Pemerintah membangun 100 Sekolah Rakyat di 32 provinsi dengan melibatkan puluhan ribu pekerja lokal. Namun, di balik besarnya proyek pendidikan tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah pembangunan benar-benar mampu memutus rantai kemiskinan, menciptakan manfaat ekonomi, dan menjamin pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga prasejahtera?

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selasa, 27 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Pemerintah Republik Indonesia melaporkan pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II di 100 lokasi yang tersebar di 32 provinsi telah melibatkan sekitar 97.000 tenaga kerja lokal, dengan kapasitas pendidikan yang direncanakan mencapai 122.000 peserta didik.

Program tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pendidikan bagi keluarga miskin dan prasejahtera sekaligus memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.

Namun, besarnya jumlah tenaga kerja dan kapasitas pendidikan yang direncanakan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan.

Apakah pembangunan sekolah dilakukan dengan standar kualitas yang baik? Apakah pekerja memperoleh perlindungan yang layak? Apakah fasilitas pendidikan benar-benar siap digunakan? Dan apakah anak-anak dari keluarga paling membutuhkan akan menjadi penerima manfaat utama?

Pertanyaan tersebut menjadi penting karena pembangunan Sekolah Rakyat bukan sekadar proyek infrastruktur.

Program ini membawa harapan bagi keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi dalam memberikan pendidikan kepada anak-anaknya.

Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, dalam keterangan pada Senin (26/10/2026), menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Menurut Kementerian PU, pembangunan fasilitas pendidikan terpadu tersebut juga menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat melalui penggunaan material lokal, penyediaan konsumsi pekerja, serta layanan transportasi.

Sebagian besar tenaga kerja yang dilibatkan berasal dari desa dan kecamatan di sekitar lokasi pembangunan.

Pemerintah juga melibatkan Batalyon Teritorial Pembangunan TNI Angkatan Darat untuk membantu percepatan konstruksi di wilayah tertentu, termasuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Data 97.000 tenaga kerja merupakan angka keterlibatan pekerja yang dilaporkan pemerintah, sedangkan kapasitas 122.000 siswa merupakan target daya tampung, bukan jumlah peserta didik yang telah diterima.

DPN ETH: Pembangunan Sekolah Harus Menghasilkan Perubahan Nyata

Menanggapi perkembangan tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) mendorong pemerintah menjadikan pembangunan Sekolah Rakyat sebagai momentum untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan pemerataan kesejahteraan.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam rancangan pernyataan sikap organisasi menegaskan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan harus berorientasi pada perubahan masa depan anak-anak Indonesia.

“Negara jangan hanya bangga membangun gedung sekolah yang megah dan menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Yang harus dipastikan adalah bagaimana pembangunan tersebut benar-benar mampu mengubah kehidupan masyarakat. Sekolah harus menjadi tempat lahirnya generasi yang cerdas, berkarakter, mandiri, dan mempunyai kesempatan lebih baik untuk keluar dari kemiskinan.”

Safrizal menilai pembangunan Sekolah Rakyat merupakan langkah yang patut didukung sepanjang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan tepat sasaran.

Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan infrastruktur pendidikan harus menjadi bagian dari kebijakan jangka panjang.

“Pemerintah harus memastikan setiap rupiah anggaran pembangunan pendidikan memberikan manfaat bagi rakyat. Jangan sampai gedung selesai dibangun, tetapi tenaga pendidik belum siap, fasilitas belum berfungsi dengan baik, atau anak-anak dari keluarga yang seharusnya diprioritaskan justru menghadapi kesulitan memperoleh akses.”

Menurut Safrizal, negara harus berani membangun sistem pendidikan yang tidak membedakan kesempatan anak berdasarkan kondisi ekonomi keluarganya.

Sekolah Rakyat Dibangun dengan Konsep Pendidikan Terpadu

Pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dirancang menggunakan konsep kawasan pendidikan terpadu.

Menurut penjelasan Kementerian PU, fasilitas yang disiapkan meliputi gedung pendidikan jenjang SD, SMP, dan SMA, laboratorium, asrama putra dan putri, hunian guru, kantin, dapur, tempat ibadah, gedung serbaguna, serta fasilitas olahraga.

Pemerintah juga menyiapkan dukungan keamanan dan fasilitas penunjang lainnya.

Konsep tersebut bertujuan menyediakan lingkungan pendidikan yang memungkinkan peserta didik memperoleh layanan pembelajaran sekaligus kebutuhan dasar selama mengikuti program.

Namun, DPN ETH menilai penyediaan fasilitas yang lengkap harus dibarengi perencanaan operasional.

