Minggu, 1 November 2026

Lokasi Penerbitan: Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Rapi

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menyoroti pentingnya penguatan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan di Indonesia. Upaya tersebut dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penanganan ikan di atas kapal, pendaratan hasil tangkapan, pengangkutan, penyimpanan, hingga penjualan kepada masyarakat.

Mutu ikan memiliki hubungan langsung dengan kesehatan konsumen, nilai jual hasil tangkapan, dan keberlanjutan usaha nelayan serta pemilik kapal perikanan.

Penanganan ikan yang tidak memenuhi standar kebersihan dan suhu penyimpanan dapat mempercepat penurunan mutu, meningkatkan risiko kerusakan produk, dan menyebabkan kerugian ekonomi.

Karena itu, organisasi menilai bahwa peningkatan standar mutu harus disertai dukungan fasilitas, pelatihan, dan pembiayaan yang terjangkau bagi nelayan kecil.

Pengawasan keamanan pangan juga perlu dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan, tanpa membebankan persyaratan yang tidak relevan kepada pelaku usaha perikanan skala kecil.

PENTINGNYA MUTU IKAN BAGI MASYARAKAT

Ikan merupakan salah satu sumber protein hewani yang memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat.

Kualitas ikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesegaran saat ditangkap, kebersihan peralatan, penanganan di atas kapal, penggunaan es, serta kondisi pengangkutan dan penyimpanan.

Ikan yang tidak ditangani secara benar dapat mengalami penurunan kualitas sebelum sampai ke konsumen.

Dalam beberapa jenis ikan, penyimpanan yang tidak memadai juga dapat meningkatkan risiko pembentukan histamin yang tidak dapat dihilangkan hanya dengan memasak.

Oleh sebab itu, pengendalian mutu harus dilakukan sejak awal rantai pasok.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai bahwa edukasi penanganan ikan yang baik perlu menjangkau seluruh pelaku usaha, termasuk nelayan tradisional, awak kapal, pedagang, dan pengelola tempat pelelangan ikan.

PENGAWASAN MUTU PERIKANAN MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB BERSAMA

Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki perangkat kelembagaan dan regulasi untuk mengawasi mutu serta keamanan hasil kelautan dan perikanan.

Salah satu lembaga yang menjalankan fungsi tersebut adalah Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan atau BPPMHKP.

Pengawasan mutu diperlukan untuk memastikan produk perikanan memenuhi persyaratan yang berlaku, baik untuk pasar domestik maupun perdagangan internasional.

Pelaksanaan pengawasan harus mencakup pembinaan, pengujian sesuai kebutuhan, pemeriksaan fasilitas, dan penerapan standar penanganan produk.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang memandang bahwa nelayan dan pemilik kapal perlu memperoleh penjelasan yang mudah dipahami mengenai persyaratan yang berlaku bagi kegiatan usahanya.

Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berfungsi menemukan pelanggaran, tetapi juga membantu pelaku usaha memperbaiki proses produksi.

NELAYAN KECIL MEMBUTUHKAN FASILITAS PENDUKUNG

Salah satu tantangan dalam menjaga mutu hasil tangkapan adalah keterbatasan fasilitas penyimpanan dan penanganan ikan.

Ketersediaan es yang cukup, air bersih, wadah ikan yang higienis, serta fasilitas bongkar muat yang layak merupakan kebutuhan penting.

Nelayan yang harus melakukan perjalanan jauh dari lokasi penangkapan menuju tempat pendaratan memerlukan sistem penanganan yang sesuai dengan durasi perjalanan dan jenis hasil tangkapan.

Apabila fasilitas tersebut tidak tersedia, kualitas ikan berpotensi menurun dan harga jual dapat terpengaruh.

Organisasi menilai bahwa pemerintah perlu memperkuat dukungan infrastruktur bagi nelayan kecil, termasuk penyediaan fasilitas es, tempat penanganan hasil tangkapan, dan sarana distribusi yang memadai.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENDAPATAN NELAYAN

Pengawasan mutu tidak hanya berkaitan dengan keamanan pangan, tetapi juga dengan keberlangsungan usaha perikanan.

Produk yang ditangani secara baik memiliki peluang lebih besar untuk memenuhi persyaratan pembeli dan mempertahankan nilai jual.

Sebaliknya, produk yang mengalami kerusakan dapat ditolak pembeli atau dijual dengan harga lebih rendah.

Kondisi tersebut dapat merugikan nelayan, pemilik kapal, pedagang, dan konsumen.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai bahwa perlindungan konsumen dan peningkatan pendapatan nelayan harus menjadi tujuan bersama dalam pembangunan sistem mutu perikanan nasional.

PANDANGAN SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa penguatan mutu hasil perikanan harus dilaksanakan melalui kerja sama pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.

Organisasi menilai nelayan kecil tidak boleh tertinggal dalam penerapan standar keamanan pangan.

Program pembinaan harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi, kondisi geografis, dan jenis kegiatan usaha masyarakat.

Peningkatan mutu seharusnya membuka kesempatan pasar yang lebih luas serta memberikan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan nelayan dan pemilik kapal ikan.

