Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Jumat, 30 Oktober 2026

Penerbit: Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang Kategori: Berita Nelayan Nasional | Ketahanan Masyarakat Pesisir

Masyarakat pesisir merupakan salah satu kelompok yang menghadapi risiko besar ketika bencana alam terjadi. Banjir, gelombang pasang, abrasi, cuaca ekstrem, dan bencana geologi dapat mengganggu permukiman, merusak fasilitas umum, serta menghentikan aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan perikanan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah memperkuat ketangguhan masyarakat pesisir melalui program mitigasi bencana, pemetaan wilayah rawan, edukasi kebencanaan, serta pemulihan ekonomi yang terencana.

Organisasi menilai bahwa pembangunan sektor perikanan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat pesisir memiliki kemampuan untuk menghadapi keadaan darurat dan memulihkan kegiatan ekonomi setelah bencana.

Kesiapsiagaan masyarakat harus menjadi prioritas

Kesiapsiagaan bencana perlu dibangun sebelum keadaan darurat terjadi. Masyarakat pesisir membutuhkan pengetahuan mengenai risiko bencana di wilayah masing-masing, jalur evakuasi, lokasi berkumpul yang aman, serta cara memperoleh informasi resmi dari instansi terkait.

Kelompok nelayan, pengelola tempat pelelangan ikan, pembudidaya, pengolah hasil perikanan, dan pemerintah desa perlu dilibatkan dalam penyusunan rencana kesiapsiagaan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa organisasi masyarakat dan kelompok nelayan dapat menjadi mitra penting pemerintah dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada warga.

Selain edukasi, ketersediaan sarana pendukung seperti rambu evakuasi, alat komunikasi darurat, tempat perlindungan sementara, dan sistem peringatan dini juga perlu diperhatikan sesuai tingkat risiko setiap wilayah.

BNPB memperkenalkan penguatan standar ketangguhan masyarakat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 28 Oktober 2026 menyampaikan sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) 9146:2026 tentang Kelurahan Tangguh Bencana.

Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan melalui webinar pada 27 Oktober 2026 dan diikuti lebih dari 700 peserta.

Standar tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas kesiapsiagaan dan perlindungan masyarakat di tingkat kelurahan. Penguatan ketangguhan mencakup berbagai aspek kehidupan warga, mulai dari permukiman, pendidikan, kesehatan, pasar, tempat kerja, hingga infrastruktur penting.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pendekatan ketangguhan berbasis masyarakat tersebut relevan untuk diperhatikan dalam pembangunan kawasan pesisir. Pelaksanaannya perlu mempertimbangkan karakteristik wilayah, mata pencaharian penduduk, serta risiko bencana yang dihadapi masing-masing komunitas.

Pemulihan ekonomi nelayan harus dilakukan secara menyeluruh

Dampak bencana tidak berhenti ketika keadaan darurat selesai. Kerusakan kapal, alat tangkap, tambak, tempat pengolahan, dan fasilitas pendukung dapat menyebabkan masyarakat kehilangan sumber pendapatan dalam waktu yang panjang.

Karena itu, pemulihan ekonomi perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak hanya berfokus pada pembangunan kembali infrastruktur.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 20 Oktober 2026 melaporkan bahwa bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berdampak terhadap 2.742 nelayan, 16.023 pembudidaya ikan, 364 unit pengolah ikan, serta 1.095 petambak garam.

KKP juga melaporkan bahwa hingga Oktober 2026 sebanyak 5.729,33 hektare tambak dan kolam budi daya ikan telah kembali beroperasi. Bantuan untuk pemulihan usaha antara lain mencakup mesin kapal, alat penangkapan ikan, coolbox, dan peralatan pengolahan.

Data tersebut menunjukkan pentingnya pemulihan yang memperhatikan seluruh mata rantai ekonomi perikanan, mulai dari kegiatan penangkapan, budi daya, pengolahan, hingga pemasaran.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mengapresiasi langkah pemulihan tersebut dan mendorong agar bantuan diberikan secara transparan, tepat sasaran, serta disertai pendampingan sampai masyarakat mampu kembali menjalankan usahanya.

Kolaborasi pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat

Ketangguhan kawasan pesisir tidak dapat dibangun oleh satu lembaga saja. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, KKP, aparat setempat, organisasi nelayan, dan masyarakat perlu membangun koordinasi yang berkelanjutan.

Informasi mengenai potensi bencana harus disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Masyarakat juga perlu mengetahui lembaga yang harus dihubungi ketika terjadi keadaan darurat.

Di sisi lain, pemerintah perlu memiliki data kelompok nelayan dan pelaku usaha perikanan yang berpotensi terdampak agar proses penyaluran bantuan dan pemulihan dapat dilaksanakan secara lebih cepat dan terukur.

Saran dan masukan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Sebagai bentuk aspirasi dan kontrol sosial, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyampaikan sejumlah saran kepada pemerintah, khususnya BNPB, BMKG, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemerintah daerah.

1. Memperkuat edukasi dan simulasi kesiapsiagaan bencana bagi masyarakat pesisir, kelompok nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan.

2. Mendorong pemetaan wilayah rawan bencana di kawasan pesisir serta menyediakan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul yang mudah dipahami masyarakat.

3. Memperluas akses masyarakat terhadap informasi peringatan dini dari BMKG dan instansi terkait melalui kanal komunikasi yang mudah dijangkau.

4. Memperkuat koordinasi antara BNPB, BPBD, KKP, BMKG, pemerintah daerah, dan organisasi nelayan dalam menghadapi keadaan darurat.

5. Menyediakan mekanisme pendataan kerusakan dan kerugian usaha perikanan agar bantuan pemulihan dapat diberikan secara tepat sasaran.

6. Mempercepat rehabilitasi fasilitas perikanan yang rusak akibat bencana, termasuk tambatan kapal, tempat pendaratan ikan, tambak, kolam budi daya, dan fasilitas pengolahan.

7. Memastikan program pemulihan ekonomi disertai pengawasan, keterbukaan informasi, dan evaluasi agar masyarakat terdampak benar-benar memperoleh manfaat.

Organisasi juga mendorong pemerintah daerah agar melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana. Pengetahuan warga mengenai kondisi lingkungan setempat perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan langkah mitigasi.

Kontrol sosial untuk pesisir yang lebih tangguh

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa ketangguhan masyarakat pesisir harus menjadi bagian dari agenda pembangunan jangka panjang.

Program mitigasi tidak boleh hanya dilaksanakan setelah bencana terjadi. Pencegahan, kesiapsiagaan, respons darurat, rehabilitasi, dan pemulihan ekonomi harus menjadi rangkaian kebijakan yang saling terhubung.

Organisasi juga mengajak masyarakat nelayan untuk meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan sekitar, mengikuti informasi resmi kebencanaan, dan berpartisipasi dalam kegiatan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang berharap pemerintah semakin memperkuat perlindungan masyarakat pesisir melalui kebijakan yang terencana, koordinasi yang baik, dan pemerataan fasilitas penanggulangan bencana.

Masyarakat pesisir yang tangguh bukan hanya masyarakat yang mampu menghadapi bencana, tetapi juga masyarakat yang memiliki kesempatan untuk bangkit, memulihkan mata pencaharian, dan membangun kehidupan ekonomi yang lebih kuat.

Kuat Bersama, Tangguh di Laut.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Berita Nelayan Nasional dan Kontrol Sosial