Bangunan yang baik harus dapat digunakan secara aman, termasuk memenuhi kebutuhan sanitasi, air bersih, listrik, aksesibilitas, pengelolaan limbah, dan keselamatan penghuni.

Kualitas fasilitas juga perlu diperiksa melalui mekanisme teknis sebelum digunakan secara penuh.

Sekolah yang terlihat megah tidak otomatis menjamin kualitas pelayanan pendidikan apabila kesiapan pengoperasian belum terpenuhi.

Kementerian PU dan Kemensos Masih Menyelesaikan Sejumlah Lokasi

Dalam keterangan resmi Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PU pada 21 Oktober 2026, pemerintah menjelaskan bahwa pembangunan 100 Sekolah Rakyat Tahap II dibagi menjadi dua kelompok.

Tahap IIa mencakup 93 lokasi.

Sebagian besar pekerjaan konstruksi pada kelompok tersebut dilaporkan telah mencapai 100 persen, sedangkan sejumlah lokasi masih menjalani penyelesaian akhir.

Sementara itu, Tahap IIb meliputi tujuh lokasi di Papua, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Tengah.

Lokasi tersebut mencakup Kabupaten Sarmi, Kabupaten Biak Numfor, Kota Jayapura, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, Kota Tanjungpinang, dan Kota Palu.

Dalam rapat koordinasi pada 21 Oktober 2026, Kementerian PU bersama Kementerian Sosial juga membahas sinkronisasi data perkembangan pekerjaan, kesiapan fasilitas, hasil uji fungsional, dan proses serah terima bangunan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, M. Hasan Chabibie, menekankan pentingnya pemeriksaan bersama sebelum proses serah terima diselesaikan melalui Berita Acara Serah Terima (BAST).

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi untuk memastikan kesiapan penggunaan fasilitas.

Namun, kondisi pembangunan tetap perlu dipantau berdasarkan laporan setiap lokasi, bukan hanya melalui angka kemajuan nasional.

Safrizal: Jangan Korbankan Kualitas Bangunan demi Mengejar Target

Safrizal menekankan bahwa percepatan pembangunan harus tetap memperhatikan kualitas pekerjaan.

Menurutnya, fasilitas pendidikan yang digunakan anak-anak dan tenaga pendidik membutuhkan standar keselamatan tinggi.

“Pembangunan sekolah tidak boleh dilakukan hanya untuk mengejar target penyelesaian. Pemerintah harus memastikan kualitas konstruksi, kekuatan bangunan, keamanan fasilitas, dan kelayakan penggunaan benar-benar diperiksa. Jangan sampai percepatan pembangunan hari ini justru menimbulkan persoalan keselamatan dan biaya perbaikan yang lebih besar pada masa mendatang.”

Safrizal meminta agar pemerintah memperkuat pemeriksaan teknis sejak tahap pelaksanaan pekerjaan hingga sebelum fasilitas diserahterimakan.

Ia juga menilai bahwa pembangunan sekolah harus memperhatikan kondisi geografis Indonesia.

“Indonesia mempunyai karakteristik wilayah yang berbeda-beda. Bangunan sekolah di daerah rawan gempa, banjir, atau kondisi tanah tertentu tidak dapat direncanakan hanya berdasarkan keseragaman desain. Pemerintah harus memastikan setiap pembangunan sesuai kondisi lapangan dan kebutuhan masyarakat setempat.”

DPN ETH mendorong agar pengawasan mutu menjadi bagian penting dalam setiap proses pembangunan fasilitas pendidikan.

Serapan 97 Ribu Pekerja Harus Diikuti Perlindungan Ketenagakerjaan

DPN ETH juga memberikan perhatian terhadap keterlibatan puluhan ribu pekerja lokal dalam pembangunan Sekolah Rakyat.

Penyerapan tenaga kerja merupakan manfaat ekonomi yang patut diapresiasi.

Kehadiran proyek konstruksi dapat membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar dan menggerakkan kegiatan ekonomi lokal.

Namun, manfaat tersebut harus diukur secara lebih menyeluruh.

Pemerintah perlu memastikan penerapan ketentuan ketenagakerjaan, keselamatan kerja, pembayaran upah, serta jaminan sosial sesuai status dan hubungan kerja masing-masing pekerja.

Keterlibatan tenaga kerja selama pembangunan juga harus dibedakan dari penciptaan lapangan kerja permanen.

Jumlah 97.000 pekerja belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh pekerja memperoleh pekerjaan tetap atau kontrak dengan durasi yang sama.

DPN ETH menilai pemerintah perlu menyampaikan data tenaga kerja yang lebih terperinci agar dampak program terhadap perekonomian masyarakat dapat dievaluasi secara objektif.

