Cadangan beras pemerintah dinyatakan aman hingga akhir tahun. Namun, rencana lelang ratusan ribu ton beras untuk industri tepung memunculkan pertanyaan penting: sudah seberapa efektif negara mengelola kualitas, perputaran stok, dan distribusi pangan kepada masyarakat?

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selasa, 27 Oktober 2026

ELANG TIGA HAMBALANG NEWS — Indonesia memiliki cadangan beras pemerintah yang besar. Perum Bulog melaporkan stok beras mencapai sekitar 4,5 juta ton, jumlah yang dinilai cukup untuk menjaga kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Namun, di tengah optimisme tersebut, muncul persoalan yang tidak boleh luput dari perhatian publik.

Pemerintah tengah menyiapkan mekanisme lelang sekitar 380 ribu ton beras untuk dialihkan menjadi bahan baku industri tepung beras. Bulog menyebut stok tersebut sebagai beras yang mengalami penurunan mutu selama penyimpanan.

Perkembangan ini memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan cadangan pangan negara.

Mengapa sebagian stok harus dialihkan penggunaannya? Bagaimana kondisi mutu beras tersebut sebenarnya? Apakah sistem penyimpanan, pengawasan, dan distribusi telah berjalan secara optimal?

Pertanyaan tersebut penting karena cadangan beras pemerintah tidak hanya menyangkut ketersediaan pangan, tetapi juga melibatkan pengelolaan sumber daya ekonomi negara dan kepentingan jutaan masyarakat.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, dalam Rapat Koordinasi Terbatas Pangan di Jakarta, Senin (26/10/2026), menyampaikan bahwa cadangan beras pemerintah berada pada posisi sekitar 4,5 juta ton.

Menurut Rizal, kondisi tersebut memberikan ruang bagi pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras hingga akhir tahun.

Pemerintah juga menyiapkan tambahan alokasi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar 1 juta ton.

Selain itu, Bulog mempercepat penyaluran bantuan pangan beras periode Oktober–Desember 2026 kepada sekitar 33,2 juta penerima.

Setiap penerima dialokasikan beras sebanyak 10 kilogram per bulan, dengan total 30 kilogram selama tiga bulan.

Program tersebut diharapkan membantu masyarakat berpenghasilan rendah sekaligus menjaga daya beli dan akses terhadap kebutuhan pangan pokok.

Namun, keberhasilan kebijakan pangan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya persediaan nasional.

Cadangan pangan harus terjaga mutunya, tepat waktu disalurkan, dan benar-benar dapat dijangkau masyarakat.

Ratusan Ribu Ton Beras Disiapkan untuk Lelang

Dalam perkembangan terpisah pada hari yang sama, Ahmad Rizal Ramdhani juga menjelaskan rencana pelelangan sekitar 380 ribu ton beras melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

Rencana tersebut diarahkan untuk mendukung industri pengolahan tepung beras, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bulog menyampaikan bahwa mekanisme lelang tidak hanya dipusatkan di Jakarta, tetapi dirancang menjangkau berbagai daerah di Indonesia.

Pemerintah sebelumnya telah menyampaikan rencana harga minimum lelang sekitar Rp11.000 per kilogram pada September 2026.

Namun, harga tersebut merupakan acuan yang diumumkan pada tahap perencanaan, bukan bukti bahwa seluruh beras telah terjual pada harga tersebut.

Hingga perkembangan yang diberitakan pada 26 Oktober 2026, pelaksanaan lelang masih berada dalam proses melalui KPKNL. Belum tersedia laporan terverifikasi bahwa seluruh volume 380 ribu ton telah dilelang dan diserahkan kepada pembeli.

Bulog menyampaikan bahwa pengalihan stok menjadi bahan baku industri merupakan upaya mempertahankan nilai ekonomi beras sebelum mengalami penurunan kualitas lebih lanjut.

Kebijakan tersebut berpotensi memberikan manfaat bagi industri pengolahan pangan jika dilakukan dengan memenuhi standar keamanan dan mutu yang berlaku.

Meski demikian, prosesnya tetap membutuhkan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DPN ETH: Cadangan Beras yang Besar Harus Dikelola Secara Bertanggung Jawab

Menanggapi perkembangan tersebut, Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) mendorong pemerintah memperkuat tata kelola cadangan pangan secara menyeluruh.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, dalam rancangan pernyataan sikap organisasi menegaskan bahwa ketahanan pangan tidak boleh hanya diukur dari banyaknya beras yang tersimpan di gudang.

