JAMBI — Minggu, 30 Agustus 2026, Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Jambi terus diperkuat melalui operasi darat dan udara. Sejumlah titik api di wilayah rawan masih menjadi fokus tim gabungan, sementara kabut asap mulai berdampak terhadap kualitas udara masyarakat.

Pada Jumat (28/8/2026), Subsatgas Udara Satgas Karhutla Provinsi Jambi mendeteksi empat titik api di Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Empat helikopter kemudian melakukan 177 kali water bombing dengan total sekitar 576 ribu liter air untuk membantu pemadaman.

Secara nasional, BNPB pada Sabtu (29/8) menyatakan Satgas Udara telah melakukan water bombing menggunakan sekitar 3,5 juta liter air untuk menangani karhutla di sejumlah wilayah terdampak. Operasi Modifikasi Cuaca juga dilakukan dengan penyemaian sekitar 6.200 kilogram bahan semai. Angka 3,5 juta liter tersebut merupakan data penanganan di sejumlah wilayah, bukan khusus Provinsi Jambi.

Karhutla Jambi masih menjadi perhatian

Situasi di Jambi membutuhkan penanganan serius. ANTARA melaporkan pada Sabtu (29/8), sejumlah kawasan permukiman Kota Jambi mencatat kualitas udara kategori tidak sehat, sementara tim gabungan masih melakukan pemadaman terutama di kawasan lahan gambut Muaro Jambi dan Tanjung Jabung Timur.

Pemerintah juga telah memperkuat operasi dengan tambahan sarana. BNPB akan menambah satu helikopter water bombing sehingga tiga helikopter dapat digunakan untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit dicapai melalui jalur darat. Pemerintah pusat juga memberikan bantuan pembangunan 500 titik sumur bor sebagai sumber air untuk penanganan karhutla.

Perkembangan tersebut menjadi perhatian Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang (DPP ETH) Jambi.

Ketua DPP ETH Jambi, Rikardo Sianturi, menilai pengerahan kekuatan besar untuk memadamkan karhutla perlu diikuti langkah pencegahan yang lebih kuat agar kebakaran tidak terus berulang.

“Water bombing sangat penting untuk kondisi darurat, tetapi persoalan karhutla tidak boleh selesai hanya dengan memadamkan api. Penyebab kebakaran harus ditemukan, daerah rawan harus diawasi sejak dini, dan siapa pun yang terbukti sengaja membakar lahan harus diproses secara tegas,” kata Rikardo Sianturi.

Menurut Rikardo, besarnya sumber daya yang dikerahkan untuk pemadaman menunjukkan bahwa pencegahan harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah, perusahaan, aparat, pemerintah desa hingga masyarakat perlu mempunyai sistem pengawasan yang berjalan sebelum kebakaran meluas.

ETH Jambi: lindungi masyarakat dari dampak asap

DPP ETH Jambi juga menilai perlindungan masyarakat harus berjalan bersamaan dengan operasi pemadaman. Ketika kualitas udara memburuk, informasi kondisi udara, pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kelompok rentan harus diperkuat.

“Target kita bukan hanya api padam. Masyarakat Jambi harus mendapatkan udara yang sehat. Jangan sampai setiap musim kemarau kita menghabiskan energi dan biaya besar untuk menghadapi persoalan yang sebenarnya dapat ditekan melalui pencegahan sejak awal,” ujar Rikardo dalam draf pernyataannya.

ETH Jambi meminta pengawasan diperketat terutama di wilayah rawan seperti Muaro Jambi, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Batanghari, Tebo, Bungo dan Merangin, yang masuk dalam pemetaan daerah rawan karhutla Polda Jambi.

DPP ETH Jambi juga meminta aparat mengusut setiap indikasi pembakaran secara transparan dan tidak berhenti pada pelaku lapangan apabila ditemukan bukti keterlibatan pihak lain.

Sumber fakta: BNPB, Polda Jambi, Pemerintah Kota Jambi, ANTARA dan detikSumbagsel, 24–30 Agustus 2026.