HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Rabu, 23 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir Indonesia guna mencegah penyelundupan barang ilegal maupun barang yang dilarang.

Instruksi tersebut disampaikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama saat menghadap Presiden di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 September 2026. Seusai pertemuan, Djaka menyatakan dirinya diminta memperketat pengawasan perbatasan serta kawasan pesisir terhadap penyelundupan.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma menilai arahan tersebut penting, tetapi efektivitas kebijakan harus dapat diukur dari hasil nyata dan keterbukaan pemerintah kepada publik.

“Instruksi memperketat perbatasan harus diterjemahkan menjadi sistem pengawasan yang nyata dan terukur. Masyarakat perlu mengetahui titik rawan mana yang diperkuat, teknologi apa yang digunakan, bagaimana integritas petugas dijaga, dan bagaimana hasil pengawasannya dievaluasi.”

Fakta Terverifikasi

Pada 22 September 2026, Presiden memerintahkan Bea Cukai memperkuat pengawasan kepabeanan dan cukai di kawasan perbatasan dan pesisir. Fokus yang disampaikan Dirjen Bea Cukai adalah pencegahan penyelundupan barang ilegal dan barang yang dilarang masuk maupun keluar Indonesia.

Instruksi itu muncul pada hari yang sama ketika Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengumumkan serangkaian penindakan terhadap dugaan impor ilegal.

DJBC menyatakan telah mengamankan 30 kontainer berisi beras dan garam serta 1.435 bale pakaian impor yang diduga bekas dalam empat penindakan selama Agustus hingga September 2026. Penindakan dilakukan antara lain di Pelabuhan Tanjung Perak, kawasan berikat di Bogor, Perairan Gosong Bunga-Bunga Selat Malaka, dan Pelabuhan Tanjung Priok. Nilai ekonomis keseluruhan barang yang ditindak diperkirakan mencapai Rp27,339 miliar.

Dalam kasus 30 kontainer beras dan garam, Bea Cukai mengungkap adanya indikasi pemberitahuan pabean yang tidak sesuai. Sebagian kontainer dilaporkan sebagai bahan kimia, sementara pemeriksaan menemukan komoditas beras dan garam. Temuan itu masih harus ditindaklanjuti sesuai proses hukum kepabeanan yang berlaku.

Kementerian Keuangan juga menyatakan pengawasan Bea Cukai akan diperkuat melalui peningkatan kualitas dan integritas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta penguatan sistem pengawasan. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menekankan pentingnya integritas petugas sebagai fondasi pengawasan.

Satuan Mahasiswa ETH: Ukur Hasilnya, Bukan Sekadar Banyaknya Operasi

Reza menilai keberhasilan kebijakan tidak semestinya hanya dihitung dari jumlah barang yang berhasil diamankan.

“Penindakan memang penting, tetapi ukuran keberhasilan yang lebih besar adalah apakah penyelundupan semakin sulit dilakukan, kerugian negara dapat dicegah, industri dalam negeri terlindungi, dan masyarakat memperoleh kepastian bahwa aparat bekerja secara profesional.”

Menurutnya, pemerintah perlu memiliki indikator yang dapat diperiksa publik, seperti jumlah penindakan, nilai barang yang diamankan, modus pelanggaran yang ditemukan, tindak lanjut hukum serta perbaikan sistem setelah suatu modus penyelundupan terbongkar.

Satuan Mahasiswa ETH menilai keterbukaan semacam itu akan memperkuat kepercayaan masyarakat sekaligus memudahkan publik mengawasi efektivitas kebijakan.

Integritas Internal Harus Menjadi Prioritas

Reza juga menyoroti pernyataan Menteri Keuangan mengenai pentingnya kualitas dan integritas aparat Bea Cukai.

“Pengawasan terhadap barang ilegal tidak akan kuat apabila pengawasan internal terhadap aparatnya sendiri lemah. Teknologi penting, kapal patroli penting, data intelijen penting, tetapi integritas manusia yang menjalankan sistem tetap menjadi kunci.”

