Berita Nasional Kelautan dan Perikanan

Kamis, 5 November 2026

Lokasi penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Organisasi: Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Keterbatasan akses permodalan menjadi salah satu tantangan dalam penguatan usaha perikanan tangkap Indonesia. Nelayan kecil dan pemilik kapal ikan membutuhkan pembiayaan untuk membeli bahan bakar, memperbaiki mesin, menyediakan es, merawat alat tangkap, serta memenuhi kebutuhan operasional sebelum melaut.

Persoalan muncul ketika kebutuhan modal tidak sebanding dengan kemampuan nelayan memperoleh pembiayaan yang terjangkau. Dalam kondisi tertentu, ketergantungan terhadap pemberi pinjaman atau pembeli hasil tangkapan dapat mempersempit pilihan pemasaran dan melemahkan posisi tawar nelayan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyoroti pentingnya pelaksanaan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, terutama melalui penguatan akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan kepastian pemasaran hasil perikanan.

Perhatian tersebut ditujukan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, koperasi nelayan, pemilik kapal, serta masyarakat pesisir yang terlibat dalam kegiatan perikanan tangkap.

Modal melaut menjadi kebutuhan mendasar

Kegiatan penangkapan ikan membutuhkan biaya bahkan sebelum kapal meninggalkan pelabuhan.

Nelayan dan pemilik kapal harus menyiapkan bahan bakar, perbekalan, es, perlengkapan keselamatan, serta biaya pemeliharaan kapal dan mesin.

Besarnya kebutuhan berbeda menurut ukuran kapal, jarak penangkapan, lama pelayaran, dan jenis alat tangkap.

Apabila hasil tangkapan tidak sesuai perkiraan, biaya yang telah dikeluarkan belum tentu dapat tertutup dari penjualan ikan.

Risiko tersebut membuat usaha perikanan membutuhkan skema pembiayaan yang mempertimbangkan ketidakpastian hasil tangkapan dan perubahan musim.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai akses modal yang sehat perlu disertai perhitungan kemampuan pengembalian agar pembiayaan tidak berubah menjadi beban berkepanjangan.

Ketergantungan kepada satu pembeli dapat melemahkan posisi tawar

Dalam praktik usaha perikanan, hubungan pembiayaan dan pemasaran hasil tangkapan dapat saling berkaitan.

Nelayan yang memperoleh modal dari pihak tertentu terkadang menghadapi keterbatasan pilihan ketika menjual ikan, bergantung pada isi kesepakatan yang berlaku.

Situasi tersebut berpotensi merugikan apabila harga pembelian, potongan biaya, dan perhitungan utang tidak disampaikan secara terbuka.

Karena itu, setiap hubungan pembiayaan perlu dilandasi perjanjian yang jelas dan dapat dipahami para pihak.

Nelayan harus mengetahui jumlah pinjaman, biaya yang dikenakan, jadwal pembayaran, serta konsekuensi apabila hasil tangkapan menurun.

Keterbukaan transaksi menjadi penting untuk mencegah perselisihan dan memastikan hubungan usaha berlangsung secara adil.

Akses pembiayaan formal perlu diperluas

Pemerintah telah memiliki berbagai instrumen kebijakan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha perikanan apabila memenuhi persyaratan.

Salah satu instrumen yang dikenal adalah Kredit Usaha Rakyat melalui lembaga penyalur yang ditetapkan pemerintah.

Selain itu, sektor kelautan dan perikanan memiliki lembaga layanan pembiayaan yang dapat menjadi bagian dari upaya pemberdayaan usaha.

Namun, ketersediaan program tidak otomatis berarti seluruh nelayan dapat mengaksesnya.

Persyaratan administrasi, pencatatan usaha, riwayat pembiayaan, dan kemampuan menyusun rencana usaha dapat menjadi hambatan bagi sebagian nelayan kecil.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pendampingan harus menjadi bagian dari perluasan akses pembiayaan.

Pemerintah perlu membantu nelayan memahami persyaratan dan memilih produk pembiayaan yang sesuai, tanpa menjanjikan persetujuan pinjaman secara otomatis.

Koperasi nelayan harus menjadi lembaga ekonomi yang nyata

Koperasi dapat membantu anggota dalam pengadaan kebutuhan melaut, pengelolaan modal usaha, serta pemasaran hasil tangkapan.

Namun, keberhasilan koperasi bergantung pada tata kelola yang baik.

Pengurus perlu menjalankan pembukuan yang tertib, menyampaikan laporan keuangan, dan memastikan keputusan usaha dilakukan secara transparan.

Anggota harus memperoleh informasi mengenai hak, kewajiban, biaya layanan, dan penggunaan dana koperasi.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pembinaan koperasi perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan usaha, bukan sekadar pembentukan kelembagaan administratif.

Perlindungan pemilik kapal dan awak kapal harus berjalan seimbang

Persoalan pembiayaan juga dapat memengaruhi hubungan ekonomi antara pemilik kapal dan awak kapal.