PERKEMBANGAN PENGAWASAN MUTU PERIKANAN NASIONAL TAHUN 2026

Pada 6 Oktober 2026, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengumumkan penguatan kerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan mutu dan keamanan pangan asal ikan.

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian pada 5 Oktober 2026 di Jakarta.

Ruang lingkupnya meliputi pengawasan produksi dan peredaran pangan asal ikan, pengujian laboratorium, pertukaran informasi, edukasi, serta pendampingan pelaku usaha.

Sebanyak 46 unit pelaksana teknis Badan Mutu KKP dan 83 unit pelaksana teknis BPOM direncanakan memperkuat pelaksanaan kegiatan bersama di berbagai wilayah Indonesia.

Sebelumnya, pada 24 September 2026, Badan Mutu KKP Kendari bersama Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari dan Bank Syariah Indonesia menyelenggarakan pelatihan penanganan ikan dan literasi keuangan di Kelurahan Lapulu, Kota Kendari.

Kegiatan yang diikuti 40 nelayan tersebut memberikan pembekalan mengenai cara penanganan ikan yang baik untuk mempertahankan mutu hasil tangkapan.

Selain itu, KKP melaporkan bahwa nilai ekspor produk perikanan Indonesia selama Januari hingga Juni 2026 mencapai sekitar Rp52,6 triliun, dengan volume 566,25 ribu ton.

Perkembangan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan standar mutu agar hasil perikanan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri dan persyaratan perdagangan internasional.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai bahwa peningkatan mutu dan penguatan perdagangan harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan kecil serta pemilik kapal ikan.

SARAN DAN MASUKAN SATUAN NELAYAN ELANG TIGA HAMBALANG

Pertama, Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu memperluas pelatihan penanganan ikan yang baik bagi nelayan kecil, awak kapal, dan pemilik kapal perikanan.

Kedua, meningkatkan ketersediaan es dan fasilitas penyimpanan ikan di pelabuhan perikanan serta tempat pendaratan ikan.

Ketiga, memperkuat pengawasan kebersihan dan sanitasi pada kegiatan penanganan, pengangkutan, serta perdagangan hasil perikanan.

Keempat, memberikan pendampingan kepada kelompok nelayan dan koperasi dalam memenuhi standar mutu sesuai jenis kegiatan usahanya.

Kelima, menyediakan layanan pengujian mutu yang mudah dijangkau serta informasi biaya dan prosedur pelayanan yang transparan.

Keenam, meningkatkan edukasi mengenai penggunaan wadah ikan yang higienis, pengendalian suhu, dan pencegahan kontaminasi.

Ketujuh, memperkuat koordinasi antara KKP, BPOM, pemerintah daerah, pengelola pelabuhan, dan organisasi nelayan.

Kedelapan, memberikan dukungan pembiayaan yang terjangkau bagi nelayan dan pemilik kapal untuk memperbaiki fasilitas penanganan hasil tangkapan.

Kesembilan, memastikan penerapan standar mutu tidak menimbulkan pungutan tidak resmi atau hambatan administratif yang tidak sesuai ketentuan.

Kesepuluh, melakukan evaluasi berkala terhadap dampak program pengawasan mutu bagi keamanan konsumen, nilai jual ikan, dan pendapatan masyarakat nelayan.

PENGAWASAN MUTU HARUS MEMBERIKAN MANFAAT EKONOMI

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang menilai bahwa pengawasan mutu yang efektif harus memberikan perlindungan kepada konsumen sekaligus memperkuat kemampuan usaha nelayan.

Nelayan yang mampu mempertahankan kesegaran hasil tangkapan berpeluang memperoleh akses pasar yang lebih baik.

Namun, peningkatan mutu harus disertai dukungan infrastruktur dan pendidikan agar tidak menjadi beban tambahan bagi masyarakat pesisir.

Pemerintah juga perlu memastikan program pembinaan menjangkau daerah terpencil dan wilayah kepulauan.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang mengajak pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPOM, pengelola pelabuhan, koperasi, serta seluruh pelaku usaha untuk memperkuat sistem pengawasan mutu hasil perikanan.

Perlindungan konsumen harus berjalan bersama peningkatan keterampilan, penyediaan fasilitas, dan perlindungan pendapatan nelayan.

Ikan yang aman dan bermutu merupakan kepentingan masyarakat, sedangkan nelayan yang sejahtera merupakan fondasi keberlanjutan sektor perikanan nasional.

Satuan Nelayan Elang Tiga Hambalang

Kuat Bersama, Tangguh di Laut.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

SUMBER INFORMASI

1. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 6 Oktober 2026.

KKP dan BPOM Perkuat Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Asal Ikan.

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 26 September 2026.

Badan Mutu KKP Kendari Tingkatkan Kompetensi Nelayan melalui Bimtek SKPI.

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan, 14 September 2026.

Ekspor Produk Perikanan Semester I 2026 Capai Rp52,6 Triliun, KKP Perkuat Sertifikasi Mutu.

4. JDIH Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Keputusan Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam Rangka Penyediaan Pangan Sehat.

REDAKSI: ELANG TIGA GLOBAL NEWS

EDITOR: RAPI