“Negara jangan hanya bangga memiliki gudang penuh dengan jutaan ton beras. Yang harus dipastikan adalah bagaimana beras tersebut dikelola, dijaga kualitasnya, dan disalurkan agar benar-benar memberikan manfaat kepada rakyat. Ketahanan pangan bukan sekadar persoalan jumlah stok, tetapi juga menyangkut efisiensi, kualitas, keterjangkauan harga, dan tanggung jawab pengelolaannya.”

Safrizal menilai keberhasilan pemerintah meningkatkan cadangan beras harus diikuti pembenahan sistem penyimpanan, pengawasan, dan distribusi.

“Pemerintah harus memastikan hasil kerja keras petani Indonesia tidak kehilangan nilai ekonomi akibat pengelolaan pascapanen dan penyimpanan yang kurang optimal. Setiap ton beras yang dikuasai negara harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian, profesionalitas, dan kepentingan rakyat.”

Menurut Safrizal, peningkatan cadangan beras merupakan pencapaian penting yang perlu dijaga keberlanjutannya.

Namun, pencapaian tersebut harus disertai kebijakan yang mampu melindungi petani sebagai produsen sekaligus masyarakat sebagai konsumen.

Mengapa Ada Perbedaan Penjelasan tentang Mutu Beras?

Salah satu persoalan penting yang perlu dijelaskan pemerintah adalah klasifikasi mutu beras yang akan dialihkan menjadi tepung.

Dalam keterangannya pada 26 Oktober 2026, Direktur Utama Bulog menyebut beras yang direncanakan untuk lelang sebagai stok yang mengalami penurunan mutu.

Namun, dalam laporan Bisnis.com pada 9 September 2026, Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Badan Pangan Nasional, Rahmi Widiriani, menjelaskan bahwa beras yang direncanakan untuk industri tepung tersebut masih memenuhi standar mutu beras medium.

Menurut penjelasan Bapanas saat itu, beras dengan usia penyimpanan lebih lama dapat mempunyai karakteristik tertentu yang sesuai dengan kebutuhan industri tepung.

Perbedaan keterangan tersebut menunjukkan perlunya penjelasan teknis yang lebih rinci mengenai kondisi stok sebenarnya.

Beras yang telah lama disimpan tidak otomatis rusak atau tidak aman digunakan. Sebaliknya, beras yang akan diolah menjadi bahan pangan juga tetap harus memenuhi persyaratan keamanan dan mutu yang berlaku.

Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan apakah seluruh stok yang direncanakan untuk lelang masih memenuhi standar beras medium, berpotensi mengalami penurunan mutu, atau terdiri dari beberapa kelompok mutu yang berbeda.

Penjelasan tersebut harus didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Safrizal: Pemerintah Harus Memperbaiki Akar Persoalan, Bukan Hanya Mengalihkan Stok

Safrizal menegaskan pentingnya menjadikan pengelolaan cadangan beras sebagai bagian dari reformasi tata kelola pangan nasional.

“Jangan sampai negara hanya berfokus mencari jalan keluar ketika kualitas stok mulai menurun, tetapi mengabaikan pembenahan sistem yang seharusnya mampu mencegah persoalan tersebut sejak awal. Pemerintah harus memperkuat manajemen gudang, teknologi penyimpanan, pengawasan mutu, dan sistem distribusi agar cadangan pangan dapat dikelola secara efisien.”

Menurut Safrizal, Indonesia membutuhkan sistem pangan yang mampu menghubungkan peningkatan produksi petani dengan kebutuhan konsumen secara tepat.

“Petani harus mendapatkan perlindungan harga yang wajar, sementara masyarakat harus memperoleh beras dengan harga terjangkau. Pemerintah bertanggung jawab membangun keseimbangan tersebut. Jangan sampai produksi meningkat, cadangan bertambah, tetapi biaya penyimpanan dan distribusi justru menjadi persoalan yang membebani pengelolaan pangan negara.”

Ia juga mendorong agar pengelolaan cadangan pangan tidak hanya berorientasi pada penyimpanan dalam jangka panjang.

Pemerintah harus mempunyai perencanaan penyaluran, perputaran persediaan, dan pengadaan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap wilayah.

Peraturan Badan Pangan Nasional Sudah Mengatur Pengelolaan dan Pelepasan Stok

Persoalan cadangan beras pemerintah sebenarnya telah mempunyai landasan hukum.

Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah mengatur mekanisme pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan beras.

Pasal 13 mengatur bahwa pengelolaan cadangan beras pemerintah mencakup penyimpanan, pemeliharaan, pemerataan stok antarwilayah, pengolahan, serta pelepasan stok.

Pasal 14 menegaskan perlunya menjaga kecukupan cadangan dari sisi jumlah maupun mutu melalui perputaran stok yang dinamis dan pemanfaatan teknologi.

Selanjutnya, Pasal 15 sampai Pasal 17 mengatur kemungkinan pelepasan cadangan beras yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu.

