Medan, Sumatera Utara — Kamis, 10 September 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengusulkan empat skema kerja sama untuk menyatukan kekuatan ekonomi 10 provinsi di Pulau Sumatera. Usulan tersebut disampaikan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dalam Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera pada Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia–Malaysia–Thailand Growth Triangle atau IMT-GT ke-32 di Medan.

Empat skema yang ditawarkan meliputi integrasi rantai nilai komoditas unggulan, pengembangan kawasan dan jaringan logistik antarprovinsi, pembentukan skema pembiayaan bersama, serta penguatan stabilitas pangan dan agribisnis.

Menurut Bobby, integrasi rantai nilai diperlukan agar komoditas unggulan Sumatera tidak hanya dijual sebagai bahan mentah. Kelapa sawit Sumatera Utara, misalnya, dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi lebih banyak produk turunan melalui penguatan industri hilir.

Skema kedua berkaitan dengan pembangunan konektivitas dan kawasan logistik terintegrasi. Pemprov Sumut mengusulkan jalur kereta yang menghubungkan sentra produksi di sejumlah provinsi dengan pelabuhan dan jalur perdagangan internasional.

Konektivitas tersebut diharapkan dapat menekan biaya logistik yang disebut memiliki kontribusi besar terhadap pembentukan harga komoditas di Sumatera. Posisi Sumatera di sekitar Selat Malaka dan Samudra Hindia juga dinilai strategis untuk menjangkau pasar ekspor, termasuk Tiongkok dan India.

Skema ketiga adalah kerja sama berbasis proyek dengan target waktu yang terukur. Salah satu gagasan yang disampaikan ialah pembentukan badan usaha milik daerah gabungan lintas provinsi serta sindikasi bank pembangunan daerah untuk membantu pembiayaan proyek strategis kawasan.

Sementara itu, skema keempat diarahkan pada penguatan agribisnis, stabilisasi harga dan ketahanan pangan. Setiap daerah, terutama wilayah kepulauan dan terluar, dinilai perlu memiliki persediaan pangan penyangga untuk menghadapi gangguan distribusi maupun perubahan harga.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyambut gagasan penguatan kerja sama tersebut. Pemerintah pusat menyatakan terbuka terhadap konsep pembangunan kawasan Sumatera yang terintegrasi dalam bidang pangan, energi, logistik dan konektivitas, sepanjang tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pertemuan para gubernur tersebut juga menghasilkan penandatanganan kesepahaman mengenai rencana pembangunan, sinergi program dan kerja sama antardaerah.

Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara, Bahar Effendi Pulungan, SH, menilai gagasan penyatuan potensi ekonomi Sumatera harus diterjemahkan menjadi program yang nyata dan dapat diukur hasilnya.

Pernyataan Bahar Effendi Pulungan, SH:

“Kerja sama 10 provinsi ini merupakan peluang besar untuk memperkuat perekonomian Sumatera. Namun, keberhasilannya harus terlihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti terbukanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan petani dan nelayan, serta menurunnya biaya distribusi bahan kebutuhan pokok.”

Menurutnya, pembangunan konektivitas tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik. Infrastruktur harus membuka akses sentra produksi rakyat menuju pasar, pelabuhan, kawasan industri dan pusat distribusi.

“Jangan sampai daerah hanya menjadi pemasok bahan mentah, sementara nilai tambah dan keuntungan ekonominya lebih banyak dinikmati di tempat lain. Hilirisasi harus melibatkan usaha daerah, koperasi, UMKM, petani, nelayan dan tenaga kerja setempat,” lanjut Bahar dalam draf pernyataannya.

Bahar juga mengingatkan bahwa pembentukan BUMD gabungan dan kerja sama pembiayaan lintas daerah harus dilaksanakan secara transparan, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap proyek perlu memiliki target, jadwal, sumber pembiayaan serta indikator manfaat publik yang jelas.

Dewan Pimpinan Provinsi Elang Tiga Hambalang Sumatera Utara berharap pertemuan IMT-GT di Medan tidak berhenti pada penandatanganan kesepahaman. Pemerintah daerah perlu segera menyusun daftar proyek prioritas serta membuka informasi perkembangannya kepada masyarakat.

Sumber fakta: ANTARA Sumatera Utara dan ANTARA—pernyataan Mendagri.