​JAKARTA – Frekuensi kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri kembali menjadi sorotan publik. Kebijakan diplomasi yang dijalankan oleh orang nomor satu di Indonesia ini menuai perdebatan tajam antara pihak yang menekankan pada efisiensi anggaran negara dengan pihak yang memandang pentingnya kehadiran fisik dalam panggung geopolitik global.
​Kritik Dino Patti Djalal: Menyoroti Beban Anggaran
​Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, Dino Patti Djalal, secara terbuka melontarkan kritik terkait tingginya frekuensi lawatan Presiden ke berbagai negara. Dino menilai bahwa dalam kondisi ekonomi saat ini, intensitas perjalanan tersebut berpotensi membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
​Sebagai alternatif, Dino menyarankan agar pola komunikasi diplomatik mulai bergeser pada penggunaan teknologi. Menurutnya, pertemuan dengan pemimpin dunia dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien melalui video conference atau sambungan telepon tanpa harus selalu menghadirkan Presiden secara fisik di lokasi.
​Respon Gerindra: Menilai Kritik Bernuansa Politik
​Pernyataan tersebut langsung mendapat tanggapan tegas dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman. Ia menolak keras argumen yang menyebutkan lawatan tersebut sebagai pemborosan.
​Habiburokhman menilai kritik yang dilontarkan Dino tidak didasarkan pada informasi yang akurat dan cenderung memiliki nuansa politis. Menurutnya, di tengah dinamika ketidakpastian global yang tinggi, diplomasi tatap muka (direct diplomacy) tetap menjadi instrumen vital. Baginya, kehadiran langsung Presiden Prabowo sangat krusial untuk:
​Memperjuangkan kepentingan nasional secara langsung di hadapan pemimpin negara lain.
​Memperkuat posisi tawar Indonesia dalam kesepakatan-kesepakatan internasional yang strategis.
​Membangun personal chemistry yang tidak bisa digantikan sepenuhnya melalui layar digital.
​Catatan Tim Redaksi Elang Tiga Global News
​Di tengah era globalisasi yang menuntut kecepatan, perdebatan ini menyentuh aspek krusial dalam manajemen negara: keseimbangan antara efisiensi fiskal dan efektivitas diplomasi.
​Tim Redaksi Elang Tiga Global News mencatat bahwa diplomasi fisik memang memiliki “nilai jual” yang berbeda dibandingkan pertemuan virtual, terutama dalam membangun kepercayaan (trust building) antarnegara. Namun, transparansi anggaran perjalanan dinas tetap menjadi hak publik yang harus dipenuhi pemerintah.
​Ke depan, tantangan bagi pemerintah adalah membuktikan bahwa setiap lawatan tersebut membuahkan hasil nyata (seperti investasi atau kesepakatan strategis) yang nilainya jauh melampaui biaya operasional yang dikeluarkan. Transparansi hasil dari setiap kunjungan kerja akan menjadi jawaban paling objektif atas kritik publik yang muncul saat ini.