Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 22 Oktober 2026.

Investasi besar-besaran di sektor perkebunan nasional harus menjadi momentum meningkatkan kesejahteraan petani dan pekebun rakyat, bukan sekadar memperbesar kapasitas produksi dan keuntungan perusahaan. Di tengah komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperkuat ketahanan pangan, kemandirian energi, dan hilirisasi industri, PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) mengumumkan program investasi senilai Rp26,76 triliun untuk memperkuat pembangunan perkebunan dari sektor hulu hingga hilir.

Langkah strategis tersebut mendapat perhatian Satuan Petani Elang Tiga Hambalang, yang mendorong agar pengembangan industri perkebunan nasional juga memberikan kesempatan kepada petani, pekebun, koperasi, dan pelaku usaha kecil untuk memperoleh manfaat ekonomi secara langsung.

Program investasi PTPN I tersebut disampaikan Direktur Utama PTPN I, Abdul Rivai Ras, di Jakarta pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Menurut manajemen perusahaan, investasi diarahkan untuk memperkuat kegiatan budidaya, penanaman kembali komoditas, pengembangan fasilitas pengolahan, serta integrasi rantai pasok berbagai hasil perkebunan.

Program tersebut direncanakan melalui peta jalan pengembangan 2025–2029.

Nilai Rp26,76 triliun merupakan besaran program investasi yang diumumkan perusahaan, bukan bukti bahwa seluruh dana telah direalisasikan.

Rp16,34 Triliun untuk Sektor Hulu dan Rp10,42 Triliun untuk Industri Pengolahan

Berdasarkan penjelasan PTPN I, investasi senilai Rp26,76 triliun dibagi menjadi dua kelompok utama.

Pertama, pengembangan sektor hulu sebesar Rp16,34 triliun.

Dana tersebut dialokasikan untuk memperkuat kegiatan budidaya dan pengembangan komoditas perkebunan dengan cakupan areal yang direncanakan mencapai 342.321 hektare.

Pengembangan tersebut mencakup kegiatan penanaman, peremajaan tanaman, peningkatan produktivitas, serta pengelolaan lahan sesuai kebutuhan perusahaan.

Kedua, pengembangan sektor hilir sebesar Rp10,42 triliun.

Dana tersebut direncanakan untuk membangun 25 fasilitas pengolahan modern di sejumlah wilayah strategis Indonesia.

Fasilitas tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengolahan komoditas dan memberikan nilai tambah terhadap hasil produksi.

Komoditas yang menjadi bagian dari pengembangan PTPN I antara lain jagung, kelapa, karet, kopi, kakao, jambu mete, dan pala.

Perusahaan juga menyiapkan pengembangan jagung sebagai salah satu potensi bahan baku bioetanol untuk mendukung agenda energi nasional.

Menurut manajemen PTPN I, program hilirisasi akan dikembangkan melalui studi kelayakan, integrasi rantai pasok, serta kepastian pemasaran hasil pengolahan.

Hingga awal Oktober 2026, perusahaan melaporkan pengembangan areal karet mencapai 1.479 hektare, sedangkan jagung mencapai 1.125 hektare.

PTPN I juga memproyeksikan pengembangan areal komoditas unggulan dapat mencapai 11.516 hektare hingga akhir 2026.

Angka proyeksi tersebut perlu dibedakan dari realisasi fisik yang telah selesai dilaksanakan.

Satuan Petani ETH: Investasi Besar Harus Membawa Manfaat bagi Masyarakat

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan nasional.

Organisasi memandang bahwa pembangunan fasilitas pengolahan di dalam negeri berpotensi meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

Namun, besarnya nilai investasi tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Keberhasilan pembangunan industri juga harus dinilai berdasarkan manfaat yang dapat dirasakan petani, pekebun, pekerja, koperasi, dan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan.

Satuan Petani ETH menilai bahwa program investasi perkebunan perlu mempunyai mekanisme kemitraan yang jelas.

Petani dan pekebun rakyat membutuhkan kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok industri yang dikembangkan.