Ganda Satria Dharma: Hak Pekerja dan Keselamatan Konstruksi Harus Diawasi

Pernyataan Ketua Umum DPN ETH tersebut dipertegas oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma.

Dalam rancangan pernyataan organisasi, Ganda menekankan pentingnya pengawasan ketenagakerjaan dalam pelaksanaan proyek.

“Pemerintah harus memastikan seluruh pekerja yang terlibat memperoleh hak sesuai ketentuan. Pengawasan harus mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, penggunaan alat pelindung diri, kepatuhan pembayaran upah, serta perlindungan jaminan sosial sesuai aturan. Jangan sampai pembangunan fasilitas pendidikan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan justru mengabaikan perlindungan pekerja yang membangunnya.”

Ganda juga mendorong agar laporan penyerapan tenaga kerja dijelaskan secara lebih rinci.

“Angka 97 ribu pekerja harus dapat dipahami secara jelas. Pemerintah perlu menjelaskan jumlah pekerja yang terlibat, periode keterlibatan, jenis pekerjaan, serta proporsi tenaga kerja lokal. Data tersebut penting untuk mengukur manfaat ekonomi secara objektif dan mencegah kesalahan dalam menilai capaian program.”

Menurut Ganda, transparansi data ketenagakerjaan akan memperkuat akuntabilitas kebijakan pembangunan.

Sekolah Rakyat Harus Benar-Benar Menjangkau Anak dari Keluarga Miskin

Program Sekolah Rakyat pada dasarnya diarahkan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Kementerian Sosial sebelumnya menjelaskan bahwa sasaran prioritas mencakup keluarga dalam desil 1 dan desil 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan penentuan penerimaan mengikuti ketentuan program yang berlaku.

Pemerintah telah menetapkan pedoman penerimaan peserta didik melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 63/HUK/2026 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Sekolah Rakyat.

DPN ETH menilai ketepatan sasaran menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan program.

Proses verifikasi calon peserta didik harus mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi keluarga secara objektif.

Pemerintah juga perlu menyediakan mekanisme perbaikan data bagi keluarga yang merasa kondisi ekonominya belum tergambarkan secara tepat dalam basis data.

Safrizal menegaskan:

“Sekolah Rakyat harus benar-benar menjadi kesempatan bagi anak-anak yang paling membutuhkan. Pemerintah harus memastikan proses penerimaan berlangsung adil, berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang dapat diverifikasi, dan tidak dipengaruhi kepentingan di luar ketentuan program. Pendidikan merupakan hak anak, bukan fasilitas yang boleh dibagikan berdasarkan kedekatan atau kepentingan tertentu.”

Ia juga mengingatkan pentingnya memastikan anak memperoleh kesempatan berkembang setelah diterima.

Menurutnya, program pendidikan yang dirancang untuk memutus kemiskinan harus menyiapkan jalur keberlanjutan pendidikan dan pengembangan keterampilan.

Ganda Satria Dharma: Data Penerima dan Mekanisme Seleksi Harus Akuntabel

Ganda Satria Dharma mendorong penguatan pengawasan terhadap proses penerimaan peserta didik.

“Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah perlu memastikan proses penerimaan peserta didik mengikuti ketentuan yang berlaku. Verifikasi kondisi keluarga harus dilakukan secara objektif, dan masyarakat harus mempunyai saluran untuk mengajukan koreksi data atau menyampaikan pengaduan apabila menemukan dugaan ketidaksesuaian.”

Menurut Ganda, keterbukaan bukan berarti seluruh data pribadi peserta didik harus diumumkan kepada masyarakat.

Informasi mengenai identitas anak, kondisi keluarga, dan data sosial ekonomi tetap membutuhkan perlindungan sesuai peraturan.

Namun, pemerintah dapat menyampaikan informasi agregat mengenai jumlah peserta didik, cakupan wilayah, kesiapan fasilitas, dan pelaksanaan program.

“Transparansi harus berjalan bersama perlindungan data pribadi. Pemerintah perlu membuka informasi mengenai mekanisme, capaian, dan pengawasan program, tetapi tetap melindungi identitas serta martabat peserta didik dan keluarganya.”

Pembangunan Infrastruktur Harus Diikuti Kesiapan Guru dan Layanan Pendidikan

DPN ETH menilai penyediaan bangunan sekolah merupakan langkah awal.

Keberhasilan Sekolah Rakyat sangat bergantung pada kesiapan tenaga pendidik dan layanan yang diberikan setelah sekolah beroperasi.

