Hambalang, Kabupaten Bogor — 28 September 2026. Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menyoroti kajian penghentian jaringan 2G di Indonesia setelah Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengungkap pembahasan awal bersama pemerintah. DPN ETH menilai modernisasi jaringan diperlukan, tetapi transisi tidak boleh dilakukan sebelum pemerintah memastikan masyarakat yang masih bergantung pada 2G mempunyai akses pengganti yang terjangkau dan benar-benar tersedia.

Perkembangan terbaru dipublikasikan Senin, 28 September 2026. Ketua ATSI Marwan O. Baasir menyatakan rencana penghentian 2G masih dalam tahap pembahasan awal dengan pemerintah, sehingga hingga saat ini belum ada keputusan maupun tanggal penghentian jaringan 2G secara nasional.

ATSI memperkirakan pengguna 2G masih sekitar 8–10 persen dari pengguna layanan seluler Indonesia, atau kurang lebih 29 juta pengguna. Perkiraan itu dikaitkan dengan sekitar 297 juta registrasi kartu SIM berbasis biometrik hingga Agustus 2026.

Penghentian 2G Belum Diputuskan

Kajian penghentian jaringan 2G berkaitan dengan kebutuhan industri telekomunikasi menggunakan spektrum secara lebih efisien. Menurut ATSI, pita 900 MHz yang masih digunakan untuk layanan 2G berpotensi dialihkan untuk mendukung teknologi yang lebih baru seperti 4G dan 5G.

Namun, ATSI juga mengakui kondisi geografis Indonesia menjadi tantangan. Sebagian masyarakat, terutama pengguna feature phone dan warga di wilayah tertentu termasuk Indonesia timur, masih bergantung pada layanan dasar telepon dan SMS melalui jaringan lama.

Pada sisi lain, pemerintah memang sedang mempercepat pembangunan jaringan generasi baru. Komdigi pada 27 September menyatakan cakupan konektivitas digital Indonesia telah mencapai lebih dari 90 persen, tetapi pemerintah kini juga menekankan peningkatan kualitas konektivitas.

Komdigi sebelumnya juga menyatakan cakupan layanan 4G telah menjangkau lebih dari 95 persen wilayah, sementara daerah yang belum terlayani jaringan terestrial dapat memanfaatkan teknologi satelit. Meski demikian, cakupan agregat nasional tidak otomatis berarti kualitas dan akses perangkat pengganti telah sama di setiap desa dan kelompok masyarakat.

Safrizal: Jangan Sampai Modernisasi Membuat Masyarakat Kehilangan Akses Komunikasi

Safrizal, Ketua Umum DPN Elang Tiga Hambalang, menyatakan DPN ETH pada prinsipnya mendukung peningkatan teknologi telekomunikasi nasional. Namun, menurutnya, modernisasi harus dilakukan berdasarkan kesiapan masyarakat, bukan semata-mata kebutuhan optimalisasi teknologi.

“Indonesia tentu harus bergerak menuju teknologi yang lebih cepat dan efisien. Tetapi kalau sekitar 29 juta pengguna masih bergantung pada 2G, pemerintah tidak boleh mengambil keputusan yang membuat sebagian masyarakat tiba-tiba kehilangan sarana komunikasi.”

Safrizal menilai kebutuhan komunikasi dasar mempunyai dimensi pelayanan publik dan keselamatan, terutama bagi masyarakat yang menggunakan telepon seluler untuk hubungan keluarga, aktivitas ekonomi, menerima informasi pemerintah hingga menghubungi layanan darurat.

Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar apakah jaringan 4G tersedia secara statistik.

“Pertanyaannya harus lebih konkret. Apakah sinyal pengganti tersedia di lokasi yang sama? Apakah masyarakat mempunyai perangkat yang mendukung? Apakah harganya terjangkau? Jangan sampai jaringan lama dihentikan terlebih dahulu, sementara masyarakat baru diminta mencari jalan keluar setelahnya.”

Ganda Satria Dharma: Petakan 29 Juta Pengguna hingga Tingkat Wilayah

Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal DPN Elang Tiga Hambalang, mempertegas pernyataan Safrizal dengan meminta pemerintah dan operator membuat peta transisi pengguna 2G nasional sebelum menentukan jadwal penghentian.

“Angka 29 juta jangan berhenti sebagai statistik nasional. Harus diketahui mereka berada di provinsi dan kabupaten mana, berapa yang menggunakan feature phone, bagaimana kondisi jaringan 4G di wilayahnya, dan berapa biaya yang harus dikeluarkan apabila perangkatnya harus diganti.”

Menurut Ganda, pemetaan tersebut penting karena risiko transisi tidak sama bagi setiap kelompok.

Pengguna di kota dengan jaringan 4G kuat dan banyak pilihan perangkat murah menghadapi kondisi berbeda dengan warga di wilayah terpencil, lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah atau pelaku usaha yang masih menggunakan perangkat berbasis 2G.

“Sebelum menentukan switch-off, pemerintah harus membuat indikator kesiapan wilayah. Jangan menggunakan satu tanggal nasional apabila kondisi infrastrukturnya ternyata belum sama.”

Masalahnya Bukan Hanya Telepon Genggam

DPN ETH juga mengingatkan jaringan 2G tidak hanya dapat digunakan telepon genggam konvensional. Berbagai perangkat lama pada sistem pembayaran, telemetri, pelacakan, alarm maupun komunikasi mesin dapat pula menggunakan jaringan seluler generasi lama.

Karena itu, menurut DPN ETH, audit teknis perlu dilakukan untuk mengetahui perangkat nontelepon yang terdampak sebelum jaringan dihentikan.

Ganda Satria Dharma mengatakan:

“Pemerintah dan operator perlu memetakan bukan hanya pelanggan manusia tetapi juga perangkat yang masih berjalan menggunakan jaringan 2G. Kalau ada sistem bisnis atau layanan publik yang bergantung pada jaringan tersebut, migrasinya juga harus disiapkan.”

Spektrum Memang Harus Semakin Produktif

DPN ETH memahami argumen efisiensi spektrum. Frekuensi merupakan sumber daya terbatas, sementara kebutuhan kapasitas jaringan terus meningkat seiring pertumbuhan penggunaan data.

Komdigi pada Juli 2026 telah menyelesaikan seleksi pita frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz untuk penyelenggaraan jaringan bergerak seluler. Pemerintah menyatakan tambahan spektrum tersebut diarahkan untuk mempercepat konektivitas yang lebih cepat, stabil dan terjangkau.

Karena itu, DPN ETH menilai penghentian teknologi lama dapat menjadi bagian dari evolusi telekomunikasi, tetapi manfaat penggunaan spektrum yang lebih efisien harus dibandingkan secara transparan dengan biaya sosial migrasi jutaan pengguna.

Safrizal: Jangan Bebankan Seluruh Biaya Migrasi kepada Masyarakat

Safrizal meminta pemerintah dan industri menyiapkan skema transisi apabila penghentian 2G akhirnya diputuskan.

“Kalau perubahan ini menghasilkan keuntungan efisiensi spektrum dan peningkatan kapasitas jaringan, jangan seluruh biaya transisinya justru dibebankan kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang harus membeli perangkat baru.”

Menurutnya, pemerintah dapat membahas bersama operator dan produsen mengenai ketersediaan telepon 4G murah, program penukaran perangkat atau mekanisme lain yang tidak membebani APBN secara tidak terukur.

Ia juga meminta penjualan perangkat baru yang hanya mendukung 2G dievaluasi apabila pemerintah nantinya telah mempunyai kepastian jadwal penghentian jaringan.

ATSI sendiri menyebut dukungan regulasi dan insentif kemungkinan dibutuhkan dalam masa transisi, termasuk kebijakan terhadap perangkat 2G serta ketersediaan perangkat 4G/5G dengan harga terjangkau.

Ganda: Buat Tahapan Migrasi yang Bisa Diaudit Publik

Ganda Satria Dharma mengusulkan agar pemerintah menerapkan penghentian jaringan berdasarkan indikator kesiapan, bukan semata-mata berdasarkan tenggat kalender.

Menurutnya, indikator tersebut setidaknya meliputi cakupan jaringan pengganti, kualitas sinyal, jumlah pengguna 2G tersisa, kesiapan perangkat, keterjangkauan tarif dan kesiapan layanan darurat.

“Misalnya suatu wilayah sudah mempunyai cakupan pengganti yang memadai dan jumlah pengguna 2G tinggal sangat kecil, wilayah tersebut mungkin lebih siap. Tetapi wilayah yang masih mempunyai banyak pengguna dan kualitas jaringan penggantinya lemah harus mendapat waktu lebih panjang.”

Pendekatan seperti itu, menurut DPN ETH, dapat mengurangi risiko terjadinya kesenjangan digital baru akibat modernisasi jaringan.

Lima Langkah yang Didorong DPN ETH

DPN ETH mendorong pemerintah dan industri telekomunikasi untuk memetakan seluruh pengguna 2G berdasarkan wilayah; mengaudit kualitas jaringan 4G pengganti; menyiapkan perangkat migrasi yang terjangkau; mengidentifikasi perangkat mesin-ke-mesin yang masih menggunakan 2G; serta mengumumkan jadwal penghentian hanya setelah indikator kesiapan terpenuhi.

Safrizal menegaskan:

“Transformasi digital harus memperluas akses, bukan mengurangi akses. Teknologi boleh berganti, tetapi hak masyarakat memperoleh komunikasi yang terjangkau harus tetap dijaga.”

Ganda Satria Dharma menambahkan:

“Keputusan akhirnya harus berbasis data. Pemerintah perlu menunjukkan berapa pengguna yang sudah berhasil dimigrasikan, daerah mana yang belum siap dan langkah konkret apa yang dilakukan untuk menyelesaikannya.”

Fakta Terverifikasi per 28 September 2026

Pertama, ATSI pada 28 September menyatakan penghentian 2G masih berupa kajian dan pembahasan awal bersama pemerintah. Belum ada tanggal resmi penghentian nasional.

Kedua, ATSI memperkirakan pengguna yang masih bergantung pada jaringan 2G sekitar 29 juta atau 8–10 persen pengguna layanan seluler.

Ketiga, salah satu pertimbangan penghentian adalah pemanfaatan kembali spektrum 900 MHz untuk teknologi yang lebih baru seperti 4G dan 5G.

Keempat, Komdigi pada 27 September menyatakan cakupan konektivitas Indonesia sudah lebih dari 90 persen dan pemerintah kini mengejar peningkatan kualitas layanan.