Ketika organisasi pertahanan diperkuat, publik tidak cukup hanya melihat bertambahnya satuan dan komando. Yang jauh lebih penting adalah apakah kekuatan baru itu membuat pertahanan Indonesia semakin efektif, profesional, modern, dan benar-benar hadir untuk rakyat.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 5 Oktober 2026

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia (TNI), Senin, 5 Oktober 2026, menjadi momentum besar bagi pembangunan kekuatan pertahanan nasional. Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, sekaligus meresmikan 204 satuan baru TNI, termasuk enam Komando Daerah Militer (Kodam), 30 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan, 150 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan, serta sejumlah satuan lainnya.

Namun di tengah ekspansi organisasi tersebut, muncul satu pertanyaan yang layak dijawab secara terbuka kepada masyarakat: apakah bertambahnya struktur juga akan menghasilkan peningkatan kemampuan pertahanan yang sebanding?

Pertanyaan itu menjadi penting karena pada kesempatan yang sama Presiden Prabowo menegaskan bahwa sistem di tubuh TNI harus mengutamakan prestasi, bukan sekadar senioritas. Presiden juga meminta TNI terus belajar dan beradaptasi karena bentuk ancaman serta peperangan modern tidak lagi semata-mata berupa pertempuran fisik.

Bagi Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH), dua pesan tersebut—penguatan struktur dan meritokrasi—tidak boleh berjalan sendiri-sendiri.

Safrizal: Jangan Ukur Kekuatan TNI dari Banyaknya Struktur Saja

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menilai momentum HUT ke-81 TNI harus menjadi titik penguatan institusi pertahanan yang bukan hanya besar secara organisasi, tetapi juga semakin profesional, modern dan dipercaya rakyat.

“Kami mengapresiasi langkah Presiden Prabowo memperkuat TNI. Tetapi pembangunan kekuatan pertahanan tidak cukup diukur dari berapa banyak Kodam, brigade atau batalyon yang dibentuk. Ukuran akhirnya harus jelas: apakah pertahanan kita semakin kuat, respons terhadap ancaman semakin cepat, prajurit semakin profesional, alutsista semakin siap, dan rakyat semakin merasa terlindungi,” tegas Safrizal.

Menurut Safrizal, penekanan Presiden mengenai sistem prestasi juga merupakan pesan penting yang harus diterjemahkan hingga ke level paling bawah dalam pembinaan personel.

“Kalau Presiden sudah mengatakan prestasi harus lebih utama daripada sekadar senioritas, maka prinsip itu harus benar-benar hidup dalam sistem karier. Prajurit yang profesional, berintegritas, berprestasi dan mempunyai kemampuan harus memperoleh ruang berkembang. Meritokrasi jangan berhenti menjadi kalimat bagus dalam pidato, tetapi harus menjadi budaya organisasi,” lanjut Safrizal.

DPN ETH memandang kebijakan tersebut relevan dengan tuntutan zaman. Ancaman terhadap negara saat ini tidak hanya berasal dari perang konvensional, tetapi juga dapat berbentuk serangan siber, perang informasi, disinformasi, gangguan terhadap infrastruktur strategis, perkembangan drone dan kecerdasan buatan, hingga kompetisi geopolitik yang semakin kompleks.

Presiden sendiri menegaskan pada peringatan HUT TNI bahwa peperangan saat ini belum tentu berwujud fisik dan TNI harus terus menyesuaikan diri melalui pembelajaran serta latihan.

Ganda Satria Dharma: Jangan Sampai Penambahan Struktur Membesar, tetapi Pengawasan Tertinggal

Pernyataan Ketua Umum DPN ETH tersebut dipertegas oleh Ganda Satria Dharma, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang.

Menurut Ganda, pembangunan organisasi pertahanan yang semakin besar harus berjalan bersama penguatan tata kelola, evaluasi kinerja, pengawasan anggaran dan ukuran keberhasilan yang jelas.

“Semakin besar organisasi, semakin besar pula tanggung jawab negara untuk memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan kemampuan pertahanan yang nyata. Jangan sampai struktur bertambah, tetapi efektivitas, kesiapan personel, kualitas latihan, pemeliharaan alutsista dan pengawasannya tidak ikut meningkat,” tegas Ganda Satria Dharma.

Ia menilai masyarakat tidak membutuhkan laporan yang berhenti pada jumlah satuan baru yang dibentuk. Publik juga perlu melihat hasil nyata dari kebijakan tersebut dalam jangka menengah dan panjang.

“Kita harus mulai membangun budaya evaluasi berbasis hasil. Apakah setelah satuan-satuan baru dibentuk respons pertahanan semakin cepat? Apakah wilayah strategis semakin terlindungi? Apakah kemampuan prajurit meningkat? Apakah pengadaan dan pemeliharaan alutsista semakin efisien? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus menjadi bagian dari akuntabilitas negara,” tambah Ganda.

TNI Kuat Harus Tetap Bersama Rakyat

Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat Adil dan Makmur.” Presiden Prabowo juga menegaskan kembali posisi TNI sebagai tentara rakyat dan meminta prajurit tetap hadir membantu kesulitan masyarakat.

Bagi DPN ETH, frasa bersama rakyat justru menjadi salah satu modal strategis terbesar pertahanan Indonesia.

Kekuatan militer yang modern memang membutuhkan teknologi, alutsista, anggaran, organisasi dan sumber daya manusia unggul. Namun legitimasi moralnya tetap berasal dari kepercayaan masyarakat.

Safrizal mengingatkan bahwa semakin kuat TNI, semakin besar pula harapan masyarakat agar kekuatan tersebut digunakan secara profesional untuk menjaga kedaulatan negara, melindungi rakyat dan menghadapi ancaman terhadap NKRI.

DPN ETH Dorong Lima Arah Penguatan

DPN ETH mendorong agar pembangunan TNI ke depan difokuskan pada meritokrasi yang nyata dalam promosi dan pembinaan karier; modernisasi teknologi pertahanan termasuk siber, drone dan kecerdasan buatan; kesiapan personel dan alutsista yang terukur; tata kelola serta pengawasan anggaran pertahanan yang kuat; dan pemeliharaan hubungan TNI dengan rakyat tanpa mengurangi profesionalisme serta tugas utama pertahanan negara.

Menurut DPN ETH, Indonesia memang membutuhkan TNI yang kuat. Luas wilayah Indonesia, posisi geografis yang strategis, jalur perdagangan internasional, kekayaan sumber daya serta perubahan situasi geopolitik membuat pembangunan kekuatan pertahanan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan.

Presiden Prabowo dalam amanatnya juga menekankan bahwa Indonesia yang wilayahnya sangat luas harus terus membangun kekuatan TNI.

Tetapi kekuatan tersebut, menurut DPN ETH, harus dibangun dengan ukuran keberhasilan yang dapat dipertanggungjawabkan.

TNI yang besar belum tentu otomatis menjadi TNI yang kuat. TNI menjadi kuat ketika struktur yang besar diisi manusia berprestasi, teknologi modern, kepemimpinan berintegritas, anggaran yang efektif, kesiapan operasi yang tinggi, serta kepercayaan rakyat yang terus terjaga.

Itulah pekerjaan besar setelah perayaan HUT selesai.

Dan di situlah kontrol publik harus tetap hidup.