JAMBI —Rabu, 26 Agustus 2026, Ancaman kekeringan mulai menghantui lahan pertanian di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Kondisi tersebut mendapat perhatian setelah pemerintah mengerahkan pompa air untuk membantu memenuhi kebutuhan air persawahan yang terancam terdampak musim kering.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera VI Jambi mengerahkan pompa untuk mengalirkan air dari Sungai Batang Asai menuju areal persawahan di Desa Muara Limun, Kecamatan Limun, Kabupaten Sarolangun.

Persoalan tersebut mendapat tanggapan dari Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Jambi, Rikardo Sianturi. Ia meminta pemerintah daerah dan seluruh instansi terkait tidak memandang persoalan tersebut hanya sebagai kondisi sementara.

Rikardo: keselamatan panen petani harus menjadi prioritas

Rikardo mengatakan petani merupakan pihak yang paling merasakan dampak ketika ketersediaan air berkurang. Modal untuk bibit, pupuk, pengolahan tanah hingga tenaga telah dikeluarkan jauh sebelum tanaman menghasilkan.

Karena itu, menurutnya, keterlambatan penanganan dapat menyebabkan kerugian yang jauh lebih besar.

“Jangan tunggu gagal panen baru kita bertindak. Ketika sawah mulai kekurangan air, pemerintah dan instansi terkait harus bergerak cepat. Bagi petani, satu kali gagal panen dapat berdampak langsung terhadap pendapatan dan kehidupan keluarganya,” kata Rikardo Sianturi.

Ia mengapresiasi langkah pengerahan pompa air sebagai tindakan darurat. Namun, menurut Rikardo, solusi tidak boleh berhenti pada pemompaan apabila persoalan kekeringan berpotensi kembali terjadi pada musim berikutnya.

ETH Jambi minta pemetaan sawah rawan kekeringan

Rikardo meminta pemerintah kabupaten bersama instansi pertanian melakukan pemetaan terhadap lahan persawahan yang rawan kekeringan di seluruh Sarolangun.

Pemetaan tersebut diperlukan untuk mengetahui luas lahan terdampak, jumlah petani yang membutuhkan bantuan, kondisi sumber air serta kebutuhan sarana pengairan.

“Jangan sampai bantuan baru datang setelah tanaman mengalami kerusakan. Data wilayah rawan harus tersedia sehingga ketika debit air turun, pemerintah sudah mengetahui daerah mana yang harus lebih dahulu ditangani,” ujarnya.

Menurut Rikardo, langkah tersebut juga penting untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan berdasarkan tingkat kebutuhan petani.

Sumur bor bisa menjadi solusi jangka panjang

Selain pengerahan pompa, pembangunan sumber air yang lebih permanen dinilai perlu dipertimbangkan. Dalam penanganan di Muara Limun, pemerintah juga mengusulkan pembuatan sumur bor sebagai solusi jangka menengah dan panjang untuk mendukung ketersediaan air pertanian.

Rikardo menilai rencana tersebut perlu ditindaklanjuti setelah dilakukan kajian teknis mengenai kondisi sumber air dan kebutuhan masyarakat.

“Pompa adalah solusi cepat ketika petani sedang membutuhkan air. Tetapi kita juga membutuhkan solusi jangka panjang. Kalau berdasarkan kajian sumur bor, embung atau perbaikan jaringan irigasi memang diperlukan, pemerintah harus mulai mempersiapkannya,” katanya.

Jangan biarkan petani menanggung risiko sendirian

DPP Elang Tiga Hambalang Jambi juga meminta persoalan kekeringan dilihat dalam konteks yang lebih luas, khususnya perlindungan terhadap produksi pangan daerah.

Apabila lahan pertanian mengalami gagal panen secara luas, dampaknya bukan hanya dirasakan pemilik sawah tetapi dapat memengaruhi produksi pangan dan perekonomian masyarakat.

Rikardo meminta pemerintah memastikan ketersediaan pompa, bahan bakar operasional, saluran pengairan serta pendampingan kepada kelompok tani di wilayah yang mengalami kesulitan air.

“Petani bekerja untuk menghasilkan pangan. Ketika mereka menghadapi ancaman kekeringan, mereka tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri. Pemerintah harus hadir sebelum kerugian terjadi,” tegasnya.

ETH Jambi siap ikut mengawal persoalan petani

Rikardo mengatakan Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Jambi akan terus mengikuti perkembangan persoalan kekeringan dan kebutuhan petani di daerah.

Ia berharap pemerintah provinsi, Pemerintah Kabupaten Sarolangun, instansi pekerjaan umum, dinas pertanian hingga pemerintah desa dapat membangun koordinasi yang lebih kuat dalam menghadapi musim kering.

“Yang kita selamatkan bukan hanya lima hektare sawah. Kita sedang menjaga penghasilan petani dan ketahanan pangan masyarakat. Selamatkan airnya, selamatkan sawahnya, dan lindungi petaninya,” tutup Rikardo Sianturi.