DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG (DPN ETH)

Edisi: Jumat, 9 Oktober 2026
Kategori: Ekonomi Nasional | Hilirisasi | Investasi | Kesejahteraan Rakyat

Investasi raksasa dan ekspor perdana baterai kendaraan listrik menandai kemajuan industri nasional. Namun, siapa yang paling merasakan manfaatnya: rakyat Indonesia atau pemilik modal?

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Jumat, 9 Oktober 2026 — Peluncuran 11 proyek hilirisasi senilai sekitar Rp180 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum penting dalam pembangunan industri nasional. Namun, di tengah optimisme pemerintah terhadap masuknya investasi besar, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) mengingatkan bahwa keberhasilan hilirisasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya nilai investasi, melainkan juga dari kesejahteraan rakyat, penyerapan tenaga kerja Indonesia, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kemampuan industri dalam negeri.

Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (8/10/2026) meluncurkan 11 proyek hilirisasi di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kegiatan tersebut sekaligus menandai ekspor perdana baterai kendaraan listrik dari kawasan industri tersebut.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, total investasi mencapai 10,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp180 triliun.

Sebanyak empat proyek telah memasuki tahap komersial dengan nilai investasi sekitar 3,4 miliar dolar AS. Sementara itu, tujuh proyek lainnya memasuki tahap pembangunan dengan nilai investasi sekitar 6,8 miliar dolar AS.

Proyek-proyek tersebut mencakup industri baterai kendaraan listrik, pengolahan material berbasis nikel, komponen aluminium, kendaraan industri bertenaga listrik, hingga kaca fotovoltaik untuk kebutuhan energi surya.

Pemerintah memperkirakan keseluruhan proyek akan membuka lebih dari 10.000 lapangan kerja baru, di luar sekitar 117.000 tenaga kerja yang telah terserap di kawasan tersebut. Angka penambahan tenaga kerja itu masih merupakan proyeksi, bukan realisasi seluruh proyek.

Perkembangan tersebut memperlihatkan besarnya peluang Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam melalui pengolahan dan manufaktur.

Namun, muncul pertanyaan yang perlu dijawab pemerintah secara terbuka.

Seberapa besar manfaat investasi tersebut benar-benar akan diterima masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat di sekitar kawasan industri?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena keberhasilan pembangunan ekonomi nasional seharusnya tidak hanya menghasilkan pertumbuhan industri, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

SAFRIZAL: HILIRISASI HARUS MEMBANGUN KEMANDIRIAN BANGSA, BUKAN SEKADAR MEMPERBESAR KEUNTUNGAN INVESTOR

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, H. Safrizal, menegaskan bahwa langkah pemerintah mengembangkan industri hilirisasi patut didukung sepanjang pelaksanaannya memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan masyarakat Indonesia.

“Kami mendukung investasi yang memperkuat industri Indonesia. Namun, ukuran keberhasilannya tidak cukup hanya berdasarkan nilai triliunan rupiah yang diumumkan. Pemerintah harus memastikan investasi menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia, memperkuat industri nasional, serta memberikan kesejahteraan nyata kepada masyarakat sekitar.”

Safrizal menekankan bahwa pembangunan industri harus diarahkan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh hanya mengandalkan keunggulan sumber daya alam, tetapi juga harus memperkuat penguasaan teknologi, kemampuan produksi nasional, dan daya saing tenaga kerja.

Kekayaan alam Indonesia harus menjadi fondasi kesejahteraan rakyat, bukan sekadar angka pertumbuhan investasi.

Karena itu, DPN ETH memandang penting adanya kebijakan yang menjamin keterlibatan pengusaha nasional, pengembangan UMKM lokal, dan peningkatan kemampuan tenaga kerja Indonesia dalam rantai industri hilirisasi.

GANDA SATRIA DHARMA: INVESTASI RP180 TRILIUN HARUS DIAWASI, MANFAATNYA WAJIB TERUKUR

Pernyataan tersebut dipertegas Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, yang menilai transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian penting dari keberhasilan investasi nasional.

“Pemerintah perlu membuka indikator keberhasilan investasi secara terukur. Berapa tenaga kerja Indonesia yang terserap, berapa perusahaan lokal yang terlibat, bagaimana kepatuhan lingkungan, dan berapa kontribusi ekonomi yang diterima negara serta daerah harus dapat dievaluasi secara objektif.”

Menurut Ganda, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari pembangunan fasilitas industri hingga kegiatan produksi dan ekspor.

Besarnya nilai investasi juga perlu diimbangi dengan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban perusahaan, keselamatan kerja, perlindungan lingkungan, serta kontribusi ekonomi bagi masyarakat sekitar.

DPN ETH memandang bahwa publikasi data kinerja investasi dapat memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan kepastian bagi investor yang menjalankan usahanya sesuai peraturan.

DPN ETH DORONG PEMERINTAH MEMPERKUAT LIMA LANGKAH STRATEGIS

DPN ETH mengusulkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pengembangan hilirisasi disertai langkah nyata sebagai berikut:

1. Prioritaskan peningkatan kompetensi tenaga kerja Indonesia, terutama masyarakat lokal, melalui pendidikan vokasi, sertifikasi, dan program pelatihan industri.
2. Perkuat keterlibatan pengusaha nasional dan UMKM daerah dalam rantai pasok industri melalui kemitraan yang adil dan transparan.
3. Publikasikan indikator manfaat investasi, termasuk realisasi penyerapan tenaga kerja, kontribusi ekonomi, dan pelaksanaan kewajiban perusahaan sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
4. Perketat pengawasan lingkungan dan keselamatan kerja, termasuk pengelolaan limbah, kualitas air, emisi, dan pemenuhan standar keselamatan industri.
5. Lakukan evaluasi berkala terhadap manfaat hilirisasi, dengan melibatkan instansi berwenang dan membuka ruang partisipasi masyarakat.

PEMERINTAH JUGA TEKANKAN PERLINDUNGAN INVESTASI DAN LINGKUNGAN

Di sisi lain, pemerintah telah menyatakan komitmennya untuk melindungi investasi dan menjaga kelangsungan kemitraan industri.

Presiden Prabowo juga meminta pelaku industri memperhatikan pengelolaan limbah serta kualitas air dan udara di sekitar kawasan operasional.

Dalam siaran pers tertanggal 9 Oktober 2026, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian kembali menekankan pentingnya pemantauan kebijakan hilirisasi agar pertumbuhan ekonomi memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Komitmen tersebut menjadi dasar penting untuk membangun keseimbangan antara kepentingan investasi, pembangunan ekonomi, dan perlindungan masyarakat.

DPN ETH: KEMAJUAN INDUSTRI HARUS SEJALAN DENGAN KEMAJUAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

DPN ETH menegaskan dukungannya terhadap pembangunan ekonomi nasional melalui hilirisasi, industrialisasi, dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Namun, dukungan tersebut harus disertai kontrol sosial yang konstruktif agar kebijakan pemerintah berjalan transparan, akuntabel, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Indonesia tidak cukup hanya menjadi negara kaya sumber daya alam. Indonesia harus menjadi negara industri yang kuat, mandiri, berdaya saing, serta mampu menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Ketua Umum: H. Safrizal
Sekretaris Jenderal: Ganda Satria Dharma

Kontrol Sosial — Kepentingan Rakyat — Kemajuan Indonesia