Medan, Sumatera Utara — Senin, 5 Oktober 2026 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mendorong percepatan digitalisasi data bantuan sosial agar pelayanan semakin cepat, transparan, dan tepat sasaran. Pembenahan pendataan menjadi perhatian penting supaya masyarakat yang membutuhkan dapat teridentifikasi dengan baik.

Dalam publikasi Diskominfo Sumut pada 3 Oktober 2026, Kepala Dinas Sosial Sumut Ady Putra Parlaungan menjelaskan penggunaan sistem Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dikelola Kementerian Sosial. Keterangan tersebut disampaikan dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Medan, Jumat (2/10/2026).

Menurut Ady, Kota Medan dan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi wilayah percontohan pelaksanaan program digital tersebut di Sumut. Pendataan dapat dilakukan secara mandiri maupun dengan bantuan agen melalui portal resmi Kementerian Sosial.

Ia menegaskan, keputusan mengenai penerima bantuan tetap berada pada Kementerian Sosial. Karena itu, pendaftaran data perlu dibedakan dari penetapan seseorang sebagai penerima bansos.

Dinas Sosial turut memantau verifikasi kondisi masyarakat di lapangan, sementara koordinasi dengan instansi kependudukan mendukung pencocokan identitas. Langkah tersebut diharapkan membantu penyaluran program seperti Program Keluarga Harapan dan Bantuan Pangan Nontunai.

Pembenahan data ini relevan dengan agenda perlindungan sosial pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sekretariat Negara melaporkan bahwa dalam rapat terbatas pada 30 September 2026, Presiden membahas persiapan bantuan pangan dan subsidi upah untuk kuartal keempat guna menjaga daya beli masyarakat.

Bagi warga Sumut, manfaat digitalisasi perlu hadir melalui proses yang mudah dipahami. Penjelasan mengenai persyaratan, tahapan verifikasi, dan tempat meminta bantuan akan membantu masyarakat mengikuti pendataan dengan lebih tertib.

Pendampingan juga perlu menjangkau warga yang belum terbiasa menggunakan layanan digital. Lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat dengan keterbatasan akses internet membutuhkan pelayanan yang mempertimbangkan keadaan mereka.

DPP Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, di bawah kepemimpinan Bahar Effendi Pulungan, S.H., dapat mengambil bagian melalui penyebarluasan informasi resmi dan penyampaian aspirasi warga kepada instansi terkait. Pendampingan masyarakat perlu menghormati kewenangan pemerintah serta menjaga kerahasiaan data pribadi.

Dalam pandangan redaksi, keberhasilan pembenahan bansos perlu dilihat dari ketepatan data dan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan. Kanal pengaduan yang jelas serta kesempatan memperbaiki data menjadi bagian penting agar kebutuhan warga mendapat perhatian.

Digitalisasi diharapkan memperpendek jarak antara layanan pemerintah dan masyarakat. Dengan pendataan yang akurat, informasi yang terbuka, serta pendampingan yang memadai, bantuan dapat semakin mendukung keluarga yang membutuhkan.

Sumber: Diskominfo Provinsi Sumatera Utara, “Kadinsos Sumut Dorong Percepatan Digitalisasi Data Bansos”, 3 Oktober 2026. https://diskominfo.sumutprov.go.id/page/berita/kadinsos-sumut-dorong-percepatan-digitalisasi-data-bansos

Sekretariat Negara RI, “Presiden Prabowo Siapkan Bantuan Pangan dan Subsidi Upah Kuartal IV untuk Jaga Daya Beli Masyarakat”, 30 September 2026. https://www.setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_siapkan_bantuan_pangan_dan_subsidi_upah_kuartal_iv_untuk_jaga_daya_beli_masyarakat

Redaksi: Elang Tiga Global News