Organisasi mendorong Kementerian Keuangan memperkuat mekanisme kepatuhan internal, rotasi pada posisi rawan, pengawasan berbasis risiko, pencatatan digital proses pemeriksaan, serta mekanisme pengaduan yang aman bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Hal tersebut tidak berarti terdapat pelanggaran oleh petugas tertentu. Satuan Mahasiswa ETH menegaskan evaluasi integritas harus dipahami sebagai bagian normal dari tata kelola lembaga yang memiliki kewenangan besar pada arus barang dan penerimaan negara.

Lindungi Petani, Industri, dan Pelaku Usaha Dalam Negeri

Penindakan beras, garam, dan pakaian impor yang diduga ilegal juga dinilai memiliki kaitan langsung dengan ekonomi rakyat.

Kementerian Keuangan menyatakan masuknya beras melalui pelanggaran kepabeanan dapat mengganggu tata kelola pangan dalam negeri, sementara pakaian impor bekas dapat berdampak terhadap penjahit dan industri tekstil domestik.

Reza mengatakan:

“Penyelundupan bukan persoalan administrasi di pelabuhan saja. Barang ilegal dapat berhadapan langsung dengan hasil kerja petani, nelayan, UMKM, penjahit, buruh industri dan pelaku usaha dalam negeri yang beroperasi secara legal.”

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, karena itu penindakan harus tetap dilakukan secara tepat sasaran agar tidak menambah beban pelaku usaha yang patuh.

Enam Pertanyaan untuk Pemerintah

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka wilayah perbatasan dan pesisir mana yang menjadi prioritas penguatan pengawasan; berapa kebutuhan tambahan personel dan anggaran; teknologi apa yang akan digunakan; bagaimana pemerintah mengukur keberhasilan kebijakan; bagaimana pengawasan terhadap integritas petugas dilakukan; serta bagaimana tindak lanjut hukum terhadap pelaku dan jaringan penyelundupan setelah barang diamankan.

Reza menilai pertanyaan terakhir sangat penting.

“Jangan sampai publik hanya melihat tumpukan barang sitaan, tetapi tidak pernah mengetahui siapa jaringan yang bertanggung jawab dan bagaimana perkaranya berakhir.”

Enam Dorongan Konkret Mahasiswa

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mempublikasikan indikator kinerja pengawasan perbatasan secara berkala; memperkuat sistem intelijen dan teknologi pemeriksaan berbasis risiko; memperketat pengawasan internal serta integritas petugas; menuntaskan tindak lanjut hukum terhadap jaringan penyelundupan berdasarkan bukti; meningkatkan koordinasi Bea Cukai, Polri, TNI dan kementerian/lembaga terkait sesuai kewenangan masing-masing; serta memastikan kebijakan pengawasan tidak menghambat perdagangan legal dan pelayanan masyarakat.

Reza menegaskan fungsi kontrol mahasiswa bukan menolak kebijakan pemerintah, melainkan memastikan kebijakan memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Mahasiswa harus melihat sampai pada pelaksanaannya. Ketika negara mengatakan perbatasan diperketat, masyarakat berhak mengetahui apakah hasilnya benar-benar terlihat dan apakah uang negara yang digunakan menghasilkan perlindungan yang lebih baik.”

Ia menambahkan:

“Kami mendukung penegakan hukum terhadap penyelundupan berdasarkan aturan dan bukti. Pada saat yang sama, pemerintah harus transparan, aparat harus berintegritas, dan masyarakat harus mendapatkan manfaat nyata dari pengawasan tersebut.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan menjadikan pengawasan perbatasan, perlindungan ekonomi rakyat, penerimaan negara, integritas aparat serta transparansi penindakan barang ilegal sebagai bagian dari agenda kontrol sosial terhadap kebijakan publik nasional.

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum