Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 22 Oktober 2026.

Industri kelapa sawit Indonesia memasuki babak penting dalam persaingan perdagangan internasional. Di tengah semakin ketatnya persyaratan keberlanjutan dan ketertelusuran produk di pasar global, PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo menggandeng Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk memperluas pasar ekspor komoditas perkebunan nasional.

Langkah strategis tersebut mendapat perhatian Satuan Petani Elang Tiga Hambalang, yang mendorong agar peningkatan perdagangan internasional tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan besar, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang adil bagi jutaan pekebun rakyat Indonesia.

Kerja sama PTPN IV PalmCo dengan Direktorat Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan diumumkan pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Perjanjian kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan daya saing produk perkebunan nasional, memperluas jaringan pembeli internasional, serta memperkuat kemampuan perusahaan melakukan ekspor secara langsung.

Kerja sama ini menjadi penting menjelang penerapan ketentuan European Union Deforestation Regulation (EUDR), yakni regulasi Uni Eropa mengenai produk yang tidak terkait dengan deforestasi.

Menurut informasi resmi Komisi Eropa, regulasi tersebut mulai diterapkan pada 30 Desember 2026 bagi operator besar dan menengah, sedangkan sebagian besar operator mikro dan kecil memperoleh waktu hingga 30 Juni 2027.

PTPN IV PalmCo Targetkan Ekspor 759 Ribu Ton pada 2027

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyampaikan bahwa kerja sama dengan Kementerian Perdagangan merupakan bagian dari strategi perusahaan memperkuat daya saing industri perkebunan Indonesia.

Menurut Jatmiko, penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan atau Environmental, Social, and Governance (ESG) menjadi salah satu faktor penting untuk mempertahankan akses pasar internasional.

Sementara itu, Direktur Pemasaran dan Sistem Manajemen PTPN IV, Rury C. Baskoro, menjelaskan bahwa perusahaan terus meningkatkan kemampuan melakukan ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) secara langsung.

Berdasarkan keterangan perusahaan, porsi ekspor langsung CPO PTPN IV PalmCo menunjukkan peningkatan:

• Tahun 2024: Sekitar 1 persen.
• Hingga September 2026: Meningkat menjadi 10 persen.
• Target 2027: Mencapai 25 persen, atau sekitar 759.000 ton.

Angka tersebut menggambarkan perkembangan dan target ekspor perusahaan, bukan keseluruhan ekspor minyak sawit nasional.

PTPN IV PalmCo menyampaikan bahwa peningkatan ekspor langsung akan dilakukan melalui penguatan hubungan dengan pembeli internasional, perusahaan pengolahan, pedagang global, hingga pengguna akhir.

Perusahaan juga menegaskan pentingnya menjaga pemenuhan kebutuhan pasar domestik.

Selain kelapa sawit, kerja sama dengan Kementerian Perdagangan mencakup pengembangan akses pasar komoditas karet, kopi, teh, dan gambir.

Satuan Petani ETH: Pekebun Rakyat Harus Menjadi Bagian dari Kemajuan Industri Sawit Nasional

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung langkah pemerintah memperkuat perdagangan internasional komoditas perkebunan Indonesia.

Organisasi memandang bahwa pengembangan ekspor merupakan salah satu instrumen penting untuk meningkatkan daya saing nasional, memperluas pasar produk dalam negeri, serta mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, Satuan Petani ETH menilai bahwa keberhasilan peningkatan ekspor harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi pelaku utama produksi perkebunan.

Pekebun rakyat mempunyai peran penting dalam penyediaan tandan buah segar (TBS) sebagai bahan baku industri kelapa sawit.

Karena itu, perluasan ekspor seharusnya juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kemitraan antara perusahaan, koperasi, dan pekebun rakyat.

Organisasi mendorong pemerintah memastikan bahwa peningkatan nilai ekonomi industri sawit turut memberikan manfaat terhadap harga pembelian hasil panen, peningkatan produktivitas, serta perlindungan usaha pekebun.

Kebijakan ekspor yang hanya berorientasi pada peningkatan volume penjualan perusahaan berpotensi belum memberikan dampak optimal terhadap kesejahteraan masyarakat apabila tidak disertai penguatan rantai pasok dan kemitraan.