Kesempatan tersebut dapat diwujudkan melalui pengadaan bahan baku, kemitraan produksi, peningkatan kualitas hasil panen, serta pengembangan koperasi.

Selain itu, perusahaan perlu memastikan bahwa kerja sama dengan masyarakat berlangsung berdasarkan prinsip transparansi dan keseimbangan hak serta kewajiban.

Organisasi juga mendorong agar pengembangan industri tidak menimbulkan persoalan baru terkait pemanfaatan lahan, lingkungan, atau kepentingan masyarakat.

Hilirisasi perkebunan nasional seharusnya menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan pendapatan produsen dan pertumbuhan kegiatan usaha di perdesaan.

Kemitraan dengan Petani dan Pekebun Rakyat Perlu Diperkuat

Dalam penjelasan manajemen PTPN I, pelibatan masyarakat menjadi bagian dari pengembangan rantai pasok perusahaan.

PTPN I merencanakan kerja sama dengan petani lokal dan pelaku usaha daerah melalui berbagai model kemitraan, termasuk skema perkebunan plasma.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kebijakan tersebut mempunyai potensi untuk memperkuat ekonomi masyarakat.

Namun, pelaksanaan kemitraan harus memperhatikan posisi petani dan pekebun rakyat.

Perjanjian kerja sama perlu mengatur secara jelas standar kualitas, mekanisme pembelian, penentuan harga, jadwal pengiriman, dan kepastian pembayaran.

Petani juga harus mengetahui kewajiban serta risiko ekonomi yang mungkin timbul dari kemitraan.

Penguatan peran koperasi menjadi salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan.

Melalui koperasi yang dikelola secara profesional, kelompok petani dapat mengatur pengumpulan hasil produksi, peningkatan kualitas, serta negosiasi pemasaran secara kolektif.

Satuan Petani ETH mendorong pemerintah dan PTPN I memastikan program kemitraan benar-benar dilaksanakan secara terbuka sesuai persyaratan yang berlaku.

Kemitraan tidak cukup hanya dinyatakan sebagai komitmen perusahaan, tetapi perlu mempunyai target dan indikator manfaat yang dapat dievaluasi.

Pengembangan Industri Harus Memberikan Nilai Tambah kepada Pekebun

Selama ini, salah satu tantangan sektor perkebunan adalah terbatasnya kemampuan sebagian produsen untuk mengolah hasil panen menjadi produk dengan nilai jual lebih tinggi.

Petani dan pekebun yang menjual komoditas dalam bentuk bahan mentah sering mempunyai keterbatasan dalam mengakses pasar akhir.

Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan pengembangan industri pengolahan perlu diperkuat.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sebelumnya juga mengidentifikasi sejumlah tantangan sektor perkebunan, termasuk produktivitas yang stagnan pada sebagian komoditas, rantai pasok yang belum terintegrasi, tingginya biaya logistik, dan rendahnya nilai tambah di tingkat petani.

Hal tersebut disampaikan dalam kerja sama pengembangan hilirisasi antara Bappenas dan PTPN I pada Mei 2026.

Kerja sama tersebut memprioritaskan pengembangan ekosistem hilirisasi komoditas kelapa, kopi, dan kakao.

Satuan Petani ETH memandang bahwa persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program investasi terbaru.

Pembangunan fasilitas pengolahan perlu disertai peningkatan kemampuan produksi petani serta kepastian penyerapan hasil panen.

Sebagai contoh, pengembangan industri pengolahan kopi membutuhkan ketersediaan bahan baku dengan mutu yang sesuai.

Pekebun kopi memerlukan dukungan pengelolaan tanaman, penanganan pascapanen, serta akses terhadap informasi harga dan standar kualitas.

Hal serupa berlaku untuk kakao, karet, kelapa, dan komoditas perkebunan lainnya.

Organisasi menilai bahwa pengembangan industri pengolahan akan lebih bermanfaat apabila produsen lokal mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan bahan baku secara berkelanjutan.