Peraturan tersebut juga menentukan bahwa permohonan pelepasan stok akibat penyimpanan harus disertai keterangan mengenai masa simpan, kondisi mutu, dan jumlah stok.

Permohonan dilengkapi hasil verifikasi oleh surveyor dan/atau petugas pemeriksa kualitas Bulog, kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional sesuai ketentuan.

Sementara itu, Pasal 19 dan Pasal 20 mengatur berbagai mekanisme pelepasan serta persyaratan pemanfaatan stok.

Ketentuan tersebut penting karena beras yang tidak memenuhi persyaratan sebagai bahan pangan tidak boleh diperlakukan sama dengan beras yang masih memenuhi standar keamanan pangan.

Dengan demikian, pelepasan stok bukan tindakan yang otomatis melanggar aturan. Yang harus diuji adalah apakah klasifikasi mutu, persetujuan, prosedur, dan pemanfaatannya telah sesuai ketentuan hukum.

Ganda Satria Dharma: Pemerintah Harus Membuka Data Mutu dan Mekanisme Lelang

Pernyataan Safrizal tersebut dipertegas oleh Ganda Satria Dharma, selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang.

Ganda menekankan bahwa kebijakan lelang beras harus dilakukan secara transparan untuk melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

“Pemerintah perlu menjelaskan kondisi aktual 380 ribu ton beras yang akan dilelang. Berapa lama masa penyimpanannya, bagaimana hasil pemeriksaan mutunya, di gudang mana stok tersebut berada, dan apakah pelepasannya telah memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan. Informasi tersebut penting agar kebijakan dapat dinilai secara objektif.”

Ganda menegaskan bahwa transparansi bukan berarti pemerintah harus membuka informasi yang dilindungi hukum.

Namun, data yang menyangkut kebijakan publik, standar mutu, dan hasil pelaksanaan lelang perlu disampaikan secara memadai.

“Kami meminta mekanisme lelang dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penentuan harga, persyaratan peserta, penetapan pemenang, dan pemanfaatan hasil lelang harus mengikuti ketentuan. Jangan sampai kebijakan yang dimaksudkan membantu UMKM justru tidak memberikan kesempatan yang adil bagi pelaku usaha kecil.”

Menurut Ganda, keberhasilan program hilirisasi beras juga harus diukur berdasarkan manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Pemerintah perlu memastikan bahwa industri pengolahan yang memperoleh bahan baku mampu memanfaatkannya sesuai tujuan dan standar keamanan yang ditetapkan.

DPN ETH Dorong Pengawasan Gudang dan Sistem Distribusi Nasional

DPN Elang Tiga Hambalang menilai bahwa besarnya cadangan beras pemerintah menuntut kapasitas penyimpanan dan distribusi yang memadai.

Kondisi gudang, pengendalian kelembapan, pengawasan hama, pencatatan usia simpan, dan pengujian mutu perlu menjadi bagian dari sistem pengelolaan yang konsisten.

Ganda Satria Dharma menekankan perlunya evaluasi berkala terhadap seluruh tahapan tersebut.

“Pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika ditemukan penurunan kualitas stok. Pemerintah harus membangun sistem pencegahan melalui pemeriksaan berkala, pencatatan digital, pengendalian kondisi gudang, dan evaluasi perputaran persediaan. Setiap kendala harus diketahui lebih awal agar langkah koreksi dapat segera dilakukan.”

Ia juga meminta pemerintah memastikan distribusi beras SPHP dan bantuan pangan berjalan tepat sasaran.

Menurutnya, cadangan besar akan kehilangan sebagian manfaat sosialnya apabila masyarakat di daerah tertentu masih menghadapi hambatan memperoleh beras dengan harga terjangkau.

Bantuan Pangan untuk 33,2 Juta Penerima Harus Tepat Sasaran

Selain mengawasi rencana lelang, DPN ETH juga menyoroti pentingnya percepatan bantuan pangan periode Oktober–Desember 2026.

Pemerintah mengalokasikan 10 kilogram beras per bulan bagi sekitar 33,2 juta penerima.

Program tersebut mempunyai arti penting bagi keluarga yang menghadapi keterbatasan daya beli.

Namun, penyaluran bantuan pangan harus memastikan ketepatan data penerima, jumlah yang disalurkan, kualitas beras, serta waktu penerimaan.

Safrizal menegaskan bahwa kebijakan bantuan pangan harus benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Bantuan pangan tidak boleh hanya menjadi angka keberhasilan dalam laporan pemerintah. Bantuan harus sampai kepada keluarga yang berhak, dengan jumlah dan kualitas yang sesuai. Negara mempunyai tanggung jawab memastikan masyarakat yang membutuhkan memperoleh perlindungan pangan secara layak.”

