Berita Nasional Kelautan dan Perikanan | Rabu, 4 November 2026

Lokasi penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Organisasi: Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Ketidakpastian harga jual ikan menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian dalam penguatan ekonomi perikanan tangkap Indonesia. Nelayan kecil, awak kapal, dan pemilik kapal perikanan membutuhkan sistem pemasaran yang terbuka agar hasil tangkapan dapat dijual dengan harga yang wajar dan biaya operasional usaha tetap terkendali.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyoroti pentingnya transparansi harga ikan, penguatan tempat pelelangan ikan, serta pemberdayaan koperasi nelayan sebagai langkah memperbaiki posisi tawar masyarakat pesisir.

Persoalan harga ikan berkaitan dengan sejumlah faktor, termasuk jumlah hasil tangkapan, kualitas ikan, musim penangkapan, biaya distribusi, ketersediaan penyimpanan dingin, dan akses terhadap pembeli.

Ketika hasil tangkapan melimpah sementara fasilitas penyimpanan terbatas, nelayan dapat menghadapi tekanan untuk segera menjual ikan.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi perikanan perlu diikuti perbaikan tata niaga agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Transparansi harga menjadi kebutuhan nelayan

Nelayan membutuhkan informasi harga yang mudah diperoleh sebelum melakukan transaksi penjualan.

Informasi tersebut dapat membantu nelayan membandingkan harga berdasarkan jenis, ukuran, mutu, dan lokasi pemasaran ikan.

Keterbukaan harga juga dapat mengurangi ketimpangan informasi antara penjual dan pembeli.

Pemerintah perlu memperkuat penyebaran informasi harga melalui tempat pelelangan ikan, pelabuhan perikanan, koperasi, serta layanan digital yang dapat digunakan masyarakat.

Namun, penggunaan teknologi harus disertai pendampingan agar nelayan yang belum terbiasa menggunakan layanan digital tetap memperoleh manfaat.

Tempat pelelangan ikan harus dikelola secara terbuka

Tempat pelelangan ikan memiliki peran penting dalam mempertemukan penjual dan pembeli hasil perikanan.

Pengelolaan yang baik membutuhkan prosedur transaksi yang jelas, pencatatan hasil penjualan, keterbukaan biaya pelayanan, dan mekanisme penyelesaian keluhan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pengelola tempat pelelangan ikan perlu menyediakan informasi yang dapat diperiksa oleh nelayan dan pemilik kapal.

Setiap pungutan harus memiliki dasar yang sah dan disampaikan secara terbuka kepada pengguna layanan.

Apabila terdapat dugaan pungutan di luar ketentuan, pemerintah daerah dan instansi berwenang perlu menyediakan saluran pengaduan serta melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti.

Penguatan koperasi untuk memperbaiki posisi tawar

Koperasi nelayan dapat berperan dalam memperluas akses pemasaran, pengadaan kebutuhan usaha, dan pengelolaan fasilitas bersama.

Melalui pengelolaan yang profesional, koperasi berpotensi membantu anggota memperoleh informasi harga, mengatur distribusi hasil tangkapan, dan menjalin hubungan usaha dengan pembeli.

Namun, penguatan koperasi perlu disertai tata kelola keuangan yang transparan, pengawasan anggota, serta peningkatan kemampuan pengurus.

Koperasi tidak boleh hanya menjadi lembaga administratif tanpa manfaat ekonomi yang jelas.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pembinaan koperasi perlu diarahkan pada kebutuhan nyata nelayan dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Fasilitas penyimpanan dingin dapat mengurangi tekanan penjualan

Ikan merupakan komoditas yang membutuhkan penanganan cepat untuk menjaga mutu.

Keterbatasan es dan fasilitas penyimpanan berpendingin dapat memperpendek waktu pemasaran.

Ketika nelayan tidak memiliki pilihan untuk menyimpan hasil tangkapan, kemampuan menunda penjualan menjadi terbatas.

Pemerintah perlu memperhatikan penyediaan fasilitas rantai dingin yang sesuai dengan kebutuhan setiap sentra perikanan.

Pengelolaan fasilitas tersebut harus memperhitungkan biaya listrik, pemeliharaan, kapasitas penyimpanan, serta keterjangkauan biaya penggunaan bagi nelayan kecil.

Perlindungan pemilik kapal dan awak kapal harus seimbang

Perbaikan harga jual ikan juga berkaitan dengan keberlangsungan usaha pemilik kapal dan pendapatan awak kapal.

