Ketahanan Pangan • Peternakan • Susu Nasional

Hambalang, Kabupaten Bogor — 29 September 2026. Upaya memperkuat kemandirian susu nasional menghadapi tantangan besar. Kementerian Pertanian menyatakan produksi susu segar dalam negeri saat ini baru memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional, sedangkan kebutuhan lainnya masih dipenuhi dari produk impor. Pemerintah memperkirakan Indonesia membutuhkan tambahan sedikitnya 600 ribu ekor sapi perah indukan hingga 2029 agar ketergantungan impor dapat ditekan secara signifikan menuju 2030.

Data tersebut disampaikan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda dalam rangkaian kunjungan Kementan dan Komisi IV DPR RI ke Koperasi Usaha Tani Ternak (KUTT) Suka Makmur di Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada 28 September 2026. Pemerintah menegaskan peningkatan populasi sapi tidak dapat berdiri sendiri karena produktivitas, kesehatan hewan, ketersediaan pakan, pembiayaan serta kepastian penyerapan susu juga harus dibangun bersamaan.

Bagi Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH), persoalan tersebut perlu dilihat sebagai pembangunan ekosistem persusuan nasional, bukan sekadar program pengadaan sapi.

600 Ribu Sapi Tidak Cukup Tanpa Pakan dan Pasar

Kementan sedang menyiapkan beberapa bentuk dukungan bagi peternak, termasuk skema bantuan uang muka pembelian sapi, asuransi, kandang dan alat perah, sementara sebagian pembiayaan dirancang dapat menggunakan fasilitas perbankan.

Namun penambahan populasi dalam jumlah besar membawa kebutuhan lanjutan.

Sapi membutuhkan hijauan dan konsentrat yang tersedia secara stabil. Peternak juga membutuhkan pelayanan kesehatan hewan, reproduksi, pembibitan, fasilitas pendinginan susu, transportasi serta pembeli yang mampu menyerap produksi setiap hari.

Kementan sendiri menegaskan bahwa peningkatan produksi harus dibarengi kepastian pasar sehingga susu segar peternak tidak kehilangan penyerapan ketika produksi meningkat.

Persoalan tersebut menjadi penting karena susu segar merupakan komoditas yang memerlukan penanganan cepat dan rantai dingin yang memadai.

Safrizal: Jangan Mengejar Populasi Sapi tetapi Mengabaikan Ekonomi Peternak

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyampaikan bahwa peningkatan produksi susu nasional perlu menjadikan keberlanjutan ekonomi peternak sebagai salah satu ukuran utama.

“Target penambahan sapi perah harus dibaca sampai ke tingkat peternak. Berapa biaya pakannya, berapa produktivitas susunya, berapa harga yang diterima peternak, bagaimana pembiayaannya dan siapa yang menjamin hasil produksinya terserap.”

Menurut Safrizal, program nasional akan menghadapi risiko apabila penambahan populasi berlangsung lebih cepat daripada pembangunan ekosistem pendukung.

“Jangan sampai peternak menerima sapi tetapi kemudian kesulitan pakan, kesulitan pelayanan kesehatan, atau harga susu tidak cukup menutup biaya produksinya. Kalau itu terjadi, masalah hanya berpindah dari kekurangan populasi menjadi tekanan ekonomi pada peternak.”

Safrizal menilai koperasi peternak dapat memainkan posisi penting untuk memperkuat posisi tawar peternak rakyat.

“Peternak kecil tidak seharusnya berhadapan sendiri dengan persoalan pembelian pakan, pembiayaan dan industri pengolahan. Koperasi perlu diperkuat sebagai pusat layanan ekonomi peternak.”

Ganda Satria Dharma: Hitung Biaya Produksi per Liter, Bukan Hanya Jumlah Sapi

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Safrizal dengan menyoroti kebutuhan peta produksi susu berbasis wilayah.

Menurut Ganda, pemerintah perlu memiliki perhitungan yang rinci sebelum memperbesar populasi di suatu daerah.