Kementerian Sosial telah menetapkan Keputusan Menteri Sosial Nomor 95/HUK/2026 mengenai pedoman seleksi pengadaan tenaga kependidikan Sekolah Rakyat.

Pemerintah juga mempunyai pengaturan mengenai pencegahan dan penanganan kasus peserta didik melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 128/HUK/2026.

Keberadaan pedoman tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat memerlukan pengaturan di luar persoalan konstruksi.

Pemerintah harus memastikan ketersediaan guru, tenaga pengasuhan, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, serta perlindungan peserta didik selama tinggal di asrama.

Safrizal menekankan:

“Anak-anak yang mengikuti Sekolah Rakyat bukan hanya membutuhkan ruang kelas dan tempat tidur. Mereka membutuhkan guru yang berkualitas, pembinaan karakter, perlindungan kesehatan, lingkungan yang aman, dan pendampingan yang mampu membantu mereka berkembang. Pendidikan harus memuliakan martabat anak dan membuka kesempatan masa depan yang lebih baik.”

Menurut Safrizal, pemerintah juga perlu memastikan hubungan peserta didik dengan keluarga tetap diperhatikan.

Sistem pendidikan berasrama harus dilaksanakan dengan menghormati hak anak serta kebutuhan perkembangan psikologis dan sosialnya.

Jangan Sampai Sekolah Rakyat Menjadi Proyek Infrastruktur Tanpa Evaluasi Hasil Pendidikan

DPN ETH mendorong pemerintah mengukur keberhasilan Sekolah Rakyat berdasarkan hasil pendidikan jangka panjang.

Jumlah sekolah yang dibangun, banyaknya ruang kelas, atau jumlah tenaga kerja selama konstruksi memang merupakan indikator penting.

Namun, indikator tersebut belum cukup menggambarkan keberhasilan program mengurangi kemiskinan antargenerasi.

Pemerintah juga perlu menilai keberlanjutan sekolah peserta didik, tingkat kehadiran, perkembangan kemampuan belajar, kondisi kesejahteraan peserta didik, serta kesempatan melanjutkan pendidikan setelah lulus.

Ganda Satria Dharma menegaskan:

“Pemerintah harus mempunyai indikator keberhasilan yang jelas. Jangan hanya menghitung jumlah bangunan yang selesai atau kapasitas siswa yang disediakan. Kita juga harus mengetahui apakah fasilitas digunakan secara optimal, apakah peserta didik memperoleh layanan yang baik, dan bagaimana perkembangan pendidikan mereka dari waktu ke waktu.”

Menurut Ganda, evaluasi program harus dilakukan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan kondisi awal peserta didik.

Dengan demikian, keberhasilan dapat dinilai secara adil dan tidak hanya didasarkan pada perbandingan angka akademis.

Dasar Hukum Pembangunan Pendidikan dan Pengentasan Kemiskinan

DPN Elang Tiga Hambalang menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam memenuhi hak pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengatur kewajiban warga negara mengikuti pendidikan dasar dan kewajiban pemerintah membiayainya.

Sementara itu, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar.

Kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan juga mempunyai dasar melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Instruksi tersebut mengarahkan penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan terpadu dan tepat sasaran.

DPN ETH menilai pembangunan Sekolah Rakyat harus dijalankan sejalan dengan prinsip tersebut.

Program harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang menjadi sasaran, dilaksanakan secara profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan.

DPN ETH Ajukan Tujuh Rekomendasi Strategis kepada Pemerintah

Sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif, DPN Elang Tiga Hambalang menyampaikan tujuh rekomendasi untuk memperkuat pelaksanaan program Sekolah Rakyat.

Pertama, memperkuat pemeriksaan kualitas seluruh bangunan.

Kementerian PU perlu memastikan setiap lokasi memenuhi persyaratan keselamatan, kelayakan fasilitas, dan standar teknis sebelum diserahterimakan dan digunakan.

Kedua, meningkatkan transparansi pengadaan dan penggunaan anggaran.

Pemerintah perlu membuka informasi yang dapat diakses publik mengenai paket pekerjaan, nilai kontrak, perkembangan konstruksi, serta penyelesaian proyek sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan pengadaan pemerintah.

Ketiga, menjamin perlindungan tenaga kerja konstruksi.

Pemerintah perlu memastikan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja, upah, serta jaminan sosial dijalankan sesuai peraturan.

Keempat, memperkuat partisipasi ekonomi masyarakat lokal.

Pelaku usaha setempat perlu memperoleh kesempatan yang adil untuk berpartisipasi dalam penyediaan material, konsumsi, transportasi, dan layanan pendukung sesuai ketentuan pengadaan.

