PEKANBARU — Senin, 14 September 2026 Ketua Dewan Pimpinan Kota Elang Tiga Hambalang (DPK ETH) Pekanbaru, Muflihun, S.STP., M.AP., menaruh perhatian terhadap pembahasan masalah kebakaran hutan dan lahan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Pembahasan tersebut berlangsung ketika kedua pemimpin bertemu di sela rangkaian pertemuan internasional di New Delhi, India. Masalah kebakaran hutan dinilai membutuhkan kesepakatan dan tindakan bersama karena asapnya dapat melintasi batas wilayah serta memengaruhi kesehatan dan aktivitas masyarakat di Indonesia maupun negara tetangga.

Kantor berita Bernama melaporkan bahwa Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo membahas kebakaran hutan serta perkembangan konflik di Asia Barat. Anwar menyatakan persoalan tersebut membutuhkan konsensus dan tindakan bersama.

Pembicaraan itu berlangsung ketika sejumlah wilayah di Sumatra dan Kalimantan menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Dampaknya tidak hanya dirasakan melalui penurunan kualitas udara, tetapi juga meningkatnya risiko gangguan pernapasan, terganggunya kegiatan belajar, transportasi, dan perekonomian masyarakat.

Reuters sebelumnya melaporkan bahwa jumlah kasus gangguan pernapasan yang berkaitan dengan kebakaran hutan di Indonesia telah melampaui 113 ribu kasus berdasarkan data Kementerian Kesehatan per 9 September 2026. Sumatra dan Kalimantan termasuk kawasan yang paling terdampak.

Pemerintah Indonesia juga telah memperkuat kesiapan menghadapi El Niño dan erupsi gunung berapi. Langkah tersebut meliputi pemantauan titik panas, operasi darat, pengeboman air, modifikasi cuaca, pelayanan kesehatan, dan distribusi masker kepada masyarakat terdampak.

“Pembahasan kebakaran hutan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menunjukkan bahwa persoalan asap harus ditangani secara serius dan terkoordinasi. Bagi masyarakat Riau, kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan lingkungan, tetapi juga menyangkut kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan keberlangsungan usaha masyarakat,” kata Muflihun.

Menurutnya, penanganan kebakaran tidak boleh hanya dilakukan setelah asap menyelimuti permukiman. Pencegahan harus diperkuat melalui pemantauan wilayah rawan, kesiapan personel dan peralatan, pengelolaan lahan gambut, serta penegakan hukum terhadap setiap pihak yang terbukti melakukan pembakaran.

“Perlindungan warga harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah, aparat penegak hukum, perusahaan, dan masyarakat perlu bergerak dalam satu komando agar titik api segera ditemukan dan dipadamkan sebelum meluas,” ujarnya.

Muflihun juga meminta fasilitas kesehatan di Pekanbaru dan daerah lain di Riau memastikan ketersediaan obat, masker, oksigen, serta pelayanan bagi anak-anak, lanjut usia, ibu hamil, dan kelompok rentan.

“Kami berharap kerja sama Indonesia dan Malaysia menghasilkan langkah nyata, termasuk pertukaran informasi mengenai pergerakan asap dan penguatan kemampuan pemadaman. Namun, tanggung jawab utama di dalam negeri tetap harus dijalankan secara tegas dan terbuka,” lanjutnya.

Ia turut mengimbau masyarakat Pekanbaru mengurangi kegiatan di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk, menggunakan masker yang sesuai, menjaga asupan air, serta segera memeriksakan diri apabila mengalami batuk, sesak napas, atau iritasi mata.

“Keselamatan masyarakat tidak boleh menunggu keadaan menjadi darurat. Pencegahan, pelayanan kesehatan, dan penegakan hukum harus berjalan bersamaan,” tutup Muflihun.

Sumber:

1. Bernama, “Anwar, Prabowo Discuss Forest Fires”, 13 September 2026.
2. Reuters, “Indonesian wildfires cause respiratory infections to double in a week, health ministry says”, 10 September 2026.
3. Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Pemerintah Perkuat Kesiapan Hadapi El Niño dan Pantau Dampak Erupsi Gunung Berapi”, 8 September 2026.