Pemilik kapal menghadapi kebutuhan pembiayaan bahan bakar, perawatan mesin, perbekalan, serta perlengkapan keselamatan.

Sementara itu, awak kapal membutuhkan kejelasan mengenai perjanjian kerja atau mekanisme pembagian hasil sesuai hubungan kerja dan ketentuan yang berlaku.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai peningkatan nilai jual hasil tangkapan perlu diikuti pencatatan transaksi yang baik agar perhitungan pendapatan dan pembagian hasil dapat dilakukan secara lebih transparan.

Pandangan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang bahwa kesejahteraan nelayan tidak hanya ditentukan oleh banyaknya ikan yang berhasil ditangkap.

Harga jual, biaya operasional, kualitas hasil tangkapan, akses pasar, dan kepastian transaksi merupakan faktor penting yang memengaruhi pendapatan.

Pemerintah perlu memperkuat tata niaga perikanan agar nelayan kecil tidak mengalami ketergantungan yang berlebihan pada satu saluran pemasaran.

Pengembangan pasar harus memberikan kesempatan yang adil kepada nelayan, pemilik kapal, pengolah ikan, pedagang, dan pelaku usaha lainnya.

Saran dan masukan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan memperluas akses informasi harga ikan berdasarkan jenis komoditas dan lokasi pemasaran.

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan transparansi pengelolaan tempat pelelangan ikan, termasuk pencatatan transaksi dan biaya pelayanan.

Ketiga, pemerintah perlu memperkuat pengawasan terhadap pungutan yang tidak sesuai ketentuan dalam kegiatan pemasaran hasil perikanan.

Keempat, koperasi nelayan perlu memperoleh pendampingan tata kelola, pembukuan, dan pengembangan jaringan pemasaran.

Kelima, pemerintah diharapkan memperluas akses fasilitas es dan penyimpanan dingin bagi nelayan kecil melalui skema pengelolaan yang berkelanjutan.

Keenam, pelaku usaha perikanan perlu meningkatkan keterbukaan informasi mengenai standar mutu, penimbangan, dan harga pembelian ikan.

Ketujuh, pemerintah perlu menyediakan pelatihan pemasaran digital yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat pesisir.

Kedelapan, pemilik kapal dan awak kapal diharapkan memperkuat pencatatan hasil penjualan serta mekanisme pembagian hasil sesuai kesepakatan dan peraturan yang berlaku.

Kesembilan, pemerintah perlu melibatkan organisasi nelayan dalam evaluasi pelayanan pemasaran ikan di pelabuhan dan tempat pelelangan.

Kesepuluh, keberhasilan program pemasaran perikanan perlu dinilai berdasarkan peningkatan pendapatan bersih nelayan, keterjangkauan biaya layanan, dan keberlanjutan usaha.

Pengawasan publik terhadap tata niaga perikanan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam pelayanan pemasaran hasil tangkapan.

Masyarakat perlu mengetahui prosedur transaksi, standar penimbangan, biaya resmi, serta pihak yang bertanggung jawab terhadap pelayanan.

Apabila terdapat dugaan penyimpangan, laporan harus diperiksa secara objektif dan sesuai ketentuan hukum.

Pengawasan publik diperlukan untuk memastikan fasilitas pemasaran yang dibangun atau dikelola dengan dukungan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi nelayan.

Perlindungan harga jual ikan di tingkat nelayan membutuhkan kebijakan yang memperkuat keterbukaan pasar, pelayanan pelelangan, koperasi, dan fasilitas penanganan hasil tangkapan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menekankan bahwa pembangunan perikanan harus memperhatikan pendapatan bersih nelayan, bukan hanya peningkatan volume produksi.

Sistem pemasaran yang transparan, persaingan usaha yang sehat, dan pengelolaan fasilitas yang adil dapat membantu meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil, awak kapal, serta pemilik kapal perikanan.

Penguatan tata niaga yang berkelanjutan merupakan bagian penting dalam membangun sektor perikanan nasional yang produktif dan berpihak kepada masyarakat pesisir.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Kuat Bersama, Tangguh di Laut.

Sumber berita dan dasar kebijakan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, informasi kebijakan pemasaran dan penguatan daya saing hasil perikanan.

3. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Informasi penguatan rantai dingin, pemasaran, dan pengembangan usaha perikanan.

Redaksi: elang tiga global news editor: rapi

Lokasi redaksi: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat