Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — 3 Oktober 2026. Memasuki musim tanam Oktober 2026–Maret 2027, ketersediaan pupuk menjadi salah satu faktor paling menentukan keberhasilan produksi pertanian nasional. Bagi petani, ukuran keberhasilan kebijakan pupuk bukan hanya besarnya alokasi secara nasional, tetapi apakah pupuk tersedia tepat waktu, mudah ditebus, sesuai kebutuhan tanaman, dan diterima dengan harga yang telah ditetapkan.

PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatat realisasi penebusan pupuk bersubsidi hingga 23 September 2026 telah mencapai 6,77 juta ton, atau sekitar 69 persen dari total alokasi pupuk bersubsidi tahun 2026. Perusahaan juga menggunakan sistem i-Pubers dan Command Center untuk memantau penebusan serta kondisi stok sampai tingkat kios sehingga penyesuaian distribusi dapat dilakukan sesuai kebutuhan wilayah.

Pupuk Indonesia menyatakan upaya meningkatkan akses petani tidak hanya dilakukan melalui distribusi, tetapi juga melalui penyederhanaan proses penebusan. Petani yang memenuhi ketentuan dapat menggunakan identitas kependudukan dalam proses penebusan melalui sistem yang telah disiapkan. Perusahaan juga menyebut kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi sebesar 20 persen telah berlaku sejak Oktober 2025.

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang memandang capaian tersebut sebagai perkembangan penting bagi sektor pertanian. Namun, angka penebusan nasional sebesar 69 persen belum dengan sendirinya membuktikan bahwa distribusi telah merata di seluruh sentra produksi.

Kondisi kebutuhan pupuk berbeda antara satu wilayah dan wilayah lainnya. Waktu tanam juga tidak berlangsung bersamaan. Karena itu, stok yang terlihat aman secara nasional tetap harus diikuti pemantauan sampai tingkat kabupaten, kecamatan, desa, kelompok tani, dan titik penyaluran.

Sebagai bagian dari kontrol sosial, Satuan Petani ETH menilai pengawasan pupuk bersubsidi perlu diarahkan pada tiga hal utama: ketersediaan, ketepatan waktu, dan ketepatan sasaran.

Pupuk yang datang setelah masa pemupukan akan kehilangan sebagian manfaatnya bagi produksi. Sebaliknya, distribusi yang tepat waktu dapat membantu petani menjaga pertumbuhan tanaman sekaligus mendukung target produksi pangan nasional.

Satuan Petani ETH juga memandang digitalisasi distribusi sebagai langkah positif sepanjang tidak menciptakan kesulitan baru bagi petani yang memiliki keterbatasan akses teknologi. Petani lanjut usia, wilayah dengan jaringan internet terbatas, maupun petani yang menghadapi persoalan administrasi harus tetap memperoleh pelayanan dan pendampingan.

Ketahanan Pangan Harus Dimulai dari Kepastian Sarana Produksi

Ketahanan pangan nasional tidak hanya bergantung pada luas tanam. Produktivitas sangat dipengaruhi oleh kualitas benih, ketersediaan air, pupuk, pengendalian hama, alsintan, serta kepastian pasar setelah panen.

Karena itu, Satuan Petani Elang Tiga Hambalang mendukung penguatan sistem distribusi pupuk sebagai bagian dari strategi menjaga produksi nasional.

Namun dukungan tersebut harus dibarengi dengan keterbukaan informasi. Petani seharusnya dapat mengetahui berapa alokasi pupuk di wilayahnya, berapa yang telah ditebus, berapa stok yang masih tersedia, dan ke mana harus mengadu apabila terjadi masalah.

Transparansi semacam itu juga dapat membantu pemerintah mendeteksi lebih cepat daerah yang berpotensi kekurangan pupuk ketika memasuki masa pemupukan.

Usulan Satuan Petani Elang Tiga Hambalang

Satuan Petani ETH mengusulkan empat langkah konkret.

Pertama, pemerintah bersama Pupuk Indonesia perlu menyediakan dashboard stok pupuk sampai tingkat kecamatan atau titik penyalur, sehingga petani dan kelompok tani dapat mengetahui kondisi pasokan secara lebih terbuka.

Kedua, dibuat sistem peringatan dini kekurangan pupuk. Apabila stok suatu wilayah mendekati batas minimum menjelang masa pemupukan, realokasi dari gudang atau wilayah lain dapat dilakukan sebelum kelangkaan terjadi.

Ketiga, pemerintah daerah dan penyuluh pertanian perlu memperkuat posko pengaduan pupuk di sentra produksi, terutama selama musim tanam Oktober 2026–Maret 2027.

Keempat, distribusi pupuk harus diikuti pendampingan mengenai pemupukan berimbang berdasarkan kebutuhan tanah dan tanaman, sehingga subsidi tidak hanya meningkatkan jumlah pupuk yang digunakan, tetapi benar-benar meningkatkan produktivitas.

Kontrol Sosial Harus Sampai ke Lapangan

Satuan Petani Elang Tiga Hambalang menilai pengawasan pupuk bersubsidi sebaiknya tidak hanya dilakukan ketika muncul keluhan.

Pengawasan preventif lebih penting: memeriksa kesiapan stok sebelum musim tanam, memastikan harga sesuai ketentuan, memantau kualitas pelayanan titik penyalur, dan melakukan evaluasi terhadap daerah yang realisasi penebusannya terlalu rendah atau terlalu tinggi dibandingkan kebutuhan riil.

Satuan Petani ETH mendukung kebijakan pemerintah yang bertujuan memperkuat produksi dan ketahanan pangan nasional. Pada saat yang sama, organisasi akan terus mendorong agar manfaat kebijakan tersebut benar-benar dirasakan petani sampai tingkat desa.

Pupuk tersedia tepat waktu berarti tanaman terlindungi, biaya produksi lebih terkendali, dan peluang hasil panen meningkat. Dari sanalah ketahanan pangan nasional dibangun—dimulai dari kebutuhan petani di lapangan.