Sementara itu, Ganda Satria Dharma menekankan pentingnya mekanisme pengaduan masyarakat terhadap persoalan distribusi.

“Pemerintah daerah, Bulog, dan instansi terkait harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses. Apabila terdapat ketidaksesuaian jumlah, mutu, atau sasaran bantuan, masyarakat harus dapat melaporkannya dan memperoleh tindak lanjut yang jelas.”

DPN ETH menilai penguatan sistem pengaduan dapat membantu pemerintah mendeteksi persoalan distribusi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

DPN ETH Ajukan Enam Rekomendasi Strategis kepada Pemerintah

Sebagai bentuk kontrol sosial yang konstruktif, DPN Elang Tiga Hambalang menyampaikan enam rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola cadangan pangan nasional.

Pertama, melakukan pemeriksaan mutu stok beras secara berkala.

Badan Pangan Nasional bersama Bulog perlu memastikan sistem pemeriksaan mutu dilaksanakan berdasarkan standar dan prosedur yang berlaku.

Kedua, memperkuat sistem penyimpanan dan rotasi cadangan beras.

Pemerintah perlu meningkatkan pemantauan usia simpan, kondisi gudang, pengendalian hama, dan pemanfaatan teknologi untuk mencegah penurunan mutu.

Ketiga, memastikan transparansi mekanisme lelang.

Pelaksanaan lelang melalui KPKNL harus mengikuti ketentuan hukum, dengan informasi yang memadai mengenai persyaratan peserta, objek lelang, dan hasil pelaksanaannya.

Keempat, menjamin keamanan pangan hasil pengolahan.

Stok yang dialihkan menjadi bahan baku tepung harus memenuhi persyaratan keamanan pangan sesuai jenis pemanfaatannya. Beras yang tidak memenuhi syarat sebagai bahan pangan tidak boleh digunakan untuk produk konsumsi manusia.

Kelima, mempercepat pemerataan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan.

Distribusi perlu memperhatikan kondisi harga, kebutuhan daerah, serta ketepatan sasaran penerima bantuan.

Keenam, memperkuat pengawasan dan evaluasi nasional.

DPN ETH mendorong Badan Pangan Nasional, Bulog, serta lembaga pengawasan yang berwenang melakukan evaluasi tata kelola stok, efisiensi penyimpanan, dan efektivitas distribusi.

Pemeriksaan tersebut harus dilakukan secara objektif dan tidak dimaksudkan sebagai anggapan bahwa telah terjadi penyimpangan atau tindak pidana.

Safrizal: Ketahanan Pangan Harus Melindungi Petani dan Konsumen

Menutup rancangan pernyataan sikap DPN ETH, Safrizal menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pangan nasional harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

“Pemerintah harus menjadikan ketahanan pangan sebagai fondasi kesejahteraan rakyat. Petani harus memperoleh kepastian pasar dan harga yang layak, sementara masyarakat harus mendapatkan pangan yang berkualitas dengan harga terjangkau. Jangan sampai negara berhasil meningkatkan produksi dan cadangan beras, tetapi belum mampu membangun tata kelola yang benar-benar efisien dan berkelanjutan.”

Safrizal menambahkan:

“Indonesia membutuhkan sistem pangan yang kuat dari hulu sampai hilir. Produksi harus ditingkatkan, petani dilindungi, gudang diperbaiki, mutu dijaga, distribusi dipercepat, dan seluruh kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Itulah arah pembangunan ketahanan pangan yang harus diperjuangkan.”

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Ganda Satria Dharma yang menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan.

“DPN Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah menyusun indikator yang jelas untuk menilai keberhasilan pengelolaan cadangan pangan. Ukurannya bukan hanya volume stok, tetapi juga kualitas persediaan, efisiensi biaya, ketepatan distribusi, dan manfaatnya bagi masyarakat.”

DPN ETH menilai bahwa laporan besarnya stok beras nasional merupakan perkembangan positif yang harus dijaga.

Namun, rencana lelang ratusan ribu ton beras juga menjadi momentum untuk menguji efektivitas pengelolaan cadangan pangan.

Pertanyaan yang harus dijawab pemerintah bukan hanya berapa juta ton beras yang tersedia, tetapi seberapa baik negara menjaga dan memanfaatkan cadangan tersebut untuk kepentingan rakyat.

Ketahanan pangan yang kuat harus ditopang produksi yang berkelanjutan, penyimpanan yang baik, distribusi yang adil, dan tata kelola yang akuntabel.

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG

Safrizal
Ketua Umum

Ganda Satria Dharma
Sekretaris Jenderal

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Selasa, 27 Oktober 2026