Hambalang — Jum’at 28 Agustus 2026 Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Elang Tiga Hambalang (ETH) mendukung langkah pemerintah menjalankan Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp), sekaligus mendorong agar proyek berskala besar tersebut menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, penguatan industri nasional dan peningkatan kemandirian energi Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Program PLTS 100 GWp di PLTS Site Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, pada Selasa, 25 Agustus 2026.

Program tersebut diawali dengan 14 proyek PLTS yang tersebar di enam provinsi dengan total kapasitas 5,3 GWp. Enam provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan Kepulauan Riau. Pemerintah menargetkan kapasitas 100 GWp dapat diwujudkan dalam tiga tahun. ([Setneg][1])

DPN Elang Tiga Hambalang menilai proyek tersebut merupakan salah satu agenda strategis nasional karena menyangkut ketahanan energi, investasi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan teknologi dan kemampuan Indonesia mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi impor.

H. SAFRIZAL: ENERGI MANDIRI HARUS MEMBUAT RAKYAT SEMAKIN SEJAHTERA

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, mengatakan agenda kemandirian energi layak mendapatkan dukungan selama pelaksanaannya memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan kepentingan nasional.

Menurutnya, pembangunan PLTS dalam skala sangat besar tidak boleh hanya dilihat dari jumlah gigawatt yang berhasil dibangun.

Keberhasilan juga harus diukur dari seberapa besar proyek tersebut mampu menciptakan pekerjaan, memperkuat industri dalam negeri, mengembangkan sumber daya manusia Indonesia dan pada akhirnya menghasilkan energi yang dapat dijangkau masyarakat.

“Elang Tiga Hambalang mendukung Indonesia menjadi bangsa yang semakin mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya. Tetapi kemandirian energi harus mempunyai ukuran yang jelas: rakyat mendapatkan pekerjaan, industri nasional berkembang, pasokan energi semakin kuat dan masyarakat memperoleh energi dengan harga yang terjangkau,” ujar H. Safrizal.

H. Safrizal juga mengingatkan bahwa pembangunan energi merupakan investasi jangka panjang sehingga tata kelola dan transparansi harus menjadi perhatian sejak tahap perencanaan.

14 PLTS AWALI PROGRAM 100 GWP

Berdasarkan keterangan resmi Sekretariat Negara, 14 proyek awal tersebut meliputi PLTS Tembesi, Pulau Sembur, Pulau Rengit, Saguling, Purwakarta, Jatiluhur, Cirata, Jatigede, Waduk Gajah Mungkur, Karangkates, Madura, Pasuruan, Banyuwangi dan Site Gilimanuk. ([Setneg][1])

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan total kapasitas 14 proyek tersebut mencapai 5,3 GWp. ([ANTARA News][2])

Program tersebut menjadi langkah awal dari target pembangunan PLTS 100 GWp yang dicanangkan pemerintah.

Presiden Prabowo menegaskan pemerintah menargetkan 100 GWp tersebut dapat dicapai dalam tiga tahun. Pemerintah mengaitkan program ini dengan agenda memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional. ([Setneg][3])

DPN ETH menilai target besar tersebut perlu diterjemahkan ke dalam peta jalan tahunan sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan pelaksanaannya.

SEKJEN GANDA SATRIA DHARMA: JANGAN HANYA BANGUN PEMBANGKIT, BANGUN JUGA INDUSTRI NASIONAL

Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mengatakan investasi besar pada sektor energi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kemampuan produksi nasional.

Menurutnya, Indonesia jangan hanya menjadi lokasi pembangunan pembangkit listrik, tetapi juga harus semakin mampu memproduksi berbagai komponen, teknologi dan jasa pendukung yang diperlukan industri energi terbarukan.

“Kalau negara membangun proyek energi dalam skala besar, kesempatan itu harus digunakan untuk membangun ekosistem industrinya di Indonesia. Kita membutuhkan tenaga kerja Indonesia, insinyur Indonesia, perusahaan Indonesia dan UMKM Indonesia untuk tumbuh bersama proyek tersebut,” ujar Ganda Satria Dharma.

Ia mendorong pemerintah memperkuat keterlibatan perguruan tinggi, lembaga penelitian, sekolah vokasi dan industri dalam pengembangan teknologi energi surya.

Menurutnya, transfer teknologi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja perlu menjadi bagian dari investasi energi nasional.

INVESTASI PROGRAM DIPERKIRAKAN SANGAT BESAR

Dalam peluncuran program, Menteri ESDM menyampaikan estimasi total investasi untuk pengembangan 100 GWp mencapai sekitar 73 miliar dolar AS atau lebih dari Rp1.140 triliun.

Pemerintah juga memperkirakan program tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi subsidi sekitar Rp73,9 triliun per tahun dan menciptakan sekitar 5,52 juta kesempatan kerja. Angka tersebut merupakan proyeksi pemerintah dan bukan realisasi yang telah terjadi. ([Setneg][1])

DPN ETH menilai proyeksi tersebut harus dikawal melalui indikator yang dapat diukur.

