanya dihitung berdasarkan jumlah gigawatt yang terpasang.

Keberhasilannya juga harus diukur melalui nilai tambah yang tinggal di dalam negeri.

DPN ETH: 5,52 Juta Lapangan Kerja Harus Bisa Dibuktikan

DPN Elang Tiga Hambalang menilai proyeksi penciptaan sekitar 5,52 juta lapangan pekerjaan merupakan peluang yang sangat besar.

Namun pemerintah perlu memperjelas jenis pekerjaan yang akan tercipta.

Mulai dari tenaga konstruksi, teknisi listrik, insinyur, operator PLTS, industri panel surya, manufaktur baterai, transportasi, pemeliharaan hingga tenaga profesional di sektor digital dan sistem jaringan kelistrikan.

DPN ETH mendorong pemerintah dan pelaksana proyek membuat program pelatihan tenaga kerja energi surya nasional secara masif.

Perguruan tinggi, SMK, politeknik, Balai Latihan Kerja serta lembaga pendidikan vokasi dapat dilibatkan untuk menyiapkan tenaga kerja.

“Jangan menunggu proyek berjalan baru mencari tenaga ahli. Siapkan anak-anak Indonesia mulai sekarang supaya ketika investasi datang, yang berdiri di lokasi proyek bukan hanya alat dan modal, tetapi jutaan tenaga kerja Indonesia yang mempunyai kemampuan,” tegas H. Safrizal dalam draf pernyataan tersebut.

Desa yang Belum Berlistrik Jadi Sasaran

Program PLTS 100 GWp juga diarahkan untuk memperluas akses listrik.

Menteri ESDM menyatakan desa-desa yang sampai saat ini belum memperoleh listrik menjadi salah satu sasaran program. Pemerintah menyebut terdapat arahan untuk menghadirkan kapasitas listrik sekitar 1 MW per desa dalam skema pengembangan tersebut.

DPN ETH menilai aspek ini harus menjadi prioritas.

Menurut ETH, energi terbarukan memperoleh legitimasi sosial yang paling kuat apabila manfaatnya pertama kali dapat dirasakan oleh masyarakat yang selama puluhan tahun belum memperoleh akses energi yang layak.

“Kalau ada masyarakat yang selama ini malamnya masih gelap, sekolah kesulitan listrik, puskesmas tidak mempunyai pasokan listrik stabil atau usaha rakyat tidak berkembang karena energi terbatas, maka merekalah yang harus menjadi penerima manfaat pertama,” kata H. Safrizal.

Ganda Satria Dharma: Jangan Hanya Bangun Pembangkit, Bangun Industrinya

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menilai skala 100 GWp mempunyai potensi menciptakan permintaan industri yang luar biasa besar.

Dalam draf pernyataan untuk publikasi, Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Kalau Indonesia membutuhkan panel surya dalam jumlah sangat besar, baterai dalam jumlah besar, inverter, kabel, struktur baja dan berbagai komponen lain, maka proyek ini harus dipakai sebagai momentum membesarkan industri nasional.”

Menteri ESDM menyatakan Indonesia telah mempunyai industri panel surya serta industri sistem penyimpanan listrik atau Battery Energy Storage System (BESS) di dalam negeri. Pemerintah menilai keberadaan industri tersebut akan menjadi salah satu penopang program PLTS nasional.

DPN ETH mendorong peningkatan penggunaan komponen dalam negeri dilakukan secara realistis dan bertahap tanpa mengorbankan kualitas serta keekonomian listrik.

Ganda Satria Dharma menambahkan:

“Jangan sampai kita mengejar kemandirian energi tetapi justru menciptakan ketergantungan baru pada impor teknologi. Transfer teknologi harus menjadi bagian penting dalam setiap investasi.”

PLTS Butuh Sistem Penyimpanan dan Jaringan yang Kuat

DPN ETH juga mengingatkan karakter energi surya berbeda dengan pembangkit yang dapat menghasilkan energi secara konstan selama 24 jam.

Produksi listrik PLTS bergantung pada intensitas cahaya matahari.

Karena itu, peningkatan PLTS berskala sangat besar membutuhkan penguatan jaringan transmisi, distribusi serta teknologi penyimpanan energi.

DPN ETH meminta pemerintah menjelaskan secara transparan kesiapan BESS, transmisi, interkoneksi antarsistem serta kemampuan PLN menerima tambahan daya.

Tanpa perencanaan jaringan yang memadai, pembangunan pembangkit yang besar belum tentu menghasilkan pemanfaatan listrik yang optimal.

Perlu Sinkronisasi dengan RUPTL PLN

DPN ETH juga menilai pemerintah perlu menjelaskan sinkronisasi program 100 GWp dengan perencanaan ketenagalistrikan nasional yang telah ada.

