Reza Prasatria Dharma: APBN harus dinilai bukan hanya dari besarnya anggaran, tetapi dari hasil nyata yang diterima masyarakat

HAMBALANG, KABUPATEN BOGOR — Senin, 28 September 2026. Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyoroti Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2027 yang akan memasuki Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Selasa, 29 September 2026.

Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah pada 24 September telah menyepakati postur RUU APBN 2027. Dalam kesepakatan tersebut, pendapatan negara ditetapkan Rp3.435,1 triliun dan belanja negara Rp4.106,2 triliun, dengan defisit sebesar Rp671,1 triliun atau 2,4 persen terhadap produk domestik bruto.

Ketua Umum Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang Reza Prasatria Dharma mengatakan besarnya APBN menempatkan tanggung jawab besar pada pemerintah dan lembaga negara untuk memastikan setiap rupiah menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan dan diperiksa masyarakat.

“Belanja negara sudah berada di atas Rp4.100 triliun. Masyarakat tentu tidak cukup hanya mengetahui bahwa anggarannya besar. Publik juga perlu mengetahui untuk apa uang tersebut digunakan, siapa penerima manfaatnya, apa targetnya, serta bagaimana keberhasilannya diukur,” kata Reza dalam sikap Satuan Mahasiswa ETH.

Fakta Terverifikasi: Postur RAPBN 2027

Menurut Kementerian Keuangan, hasil pembahasan Tingkat I antara pemerintah dan Banggar DPR menetapkan pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, kurs rupiah Rp17.500 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,9 persen dan harga minyak mentah Indonesia sebesar 75 dolar AS per barel.

Lifting minyak bumi ditargetkan 612,5 ribu barel per hari dan lifting gas 954 ribu barel setara minyak per hari. Pemerintah menyatakan kebijakan fiskal 2027 akan tetap bersifat ekspansif dengan tetap menjaga kredibilitas dan defisit pada level 2,4 persen PDB.

Banggar DPR juga menyepakati target kemiskinan pada kisaran 6–6,5 persen, kemiskinan ekstrem 0–0,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,3–4,87 persen, serta penciptaan lapangan kerja baru sekitar 2,57 juta sampai 3,49 juta orang.

Fakta-fakta tersebut merupakan hasil pembahasan resmi pemerintah dan DPR hingga 24 September. Pengambilan keputusan Tingkat II dijadwalkan berlangsung pada 29 September.

Mahasiswa: Ukur APBN dari Hasil, Bukan Sekadar Penyerapan

Satuan Mahasiswa ETH menilai fungsi pengawasan masyarakat terhadap APBN seharusnya tidak berhenti pada besarnya pagu maupun tingkat penyerapan.

Menurut Reza, indikator yang lebih penting adalah perubahan nyata yang dihasilkan anggaran terhadap pendidikan, kesempatan kerja, pendapatan masyarakat, pelayanan publik dan pengurangan kemiskinan.

“Anggaran yang terserap hampir seluruhnya belum otomatis berarti kebijakannya berhasil. Pertanyaan berikutnya adalah apa hasilnya. Apakah sekolah menjadi lebih baik? Apakah lapangan kerja bertambah? Apakah pelayanan kesehatan membaik? Apakah bantuan sampai kepada masyarakat yang tepat? Itu yang harus dapat dinilai publik.”

Pernyataan tersebut merupakan sikap pengawasan kebijakan Satuan Mahasiswa ETH, bukan tuduhan adanya penyimpangan pada program atau lembaga tertentu.

Anggaran Pendidikan Perlu Diperiksa Sampai ke Manfaat

Pendidikan menjadi salah satu bidang yang mendapat perhatian Satuan Mahasiswa ETH.

Dalam rancangan pemerintah yang diumumkan sebelumnya, anggaran pendidikan 2027 dialokasikan sekitar Rp820,9 triliun, sejalan dengan mandat konstitusional untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN. Pemerintah menyebut penggunaannya diarahkan antara lain untuk akses pendidikan, kualitas pembelajaran, sarana-prasarana, kesejahteraan guru dan bantuan peserta didik.

Satuan Mahasiswa ETH berpandangan pengawasan tidak seharusnya berhenti pada terpenuhinya angka 20 persen.

“Bagi mahasiswa, persoalannya bukan hanya apakah kewajiban 20 persen tercapai. Yang harus diperiksa adalah bagaimana anggaran pendidikan didistribusikan, seberapa besar yang langsung memperbaiki kualitas belajar, membantu mahasiswa kurang mampu, memperbaiki sekolah, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik,” ujar Reza.

Banggar DPR dan pemerintah sebelumnya juga menyatakan alokasi pendidikan perlu mendukung berbagai program, termasuk Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, Program Indonesia Pintar, beasiswa afirmasi dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah.

Lapangan Kerja Harus Menjadi Indikator Utama

Target penciptaan 2,57 juta hingga 3,49 juta lapangan kerja baru pada 2027 juga menjadi perhatian organisasi mahasiswa tersebut.