Kelima, memastikan ketepatan sasaran peserta didik.

Kementerian Sosial dan pemerintah daerah harus memperkuat verifikasi calon peserta didik, pembaruan data sosial ekonomi, dan mekanisme pengaduan masyarakat.

Keenam, memastikan kesiapan operasional sekolah.

Pemerintah perlu menyelaraskan kesiapan bangunan dengan ketersediaan guru, tenaga kependidikan, pengasuh, fasilitas kesehatan, makanan, serta sistem perlindungan peserta didik.

Ketujuh, melakukan evaluasi dampak pendidikan dan pengentasan kemiskinan.

Pemerintah perlu menetapkan indikator jangka pendek dan jangka panjang untuk menilai apakah program benar-benar meningkatkan kesempatan pendidikan dan kesejahteraan penerima manfaat.

Ganda Satria Dharma: Pengawasan Tidak Boleh Berhenti Setelah Bangunan Diserahterimakan

Ganda Satria Dharma menegaskan pentingnya pengawasan berkelanjutan terhadap proyek pendidikan nasional.

“Kami mendorong Kementerian PU, Kementerian Sosial, pemerintah daerah, serta lembaga pengawasan yang berwenang memastikan seluruh proses pembangunan dan pengoperasian Sekolah Rakyat dapat dievaluasi. Pengawasan tidak boleh berhenti ketika proyek dinyatakan selesai atau bangunan diserahterimakan.”

Menurutnya, penggunaan anggaran negara harus memberikan manfaat yang terukur.

“Pemerintah harus dapat menjelaskan kualitas hasil pembangunan, kesiapan operasional, pemanfaatan fasilitas, dan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat. Jika terdapat kendala, harus tersedia mekanisme penyelesaian yang jelas. Jika ditemukan dugaan pelanggaran, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.”

DPN ETH menekankan bahwa pengawasan bertujuan mencegah persoalan dan memperbaiki tata kelola, bukan menyimpulkan adanya pelanggaran tanpa bukti.

Safrizal: Pendidikan Harus Menjadi Jalan Keluar dari Kemiskinan

Menutup rancangan pernyataan sikap organisasi, Safrizal menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dilihat sebagai investasi jangka panjang bagi Indonesia.

Menurutnya, pembangunan nasional yang berhasil bukan sekadar menghasilkan infrastruktur, tetapi juga menciptakan sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan memperbaiki kehidupan.

“Indonesia tidak akan menjadi bangsa yang besar apabila masih banyak anak kehilangan kesempatan belajar karena kemiskinan. Pemerintah harus memastikan pendidikan menjadi jalan keluar dari keterbatasan ekonomi, bukan sekadar program pembangunan fisik. Setiap anak Indonesia harus mempunyai kesempatan untuk tumbuh, belajar, berprestasi, dan meraih masa depan yang lebih baik.”

Safrizal kembali mengingatkan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat harus dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam jangka panjang.

“Jangan hanya bangun gedung megah, tetapi bangun juga masa depan anak bangsa. Jangan hanya menghitung jumlah pekerja, tetapi pastikan kesejahteraan mereka terlindungi. Jangan hanya mengejar angka pembangunan, tetapi pastikan kualitas, pemerataan, dan keberlanjutan pendidikan benar-benar terwujud.”

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Ganda Satria Dharma.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendorong agar seluruh proses pembangunan, penggunaan anggaran, dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan terukur. Negara harus mampu membuktikan bahwa program ini memberikan manfaat nyata, baik bagi peserta didik, keluarga prasejahtera, pekerja lokal, maupun masyarakat di sekitar lokasi pembangunan.”

DPN Elang Tiga Hambalang memandang bahwa pembangunan Sekolah Rakyat mempunyai potensi besar untuk memperluas akses pendidikan dan membantu memutus rantai kemiskinan.

Namun, keberhasilan program harus dibuktikan melalui pelaksanaan yang berkualitas, pengawasan yang kuat, serta manfaat pendidikan yang berkelanjutan.

Pembangunan 100 Sekolah Rakyat dan keterlibatan 97.000 tenaga kerja merupakan capaian yang perlu diapresiasi, tetapi masih membutuhkan evaluasi menyeluruh untuk memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan rakyat.

INDONESIA MEMBUTUHKAN SEKOLAH YANG BUKAN HANYA MEGAH BANGUNANNYA, TETAPI JUGA BESAR MANFAATNYA BAGI MASA DEPAN BANGSA!

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Safrizal
Ketua Umum

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selasa, 27 Oktober 2026

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Mengawal Kebijakan, Menegakkan Keadilan, dan Memperjuangkan Kepentingan Rakyat Indonesia.