Satuan Petani ETH berpandangan bahwa kekuatan industri sawit nasional tidak hanya ditentukan oleh besarnya ekspor, tetapi juga oleh kesejahteraan pekebun rakyat yang menjadi bagian dari fondasi produksinya.

Aturan Uni Eropa Menuntut Kesiapan Pekebun Indonesia

Salah satu tantangan yang dihadapi Indonesia adalah meningkatnya persyaratan perdagangan internasional terkait keberlanjutan lingkungan.

Regulasi EUDR menetapkan persyaratan bagi produk tertentu, termasuk kelapa sawit, kopi, kakao, karet, dan berbagai produk turunannya yang masuk dalam cakupan peraturan.

Pelaku usaha yang terkena kewajiban regulasi harus dapat menunjukkan bahwa produk memenuhi ketentuan bebas deforestasi, legalitas, dan ketertelusuran sesuai aturan.

Persyaratan tersebut berkaitan dengan identifikasi asal produk, termasuk data lokasi lahan produksi.

Komisi Eropa menetapkan tanggal acuan 31 Desember 2020 dalam persyaratan bebas deforestasi.

Sertifikasi keberlanjutan seperti ISPO dan RSPO dapat menjadi bagian dari pendukung tata kelola dan pembuktian, tetapi sertifikasi tidak secara otomatis menggantikan seluruh kewajiban pemeriksaan berdasarkan EUDR.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang bahwa persyaratan tersebut perlu diantisipasi melalui kebijakan yang berpihak kepada pekebun rakyat.

Sebagian pekebun kecil masih menghadapi keterbatasan akses terhadap pemetaan lahan, teknologi digital, pembiayaan, dan pendampingan administrasi.

Apabila persoalan tersebut tidak ditangani secara tepat, pekebun rakyat berisiko mengalami kesulitan memasuki rantai pasok yang mensyaratkan ketertelusuran produk.

Karena itu, organisasi mendorong Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, dan perusahaan perkebunan memperkuat program pendampingan.

Pekebun rakyat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai persyaratan pemasaran internasional serta langkah yang diperlukan untuk memenuhinya.

Pemerintah Diminta Menjaga Harga Tandan Buah Segar

Selain persyaratan perdagangan internasional, Satuan Petani ETH memandang bahwa perlindungan harga tandan buah segar merupakan aspek penting dalam pengembangan industri sawit.

Pekebun rakyat membutuhkan kepastian pemasaran agar kegiatan pemeliharaan kebun dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Harga pembelian TBS dipengaruhi berbagai faktor, termasuk kondisi pasar minyak sawit, kualitas buah, biaya pengolahan, serta mekanisme penetapan harga yang berlaku.

Karena itu, organisasi mendorong transparansi tata niaga antara pekebun dan perusahaan pengolahan.

Pemerintah daerah perlu memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan harga pembelian TBS sesuai kewenangannya.

Selain itu, koperasi pekebun perlu diperkuat agar mempunyai posisi yang lebih baik dalam pengelolaan hasil produksi dan kemitraan.

Satuan Petani ETH juga mendukung peningkatan produktivitas kebun rakyat melalui program peremajaan sawit, penyediaan bibit bermutu, pelatihan budidaya, dan pengelolaan usaha yang lebih efisien.

Peningkatan produktivitas menjadi penting agar pekebun dapat memperoleh hasil ekonomi yang lebih baik tanpa harus memperluas lahan secara tidak terkendali.

Penguatan industri sawit nasional harus berjalan bersama perlindungan harga TBS, peningkatan produktivitas kebun rakyat, dan kepastian akses pasar.

Kemendag Buka Peluang Pasar Baru di Asia

Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer Kementerian Perdagangan, Miftah Farid, menyampaikan bahwa Indonesia perlu memperluas tujuan perdagangan internasional.

Selain memperkuat hubungan dagang dengan China dan India, pemerintah melihat peluang pengembangan pasar di Pakistan dan Filipina.

Kerja sama dengan PTPN IV PalmCo juga mencakup penguatan program Desa Bisa Ekspor.

Dalam tahap awal, pengembangan produk gambir di Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, menjadi salah satu fokus percontohan.

Program tersebut diarahkan untuk memperkuat kemampuan masyarakat dan pelaku usaha daerah dalam memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Satuan Petani ETH mendukung pendekatan pengembangan ekspor yang melibatkan wilayah produksi.