“Setiap sentra perlu dihitung ketersediaan hijauan, biaya konsentrat, air, tenaga kesehatan hewan, produktivitas sapi, fasilitas pendingin, jarak menuju industri dan biaya produksi susu per liter.”

Ganda menilai data tersebut penting karena kondisi peternakan tidak sama di seluruh Indonesia.

“Sapi yang produktif secara biologis belum tentu menghasilkan usaha yang sehat secara ekonomi kalau biaya pakan dan logistik terlalu tinggi. Karena itu yang kita ukur jangan hanya jumlah sapi, tetapi berapa liter yang dihasilkan dan berapa keuntungan bersih peternaknya.”

Menurut Ganda, pemerintah juga perlu menghindari skema pembiayaan yang tidak sesuai dengan karakter usaha sapi perah.

“Masa cicilan, periode produktif sapi dan arus kas peternak harus dihitung. Jangan sampai kewajiban pembayaran muncul ketika produksi belum mampu memberikan pendapatan yang memadai.”

KUTT Suka Makmur Jadi Contoh Skala Koperasi Peternak

KUTT Suka Makmur yang dikunjungi pemerintah menaungi lebih dari 2.000 peternak, dengan populasi sekitar 8.700 sapi perah dan produksi kurang lebih 35 ton susu segar per hari. Koperasi tersebut tidak hanya memasarkan susu, tetapi juga memberikan dukungan pakan, pelayanan kesehatan hewan dan pembiayaan bagi anggotanya.

DPN ETH menilai model tersebut menunjukkan bahwa pembangunan persusuan tidak semata-mata berada pada kandang.

Kelembagaan ekonomi yang menghubungkan peternak, koperasi dan industri menjadi bagian penting dari rantai pasok.

Ganda Satria Dharma mengatakan pengalaman koperasi yang telah berjalan perlu dipetakan agar praktik yang efektif dapat direplikasi sesuai karakter masing-masing wilayah.

“Jangan seluruh daerah dipaksakan memakai satu model. Pemerintah perlu melihat koperasi mana yang kuat, apa faktor keberhasilannya, bagaimana hubungan dengan industri dan bagaimana pelayanan kepada anggotanya.”

Lima Kawasan Peternakan Terintegrasi Dikebut

Dalam perkembangan lain pada 28 September 2026, pemerintah menyatakan mempercepat pembangunan lima kawasan peternakan terintegrasi di Lampung, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo, yang ditargetkan rampung pada 2027. Pemerintah menyebut sekitar Rp2,2 triliun disiapkan untuk lima kawasan tahap awal, sedangkan sekitar Rp17 triliun disiapkan untuk pengembangan ekosistem peternakan secara lebih luas di sejumlah wilayah.

Kawasan tersebut dirancang mengintegrasikan sejumlah rantai produksi, termasuk pakan, pembibitan, ayam, telur serta pengembangan sapi perah dan susu. Pemerintah juga menghubungkannya dengan kebutuhan pasokan untuk Program Makan Bergizi Gratis.

Karena skala anggarannya besar, DPN ETH menilai indikator hasil perlu dibuat sejak awal.

Safrizal menyampaikan:

“Anggaran pembangunan peternakan harus menghasilkan kapasitas produksi yang dapat dibuktikan. Publik perlu dapat melihat apa yang dibangun, kapan beroperasi, berapa kapasitasnya dan apa dampaknya terhadap peternak.”

Kepastian Penyerapan Susu Menjadi Titik Kritis

Salah satu risiko apabila produksi meningkat dengan cepat adalah ketidakseimbangan antara pasokan susu segar dan kapasitas penyerapan industri.

Kementan secara eksplisit menyatakan industri dan pasar harus siap apabila produksi peternak ditingkatkan.

Ganda Satria Dharma menilai hubungan peternak dan industri perlu dibangun dengan parameter yang transparan.