Jika jutaan kesempatan kerja diproyeksikan tercipta, pemerintah perlu memastikan masyarakat Indonesia benar-benar memperoleh manfaat melalui pendidikan, pelatihan dan perekrutan tenaga kerja.

ETH juga mendorong keterlibatan UMKM dan perusahaan nasional dalam rantai pasok proyek selama memenuhi standar kualitas, keselamatan dan ketentuan pengadaan.

ENERGI TERBARUKAN HARUS TETAP MENJAGA LINGKUNGAN

DPN Elang Tiga Hambalang mengingatkan bahwa energi terbarukan tetap membutuhkan tata kelola lingkungan yang baik.

Pembangunan PLTS dalam skala besar membutuhkan lahan, jaringan transmisi, baterai atau sistem penyimpanan energi serta berbagai infrastruktur pendukung.

Karena itu, pemilihan lokasi harus mempertimbangkan aspek lingkungan, tata ruang dan kepentingan masyarakat sekitar.

H. Safrizal menilai pembangunan energi bersih jangan sampai menimbulkan persoalan sosial atau lingkungan baru yang sebenarnya dapat dicegah sejak tahap perencanaan.

“Energinya harus bersih, proses pembangunannya juga harus bertanggung jawab. Kepentingan masyarakat lokal, lingkungan dan tata ruang harus diperhatikan,” katanya.

ETH DORONG TRANSPARANSI INVESTASI

Besarnya nilai investasi yang diproyeksikan membuat transparansi menjadi salah satu aspek penting.

DPN ETH mendorong pemerintah menjelaskan secara terbuka skema pembiayaan, tahapan pembangunan, target kapasitas setiap tahun, keterlibatan investor serta manfaat ekonomi yang diharapkan.

Pengawasan diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan efisien dan tidak menimbulkan pemborosan.

DPN ETH juga mendorong DPR menjalankan fungsi pengawasan terhadap program strategis tersebut sesuai kewenangannya.

LIMA DORONGAN DPN ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, pemerintah perlu menyusun dan membuka peta jalan pembangunan PLTS 100 GWp secara terukur, termasuk target tahunan hingga tercapainya kapasitas yang direncanakan.

Kedua, prioritaskan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia melalui pelatihan tenaga kerja dan pengembangan pendidikan vokasi.

Ketiga, perkuat industri dalam negeri agar komponen, teknologi dan jasa pendukung energi surya semakin banyak diproduksi oleh perusahaan nasional.

Keempat, libatkan UMKM, perguruan tinggi, peneliti dan pemerintah daerah dalam ekosistem pembangunan energi terbarukan.

Kelima, pastikan transparansi investasi, perlindungan lingkungan dan keterjangkauan energi bagi masyarakat menjadi bagian utama pelaksanaan program.

H. SAFRIZAL DAN GANDA SATRIA DHARMA: INDONESIA JANGAN HANYA MENJADI PASAR TEKNOLOGI

Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang H. Safrizal bersama Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang Ganda Satria Dharma menilai transformasi energi harus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk naik kelas dalam penguasaan teknologi.

Indonesia memiliki pasar energi yang besar, sumber daya alam, perguruan tinggi, tenaga kerja dan industri yang dapat dikembangkan.

Karena itu, pembangunan PLTS 100 GWp harus digunakan untuk menciptakan kemampuan teknologi nasional secara bertahap.

“Indonesia jangan hanya menjadi pasar teknologi energi dunia. Kita harus belajar, menguasai teknologinya, memproduksi komponennya dan membangun sumber daya manusianya. Kalau itu berhasil, transformasi energi bukan hanya menghasilkan listrik, tetapi menghasilkan kekuatan ekonomi baru bagi Indonesia,” tegas H. Safrizal.

Ganda Satria Dharma menambahkan bahwa keberhasilan proyek pada akhirnya harus dapat dirasakan sampai ke daerah.

“Investasi besar harus mempunyai efek ekonomi yang besar. Lapangan kerja harus terbuka, perusahaan nasional harus tumbuh dan daerah tempat proyek dibangun harus mendapatkan manfaat yang nyata,” ujarnya.

DPN ETH menyatakan akan mendukung kebijakan pemerintah yang memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional dengan tetap mendorong transparansi, kepentingan rakyat dan penguatan industri dalam negeri.

ENERGI MANDIRI — INDUSTRI NASIONAL KUAT — LAPANGAN KERJA TERBUKA — RAKYAT SEJAHTERA

DPN ELANG TIGA HAMBALANG

H. Safrizal
Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang

“Dari Hambalang, Mengawal Kemandirian Energi dan Kepentingan Rakyat Indonesia.”

Redaksi: Elang Tiga Hambalang