Dalam RUPTL PLN 2025–2034, pemerintah sebelumnya menetapkan rencana penambahan kapasitas pembangkit sebesar sekitar 69,5 GW hingga 2034. Dari total tersebut, porsi pengembangan tenaga surya direncanakan sekitar 17,1 GW, sementara kapasitas lainnya berasal dari hidro, angin, panas bumi, bioenergi, penyimpanan energi serta sumber lainnya.

Program PLTS 100 GWp yang baru diluncurkan jelas mempunyai skala lebih besar daripada porsi tenaga surya dalam dokumen RUPTL tersebut.

Karena itu, DPN ETH meminta pemerintah menjelaskan apakah RUPTL akan diperbarui, bagaimana jadwal penambahan kapasitas dilakukan, serta bagaimana keseimbangan pasokan dan permintaan listrik dijaga.

Menurut ETH, pertanyaan tersebut bukan untuk menghambat proyek, tetapi untuk memastikan target yang sangat besar mempunyai peta jalan teknis dan ekonomi yang dapat dilaksanakan.

Jangan Korbankan Lahan Produktif

Pembangunan PLTS dalam skala besar juga membutuhkan lahan dan ruang yang tidak sedikit.

DPN Elang Tiga Hambalang meminta pembangunan mengutamakan lokasi yang tidak mengganggu produksi pangan dan kehidupan masyarakat.

Pemanfaatan waduk untuk PLTS terapung, atap bangunan pemerintah, kawasan industri, tanah tidak produktif serta lokasi-lokasi yang secara tata ruang memang sesuai perlu menjadi prioritas.

“Kita jangan menyelesaikan persoalan energi dengan menciptakan persoalan pangan. Jangan sampai sawah produktif atau sumber penghidupan rakyat hilang hanya karena mengejar target kapasitas,” demikian draf pernyataan H. Safrizal.

Setiap pembebasan lahan juga harus dilakukan transparan, sesuai hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat.

DPN ETH Sampaikan Delapan Agenda Pengawalan PLTS 100 GWp

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang menyampaikan delapan agenda yang dinilai penting dalam pelaksanaan program tersebut:

1. Prioritaskan desa yang belum berlistrik.
Energi bersih harus terlebih dahulu membuka akses bagi masyarakat yang selama ini belum menikmati listrik secara layak.

2. Ciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia.
Target jutaan pekerjaan harus diterjemahkan menjadi program pelatihan dan perekrutan yang terukur.

3. Perkuat industri panel dan baterai nasional.
Investasi besar harus menghasilkan rantai pasok serta kemampuan teknologi di dalam negeri.

4. Transparansikan investasi dan biaya proyek.
Masyarakat harus mengetahui progres, kapasitas dan manfaat dari pembangunan yang dilakukan.

5. Pastikan harga listrik kompetitif.
Energi terbarukan harus membantu menghasilkan pasokan yang terjangkau dan berkelanjutan.

6. Perkuat jaringan listrik dan penyimpanan energi.
Pembangkit harus dibangun bersama infrastruktur yang mampu menyerap produksinya.

7. Lindungi lahan produktif dan hak masyarakat.
Transisi energi tidak boleh mengorbankan ketahanan pangan ataupun hak atas tanah.

8. Lakukan evaluasi berdasarkan hasil nyata.
Ukuran keberhasilan bukan sekadar target 100 GWp, tetapi listrik yang benar-benar beroperasi, pekerjaan yang tercipta, subsidi yang berhasil dihemat dan masyarakat yang memperoleh manfaat.

H. Safrizal: Matahari Indonesia Harus Menerangi Rumah dan Masa Depan Rakyat

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal menilai pembangunan PLTS 100 GWp dapat menjadi salah satu proyek transformasi ekonomi terbesar Indonesia apabila dilaksanakan secara konsisten.

“Kita punya matahari, kita punya tanah air yang luas dan kita punya jutaan anak muda yang membutuhkan pekerjaan. Satukan semuanya menjadi kekuatan bangsa,” demikian draf pernyataan H. Safrizal.

Ia menambahkan:

“Matahari Indonesia jangan hanya menghasilkan listrik. Matahari Indonesia harus menghasilkan industri, pekerjaan, kemandirian dan kesejahteraan.”

Sekretaris Jenderal Ganda Satria Dharma menegaskan masyarakat perlu ikut mengawal realisasi target pemerintah dari tahun ke tahun agar besarnya investasi sejalan dengan manfaat yang dihasilkan.

DPN Elang Tiga Hambalang mendukung langkah Presiden Prabowo memperkuat kemandirian energi nasional melalui PLTS, dengan menekankan bahwa transisi energi pada akhirnya harus berpihak kepada kepentingan rakyat, kemandirian industri dan kekuatan ekonomi Indonesia.

DPN ELANG TIGA HAMBALANG

100 GWP ENERGI MATAHARI UNTUK INDONESIA

LISTRIK UNTUK DESA — INDUSTRI UNTUK BANGSA — LAPANGAN KERJA UNTUK RAKYAT!