“Peternak harus memahami bagaimana harga susu ditentukan—misalnya berdasarkan kualitas, kandungan lemak, protein, jumlah bakteri atau parameter mutu lainnya. Mekanisme potongan dan insentif juga harus mudah dipahami.”

Menurut DPN ETH, kepastian pasar bukan berarti harga tidak pernah berubah. Yang dibutuhkan adalah mekanisme harga dan kemitraan yang memungkinkan peternak menghitung risiko usahanya.

Pakan Bisa Menjadi Penentu Keberhasilan

Ketersediaan pakan juga mendapat perhatian dalam kebijakan pemerintah. Dalam kunjungan Pasuruan, pemerintah daerah dan koperasi menyoroti kebutuhan perluasan sumber hijauan serta bahan baku pakan untuk menjaga keberlanjutan usaha sapi perah.

Safrizal mengatakan:

“Kalau kita ingin membangun ratusan ribu sapi baru, pertanyaannya sederhana: makanannya dari mana? Program populasi harus mempunyai program pakan yang sama seriusnya.”

DPN ETH mendorong pemetaan lahan hijauan pakan di sekitar sentra peternakan sehingga biaya pengangkutan dapat ditekan.

Pemanfaatan produk samping pertanian sebagai bahan pakan juga dapat dikembangkan sepanjang memenuhi standar keamanan dan kebutuhan nutrisi ternak.

Kesehatan Hewan dan Bibit Tidak Boleh Menjadi Urusan Belakangan

Penambahan populasi juga meningkatkan kebutuhan terhadap dokter hewan, paramedik veteriner, pelayanan reproduksi dan sistem pengawasan penyakit.

DPN ETH menilai keberhasilan program harus diukur tidak hanya dari sapi yang masuk ke peternak, tetapi juga angka kebuntingan, kelahiran, produktivitas susu, kesehatan ternak serta tingkat kematian.

Ganda menjelaskan:

“Kalau targetnya 600 ribu indukan tambahan, pemerintah perlu mempunyai dashboard produktivitas dan kesehatan. Jumlah sapi saja tidak menjelaskan kemampuan produksi susu.”

DPN ETH Dorong Enam Ukuran Kinerja

Untuk membaca keberhasilan pembangunan persusuan nasional secara lebih objektif, DPN ETH mengusulkan agar evaluasi publik setidaknya mencakup enam indikator:

1. Pertambahan populasi sapi perah produktif, bukan hanya jumlah sapi yang dibeli atau didatangkan.
2. Produktivitas susu per ekor per hari dan kualitas susu yang dihasilkan.
3. Biaya produksi serta pendapatan bersih peternak, termasuk perkembangan harga pakan.
4. Persentase susu peternak yang terserap industri atau pasar.
5. Ketersediaan layanan kesehatan hewan, pembibitan dan rantai dingin di setiap sentra.
6. Perkembangan porsi produksi domestik terhadap kebutuhan nasional, sehingga kemajuan dari posisi sekitar 20 persen dapat diuji secara berkala.

Safrizal menegaskan bahwa tujuan akhir kebijakan tidak semestinya hanya meningkatkan statistik produksi.

“Kemandirian susu akan mempunyai arti apabila peternak tumbuh, konsumen memperoleh produk yang aman dan berkualitas, serta ketergantungan terhadap pasokan luar dapat berkurang secara berkelanjutan.”

Ganda Satria Dharma mempertegas:

“Populasi, pakan, kesehatan hewan, koperasi, pembiayaan, industri pengolahan dan pasar harus dibangun sebagai satu rantai. Kalau salah satu mata rantai lemah, target produksi akan sulit bertahan.”

Dengan produksi susu domestik yang menurut Kementan masih sekitar 20 persen kebutuhan nasional, peningkatan kapasitas memang membuka ruang besar bagi peternakan Indonesia. Namun keberhasilan kebijakan akan bergantung pada apakah peningkatan populasi benar-benar diterjemahkan menjadi produksi yang efisien, pasar yang pasti dan pendapatan peternak yang berkelanjutan.