Nilai tambah hasil perkebunan harus dikembangkan melalui kemitraan yang memungkinkan petani dan pekebun rakyat memperoleh manfaat dari meningkatnya kualitas serta nilai ekonomi komoditas.

Program Investasi Harus Memperhatikan Kepastian Lahan dan Lingkungan

Selain manfaat ekonomi, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pengembangan perkebunan berskala besar memerlukan kepastian hukum dalam penggunaan lahan.

Pemerintah dan perusahaan harus memastikan setiap kegiatan pengembangan mengikuti ketentuan perizinan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta hak-hak masyarakat.

Organisasi tidak menyatakan telah menemukan pelanggaran dalam program investasi PTPN I tersebut.

Namun, besarnya cakupan pengembangan lahan menjadikan pengawasan administratif dan lingkungan sebagai langkah pencegahan yang penting.

Kegiatan pengembangan perkebunan juga harus mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya air, kondisi tanah, serta kebutuhan masyarakat sekitar.

Satuan Petani ETH mendorong agar perusahaan mengembangkan komunikasi dengan pemerintah daerah, masyarakat, serta kelompok tani sebelum pelaksanaan kegiatan yang berdampak terhadap wilayah mereka.

Transparansi diperlukan untuk mengurangi potensi kesalahpahaman dan memperkuat kerja sama.

Pembangunan industri perkebunan yang berkelanjutan harus didukung hubungan yang sehat antara perusahaan dan masyarakat.

Hilirisasi Perkebunan Diharapkan Mendukung Ketahanan Pangan dan Energi

Program pengembangan PTPN I berkaitan dengan agenda nasional memperkuat ketahanan pangan dan kemandirian energi.

Beberapa komoditas perkebunan mempunyai peran dalam mendukung kebutuhan bahan baku industri pangan.

Tebu, misalnya, berkaitan dengan produksi gula, sedangkan kelapa dan kelapa sawit menjadi sumber bahan baku industri pangan maupun produk turunan lainnya.

Jagung juga mempunyai nilai strategis bagi kebutuhan pangan, pakan, dan pengembangan industri.

PTPN I turut mempersiapkan potensi pemanfaatan jagung untuk produksi bioetanol.

Satuan Petani ETH mendukung pengembangan inovasi industri yang dapat meningkatkan nilai tambah komoditas nasional.

Namun, penggunaan komoditas pertanian untuk bahan baku energi harus memperhatikan keseimbangan kebutuhan pangan, pakan, industri, dan energi.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pengembangan industri tidak menimbulkan tekanan pasokan yang merugikan masyarakat.

Selain itu, perubahan penggunaan lahan harus mengikuti ketentuan serta mempertimbangkan keberlanjutan produksi pangan.

Organisasi memandang bahwa ketahanan pangan dan ketahanan energi merupakan agenda pembangunan yang perlu direncanakan secara terpadu.

Kemajuan industri nasional harus mampu memperkuat kemandirian ekonomi tanpa mengabaikan kebutuhan pangan masyarakat dan keberlangsungan usaha produsen pertanian.

Empat Usulan Konkret Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif, Satuan Petani ETH mengajukan empat usulan terhadap pengembangan investasi hilirisasi perkebunan nasional.

Pertama, memastikan petani dan pekebun rakyat menjadi mitra utama pengembangan industri

PTPN I bersama Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah perlu menyusun program kemitraan yang memberikan kesempatan bagi kelompok tani, koperasi, dan pekebun rakyat untuk menjadi pemasok bahan baku.

Program tersebut perlu disertai pendampingan teknis, peningkatan mutu hasil panen, serta pengaturan kerja sama yang transparan.

Kemitraan harus memberikan manfaat ekonomi dan tidak menempatkan petani dalam posisi yang merugikan.

Kedua, memperkuat transparansi realisasi investasi Rp26,76 triliun

PTPN I perlu menyampaikan perkembangan program investasi secara berkala sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan.