Pemilik kapal membutuhkan kepastian modal untuk menjaga keberlangsungan operasional, sedangkan awak kapal membutuhkan kejelasan pendapatan dan mekanisme pembagian hasil sesuai perjanjian serta ketentuan hukum.

Apabila biaya operasional meningkat, pencatatan keuangan yang terbuka menjadi semakin penting.

Pemerintah perlu memperkuat edukasi mengenai pengelolaan usaha, pencatatan hasil penjualan, dan penyusunan kesepakatan kerja yang adil.

Perlindungan usaha tidak boleh mengabaikan hak awak kapal maupun tanggung jawab pemilik kapal.

Pandangan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Dalam pandangan yang disusun sebagai masukan redaksional, Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menempatkan akses permodalan yang adil sebagai salah satu kebutuhan penting bagi peningkatan kesejahteraan nelayan.

Kebijakan pembiayaan harus mempertimbangkan karakter usaha penangkapan ikan yang dipengaruhi musim, cuaca, biaya bahan bakar, dan perubahan harga hasil tangkapan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa program pembiayaan tidak berhenti pada penyaluran dana, tetapi diikuti pendampingan, pengawasan, dan evaluasi manfaat ekonomi.

Ukuran keberhasilan bukan semata-mata jumlah pinjaman yang disalurkan, melainkan kemampuan nelayan mempertahankan usaha, meningkatkan pendapatan bersih, dan mengurangi ketergantungan pada pembiayaan yang memberatkan.

Saran dan masukan Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan diharapkan memperkuat pendampingan akses pembiayaan bagi nelayan kecil dan pemilik kapal perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kedua, pemerintah daerah perlu melakukan pendataan kebutuhan modal usaha nelayan agar program pembiayaan disesuaikan dengan kondisi ekonomi masyarakat pesisir.

Ketiga, lembaga penyalur pembiayaan diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai persyaratan, biaya, kewajiban pembayaran, dan risiko pinjaman.

Keempat, pemerintah perlu memperluas pelatihan pencatatan keuangan sederhana bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.

Kelima, koperasi nelayan harus meningkatkan transparansi pengelolaan dana serta memberikan laporan yang dapat diperiksa anggota.

Keenam, pemerintah perlu memperkuat akses informasi harga ikan agar nelayan memiliki pilihan pemasaran yang lebih luas.

Ketujuh, setiap perjanjian pembiayaan yang berkaitan dengan penjualan hasil tangkapan harus disusun secara jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hak dan kewajiban.

Kedelapan, pemerintah diharapkan menyediakan layanan konsultasi dan pengaduan bagi nelayan yang menghadapi kesulitan memahami perjanjian pembiayaan.

Kesembilan, penguatan modal usaha perlu diikuti dukungan fasilitas es, penyimpanan ikan, dan akses pasar agar pendapatan nelayan dapat meningkat secara berkelanjutan.

Kesepuluh, pemerintah perlu mengevaluasi program pembiayaan berdasarkan manfaat yang benar-benar diterima nelayan, tingkat keberlanjutan usaha, serta kemampuan memenuhi kewajiban pembayaran.

Pengawasan publik terhadap program permodalan nelayan

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap program pembiayaan yang menggunakan dukungan pemerintah.

Masyarakat perlu mengetahui persyaratan program, lembaga pelaksana, mekanisme pengajuan, dan saluran pengaduan resmi.

Pemerintah juga perlu memastikan tidak terdapat pungutan yang bertentangan dengan ketentuan dalam proses pengajuan program.

Apabila terdapat dugaan penyimpangan, laporan masyarakat harus diperiksa secara objektif berdasarkan bukti dan prosedur hukum.

Pengawasan publik diperlukan agar kebijakan pembiayaan benar-benar memberikan kesempatan yang adil bagi nelayan yang memenuhi persyaratan.

Akses permodalan yang terjangkau dan transparan merupakan bagian penting dari penguatan usaha perikanan tangkap Indonesia.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, lembaga pembiayaan, koperasi, pemilik kapal, dan masyarakat nelayan untuk menciptakan sistem usaha yang lebih sehat.

Perlindungan nelayan tidak cukup dilakukan melalui bantuan modal. Kebijakan juga harus memperhatikan kepastian pemasaran, keterbukaan transaksi, pendampingan usaha, dan perlindungan hak awak kapal.

Nelayan yang memiliki akses pembiayaan sehat dan pilihan pemasaran yang adil akan lebih mampu menjaga keberlangsungan usaha serta meningkatkan kesejahteraan keluarga pesisir.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Kuat Bersama, Tangguh di Laut.

Sumber berita dan dasar kebijakan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, informasi kebijakan pemberdayaan dan pembiayaan usaha kelautan dan perikanan.

3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, informasi kebijakan Kredit Usaha Rakyat.

4. Otoritas Jasa Keuangan, informasi edukasi konsumen dan layanan pengaduan sektor jasa keuangan.

Redaksi: elang tiga global news editor: rapi

Lokasi redaksi: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Tanggal penerbitan: Kamis, 5 November 2026