Reza menilai target tersebut perlu dilengkapi ukuran kualitas pekerjaan.

“Generasi muda membutuhkan bukan hanya angka penciptaan pekerjaan, tetapi pekerjaan yang produktif, memiliki kepastian, memberi penghasilan layak dan memungkinkan peningkatan keterampilan. Pemerintah perlu menunjukkan sektor mana yang akan menjadi sumber pekerjaan baru dan bagaimana anak muda dipersiapkan untuk mengisinya.”

Satuan Mahasiswa ETH juga meminta agar dampak investasi pemerintah, insentif ekonomi serta pembangunan infrastruktur terhadap penciptaan kerja dapat dievaluasi secara terbuka.

Defisit Rp671,1 Triliun Perlu Dijelaskan kepada Publik

Kesepakatan postur RAPBN 2027 mencatat defisit sekitar Rp671,1 triliun, setara 2,4 persen terhadap PDB.

Satuan Mahasiswa ETH menilai defisit tersebut perlu dipahami dalam konteks manfaat belanja, pembiayaan dan keberlanjutan fiskal, bukan sekadar diperdebatkan berdasarkan besar-kecilnya angka.

Reza mengatakan:

“Defisit anggaran bukan persoalan yang dapat dinilai hanya dari satu angka. Yang penting adalah pemerintah menjelaskan pembiayaannya, penggunaannya, risiko fiskalnya, dan apa manfaat ekonomi yang dihasilkan dari belanja tersebut.”

Kementerian Keuangan menyatakan akan menjaga defisit 2,4 persen dan menjalankan kebijakan fiskal secara terarah serta terukur.

Mahasiswa Minta Dashboard Pengawasan Anggaran yang Mudah Dipahami

Satuan Mahasiswa ETH mendorong pemerintah memperkuat transparansi APBN melalui informasi yang mudah diakses masyarakat.

Menurut organisasi, masyarakat idealnya dapat mengetahui hubungan antara anggaran, pelaksanaan program, output dan hasil.

“Transparansi anggaran jangan hanya menghasilkan dokumen ribuan halaman yang sulit dipahami masyarakat. Pemerintah dapat menyediakan dashboard sederhana: berapa anggarannya, sudah berapa digunakan, untuk siapa, di daerah mana, apa targetnya dan apa hasilnya,” ujar Reza.

Menurut Satuan Mahasiswa ETH, keterbukaan seperti itu juga dapat membantu perguruan tinggi, mahasiswa, media dan organisasi masyarakat melakukan pengawasan berbasis data.

Lima Bidang yang Perlu Menjadi Fokus Pengawasan

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan memberikan perhatian khusus terhadap anggaran pendidikan dan bantuan mahasiswa, penciptaan lapangan kerja, subsidi serta perlindungan sosial, transfer anggaran ke daerah, dan program strategis pemerintah dengan nilai anggaran besar.

Organisasi menilai pengawasan perlu diarahkan pada efektivitas kebijakan dan kesesuaian antara anggaran dengan manfaat yang diterima masyarakat.

Reza menegaskan:

“Mahasiswa tidak harus mengawasi APBN dengan prasangka. Pengawasan harus menggunakan dokumen, data dan hasil pelaksanaan. Kalau program berhasil, keberhasilannya harus dapat dibuktikan. Kalau target tidak tercapai, pemerintah juga harus menjelaskan penyebab serta langkah perbaikannya.”

Pertanyaan Satuan Mahasiswa ETH kepada Pemerintah

Menjelang pembahasan Tingkat II RUU APBN 2027, Satuan Mahasiswa ETH mengajukan sejumlah pertanyaan kebijakan: bagaimana pemerintah memastikan belanja Rp4.106,2 triliun menghasilkan manfaat langsung; bagaimana target jutaan lapangan kerja akan dicapai dan diukur; bagaimana anggaran pendidikan diterjemahkan menjadi layanan yang lebih baik; bagaimana efektivitas subsidi dan bantuan sosial diuji; serta bagaimana pemerintah menjaga pembiayaan defisit tanpa mengurangi ruang fiskal pada tahun-tahun berikutnya.

Reza menyatakan kontrol sosial mahasiswa terhadap APBN harus diarahkan kepada akuntabilitas.

“APBN berasal dari sumber daya negara dan kontribusi masyarakat. Karena itu masyarakat memiliki kepentingan yang sah untuk mengetahui bagaimana uang tersebut dikelola. Mahasiswa harus menjadi bagian dari pengawasan berbasis data, bukan sekadar menghasilkan kritik tanpa dasar.”

Satuan Mahasiswa Elang Tiga Hambalang menyatakan akan mengikuti perkembangan Rapat Paripurna DPR pada 29 September 2026 serta mencermati perubahan postur maupun ketentuan RUU APBN 2027 apabila terdapat perkembangan baru sebelum pengesahan.

Hambalang, Kabupaten Bogor
Senin, 28 September 2026

SATUAN MAHASISWA ELANG TIGA HAMBALANG
Reza Prasatria Dharma
Ketua Umum