Organisasi memandang bahwa daerah penghasil komoditas perkebunan mempunyai peluang untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengolahan, standardisasi mutu, pengemasan, serta penguatan pemasaran.

Namun, setiap program harus disusun berdasarkan potensi wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Pengembangan pasar baru juga harus memperhatikan keberlanjutan pasokan dan kemampuan memenuhi standar pembeli.

Empat Usulan Konkret Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Sebagai organisasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial secara independen dan konstruktif, Satuan Petani ETH mengajukan empat usulan kepada pemerintah dan pelaku usaha perkebunan.

Pertama, memperkuat pendampingan pekebun rakyat menghadapi persyaratan ekspor.

Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan pemerintah daerah perlu mengembangkan program pendampingan mengenai legalitas usaha, pemetaan lahan, pencatatan hasil produksi, serta ketertelusuran produk.

Pendampingan tersebut perlu dilakukan melalui koperasi dan kelompok pekebun agar lebih mudah dijangkau masyarakat.

Kedua, memastikan perluasan ekspor memberikan manfaat terhadap harga hasil panen.

Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memperkuat pengawasan pelaksanaan ketentuan harga pembelian TBS.

Perusahaan pengolahan didorong membangun kemitraan yang transparan dengan koperasi dan pekebun rakyat, termasuk mengenai standar kualitas, penentuan harga, serta mekanisme pembayaran.

Ketiga, memperkuat produktivitas dan keberlanjutan perkebunan rakyat.

Pemerintah perlu memperluas pendampingan peremajaan sawit rakyat, penggunaan bibit bermutu, perbaikan teknik budidaya, dan pengelolaan lingkungan.

Program tersebut harus mempertimbangkan kelayakan usaha serta kemampuan ekonomi pekebun.

Keempat, mengembangkan program ekspor berbasis koperasi dan potensi daerah.

Kementerian Perdagangan bersama perusahaan perkebunan perlu memperluas kesempatan koperasi dan kelompok produsen mengikuti program pengembangan pasar.

Keberhasilan program harus dievaluasi berdasarkan realisasi perdagangan, peningkatan kualitas produk, kemitraan, serta manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Satuan Petani ETH Dukung Ketahanan Pangan dan Kemandirian Ekonomi Nasional

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung penuh upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan daya saing komoditas nasional, serta memperluas perdagangan internasional.

Organisasi memandang bahwa penguatan sektor perkebunan mempunyai hubungan penting dengan pembangunan ekonomi nasional.

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang mendukung kegiatan industri pangan, energi, serta berbagai industri pengolahan.

Karena itu, pengembangan ekspor perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pasar internasional dan kebutuhan dalam negeri.

Satuan Petani ETH mendorong pemerintah menjaga kesinambungan pasokan, memperkuat hilirisasi, serta memastikan masyarakat pekebun memperoleh peluang dalam kegiatan ekonomi yang berkembang.

Sebagai organisasi masyarakat yang menjalankan fungsi kontrol sosial, Satuan Petani ETH berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat kepada masyarakat sekaligus menyampaikan kritik berbasis fakta apabila ditemukan persoalan dalam pelaksanaannya.

Pengawasan konstruktif diperlukan untuk memastikan pembangunan perkebunan berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan berkeadilan.

Penegasan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Satuan Petani ETH memandang bahwa kerja sama PTPN IV PalmCo dengan Kementerian Perdagangan merupakan langkah positif dalam memperkuat daya saing industri perkebunan Indonesia.

Namun, organisasi menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

Pekebun rakyat harus memperoleh kesempatan meningkatkan kualitas produksi, memenuhi persyaratan pasar, serta mendapatkan manfaat ekonomi dari pengembangan ekspor.

Pemerintah perlu memastikan kebijakan perdagangan dan pengembangan industri memberikan perlindungan kepada pelaku usaha kecil di sektor perkebunan.

Selain itu, penguatan pasar global harus berjalan selaras dengan perlindungan lingkungan, keberlanjutan produksi, dan kepentingan ekonomi nasional.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa kemajuan industri sawit Indonesia harus menjadi kemajuan bersama. Ekspor yang meningkat harus memberikan manfaat kepada negara, memperkuat industri nasional, dan membuka jalan menuju kesejahteraan pekebun rakyat di seluruh Indonesia.

Dewan Pimpinan Nasional
Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Bersatu • Berjuang • Sejahtera