Hambalang — Jumat, 28 Agustus 2026 Pemberlakuan tarif preferensi 0 persen bagi sejumlah produk olahan tuna dan cakalang Indonesia yang memasuki pasar Jepang sejak 1 Agustus 2026 dinilai menjadi peluang penting untuk memperkuat industri perikanan nasional. Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mendorong agar keuntungan perdagangan tersebut tidak berhenti pada eksportir dan industri pengolahan, tetapi ikut meningkatkan serapan hasil tangkapan dan kesejahteraan nelayan.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan fasilitas tarif 0 persen tersebut diterapkan melalui skema Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA). Sebelum pemberlakuan Protokol Perubahan IJEPA, empat pos tarif produk olahan tuna dan cakalang terkait dikenai tarif bea masuk umum atau MFN sebesar 9,6 persen. ([KKP][1])

SATUAN NELAYAN ETH: NELAYAN HARUS IKUT MENIKMATI NILAI TAMBAH

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang pembebasan tarif tersebut sebagai peluang untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia sekaligus memperluas pasar hasil tangkapan nelayan.

Namun, peningkatan keuntungan di hilir idealnya diikuti perbaikan ekonomi di tingkat produsen.

“Tarif turun dari 9,6 persen menjadi 0 persen merupakan peluang besar bagi perikanan Indonesia. Tetapi keberhasilan kebijakan harus terlihat sampai di pelabuhan dan tempat pelelangan ikan. Nelayan tuna dan cakalang harus memperoleh pasar yang lebih luas serta harga yang semakin layak.”

Pernyataan tersebut merupakan sudut editorial Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang yang disiapkan sebagai materi pemberitaan organisasi.

EMPAT KELOMPOK PRODUK MENDAPAT FASILITAS

Menurut KKP, fasilitas tarif preferensi mencakup empat kode HS produk olahan, yakni cakalang dan bonito dalam kemasan kedap udara, tuna dalam kemasan kedap udara, cakalang dan bonito rebus-kering atau katsuobushi dengan persyaratan ukuran bahan baku minimal 30 sentimeter, serta tuna masak beku. ([KKP][1])

Pemberlakuan tarif tersebut merupakan tindak lanjut ratifikasi Protokol Perubahan IJEPA melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026. ([KKP][1])

EKSPOR KE JEPANG SUDAH BERNILAI BESAR

Data KKP menunjukkan nilai ekspor produk perikanan Indonesia ke Jepang sepanjang 2025 mencapai sekitar USD613,65 juta, meningkat 2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Udang menyumbang sekitar 52,1 persen, tuna-cakalang 26,2 persen dan mutiara 5,9 persen. Khusus produk olahan tuna-cakalang yang terkait fasilitas tarif preferensi IJEPA, nilai ekspornya pada 2025 mencapai USD76,41 juta atau meningkat 21 persen dibandingkan 2024. ([KKP][1])

Menurut Satuan Nelayan ETH, angka tersebut menunjukkan pasar Jepang mempunyai arti strategis bagi sektor perikanan Indonesia.

PERKUAT HUBUNGAN INDUSTRI DENGAN NELAYAN

Satuan Nelayan ETH mendorong perusahaan pengolahan dan eksportir yang memperoleh keuntungan dari tarif 0 persen memperkuat kemitraan langsung dengan nelayan, kelompok nelayan dan koperasi.

Kemitraan tersebut dapat mencakup kepastian pembelian hasil tangkapan, standar kualitas yang jelas, pembinaan penanganan ikan di atas kapal serta mekanisme harga yang transparan.

“Jangan sampai ekspor meningkat tetapi harga ikan di tingkat nelayan tidak bergerak. Nilai tambah perdagangan internasional harus dibagi secara adil sepanjang rantai produksi.”

11 UPI TELAH MEMPEROLEH REGISTRASI IJEPA

KKP telah melakukan penilaian administrasi dan teknis terhadap 30 Unit Pengolahan Ikan (UPI)/eksportir calon penerima fasilitas sejak Januari 2026.

Hasilnya, 11 UPI dinyatakan memenuhi persyaratan dan memperoleh Nomor Registrasi IJEPA. Lokasinya tersebar di Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Utara dan Sumatera Utara. Pemerintah juga menyatakan akan melakukan inspeksi berkala serta menyiapkan registrasi tahap berikutnya. ([KKP][1])

MUTU IKAN DIMULAI DARI ATAS KAPAL

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mengingatkan bahwa keberhasilan ekspor tuna tidak hanya ditentukan ketika ikan tiba di pabrik.

Penanganan sejak ikan ditangkap, penyimpanan di kapal, ketersediaan es atau sistem pendinginan, bongkar muat di pelabuhan hingga distribusi menentukan mutu produk yang akan masuk pasar internasional.

Karena itu, pemerintah perlu memperkuat fasilitas rantai dingin di sentra-sentra tuna dan memberikan pendampingan kepada nelayan mengenai standar kualitas yang dibutuhkan pasar ekspor.

KOPERASI NELAYAN PERLU MASUK RANTAI EKSPOR

Satuan Nelayan ETH juga mendorong koperasi nelayan tidak hanya berfungsi sebagai organisasi administratif, tetapi berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mampu mengumpulkan hasil tangkapan, menjaga mutu dan menjalin kontrak dengan industri.

Dengan posisi ekonomi yang lebih kuat, nelayan mempunyai peluang memperoleh daya tawar lebih baik.

Fasilitas tarif 0 persen juga dapat disinergikan dengan program pemerintah seperti Kampung Nelayan Merah Putih. KKP sendiri menyatakan kebijakan tarif tersebut diharapkan mendukung peningkatan serapan hasil tangkapan nelayan, industri pengolahan dan perluasan akses pasar. ([KKP][1])

JANGAN HANYA MENGEJAR VOLUME EKSPOR

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai pemerintah perlu menggunakan indikator yang lebih luas dalam mengevaluasi keberhasilan kebijakan.

Selain pertumbuhan nilai ekspor, perlu dilihat apakah terdapat peningkatan harga pembelian ikan di tingkat nelayan, volume hasil tangkapan yang terserap industri, jumlah nelayan yang masuk rantai pasok ekspor serta peningkatan pendapatan masyarakat pesisir.

“Indonesia memiliki nelayan, sumber daya tuna yang besar dan industri pengolahan. Ketika akses pasar semakin terbuka, momentum ini harus digunakan untuk membuat nelayan Indonesia semakin kuat.”

Satuan Nelayan ETH mendukung perluasan pasar internasional produk perikanan Indonesia sepanjang dilaksanakan dengan tata kelola yang berkelanjutan, menjaga sumber daya ikan dan memberikan manfaat ekonomi yang adil.

Tuna-cakalang Indonesia menembus pasar dunia, industri bertumbuh, ekspor meningkat — tetapi nelayan harus menjadi bagian utama yang menikmati keberhasilannya.