Informasi tersebut sebaiknya membedakan besaran rencana investasi, realisasi belanja, kemajuan pembangunan fasilitas, serta capaian pengembangan areal.

Evaluasi juga perlu memperhatikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dan keberlanjutan operasional proyek.

Dengan demikian, keberhasilan investasi dapat dinilai berdasarkan hasil nyata, bukan hanya target yang diumumkan.

Ketiga, memberikan perlindungan harga hasil panen dan kepastian pemasaran

Pemerintah dan perusahaan perlu mengembangkan kemitraan pemasaran yang memperhatikan biaya produksi, kualitas hasil, serta keberlanjutan usaha petani dan pekebun.

Setiap mekanisme pembelian bahan baku harus mempunyai ketentuan harga dan pembayaran yang jelas.

Penguatan koperasi dapat membantu petani meningkatkan kemampuan pemasaran dan mengurangi ketergantungan terhadap saluran perdagangan yang terbatas.

Keempat, memastikan pembangunan fasilitas pengolahan memberikan manfaat kepada ekonomi daerah

Pengembangan 25 fasilitas pengolahan yang direncanakan PTPN I harus didukung kajian kelayakan ekonomi, kebutuhan bahan baku, infrastruktur, dan dampak lingkungan.

Pemerintah daerah perlu dilibatkan dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia, pelatihan tenaga kerja, dan pemberdayaan usaha lokal.

Keberhasilan fasilitas pengolahan juga perlu dinilai berdasarkan kapasitas produksi yang benar-benar digunakan, tenaga kerja yang terserap, kemitraan yang berjalan, serta manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Satuan Petani ETH Dukung Pemerintahan Presiden Prabowo dalam Memperkuat Hilirisasi Nasional

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung penuh langkah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kemandirian ekonomi melalui hilirisasi hasil pertanian dan perkebunan.

Organisasi memandang bahwa pengembangan industri pengolahan dalam negeri dapat menjadi bagian penting dari upaya meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia.

Namun, pembangunan industri harus memperhatikan pemerataan manfaat.

Program investasi perlu memberikan kesempatan kepada petani dan pekebun untuk meningkatkan produktivitas, memperluas akses pasar, serta memperoleh pendapatan yang lebih baik.

Satuan Petani ETH juga mendukung keterlibatan dunia usaha, lembaga penelitian, lembaga pembiayaan, dan pemerintah daerah untuk memperkuat pembangunan sektor perkebunan.

Kerja sama antarpihak diperlukan agar pengembangan industri berlangsung secara efisien, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, Satuan Petani ETH mendorong pengawasan program pembangunan melalui evaluasi yang berbasis data.

Kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat perlu didukung, sedangkan persoalan pelaksanaan harus disampaikan secara objektif dan disertai usulan penyelesaian.

Penegasan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Satuan Petani ETH memandang bahwa rencana investasi PTPN I senilai Rp26,76 triliun merupakan peluang besar untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan nasional.

Namun, keberhasilan program harus dibuktikan melalui realisasi pembangunan, kegiatan industri yang berkelanjutan, serta manfaat bagi masyarakat.

Pekebun rakyat perlu memperoleh kesempatan menjadi bagian dari rantai pasok industri.

Koperasi dan kelompok tani membutuhkan dukungan peningkatan kualitas serta akses terhadap pasar.

Sementara itu, perusahaan perlu memperkuat transparansi dan tata kelola agar kegiatan investasi dapat memberikan manfaat secara optimal.

Organisasi menilai bahwa pengembangan hilirisasi harus mempunyai tujuan yang lebih luas daripada peningkatan kapasitas produksi semata.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa investasi triliunan rupiah harus menjadi investasi bagi kesejahteraan rakyat. Hilirisasi yang berhasil bukan hanya menghasilkan pabrik modern dan produk bernilai tinggi, tetapi juga menciptakan petani yang berdaya, pekebun yang sejahtera, serta perekonomian nasional yang kuat dan mandiri.

Dewan Pimpinan Nasional
Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Bersatu • Berjuang • Sejahtera