DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG (DPN ETH)

EDISI RABU, 14 OKTOBER 2026
Kategori: Pemerintahan | Pengawasan Keuangan Negara | Pendidikan | Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis menghadapi ujian serius. Puluhan dapur dikenai sanksi karena belum menyelesaikan kewajiban pengembalian dana. Pemerintah dituntut menjaga uang negara tanpa mengorbankan hak anak-anak memperoleh makanan bergizi.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Rabu, 14 Oktober 2026 — Pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan nasional setelah Badan Gizi Nasional (BGN) memberlakukan penghentian operasional sementara terhadap 91 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum menyelesaikan tindak lanjut temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Nilai temuan yang belum dikembalikan ke kas negara mencapai Rp18.198.223.745 atau sekitar Rp18,19 miliar.

Kebijakan tersebut diumumkan Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Ketut Sumedana, pada Selasa (13/10/2026), berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tertanggal 18 Mei 2026 mengenai pengelolaan Program MBG.

Sebanyak 91 SPPG tersebut tersebar dalam tiga wilayah pengawasan, yakni empat SPPG di wilayah I, 73 SPPG di wilayah II, dan 14 SPPG di wilayah III.

BGN menegaskan bahwa penghentian sementara tersebut dapat dicabut apabila pengelola menyelesaikan kewajiban pengembalian dana ke kas negara dengan menunjukkan bukti penyetoran yang sah.

Perkembangan ini tercantum dalam Siaran Pers Resmi BGN Nomor SIPERS-354/BGN/10/2026.

KEPALA BGN BERIKAN PERINGATAN: DAPUR YANG TIDAK MENYELESAIKAN KEWAJIBAN TERANCAM SANKSI PERMANEN!

Perkembangan terbaru pada Rabu (14/10/2026) menunjukkan bahwa pemerintah tidak ingin membiarkan temuan pemeriksaan tersebut berlarut-larut.

Kepala BGN, Sudaryono, menyatakan bahwa SPPG yang tidak menyelesaikan kewajiban pengembalian dana dapat dikenai penghentian operasional secara permanen.

Pernyataan tersebut disampaikan seusai kegiatan peresmian SPPG untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi di Kabupaten Aceh Besar.

Sudaryono menjelaskan bahwa penyelesaian kewajiban diberikan batas waktu hingga akhir Desember 2026.

Apabila kewajiban tersebut belum dituntaskan ketika memasuki tahun anggaran berikutnya, BGN berencana mengambil tindakan lebih tegas.

BGN juga merencanakan keterbukaan informasi mengenai SPPG yang dikenai sanksi melalui portal resminya agar masyarakat dapat mengetahui alasan serta status penghentian operasional masing-masing dapur.

Penting ditegaskan bahwa 91 SPPG tersebut saat ini dikenai penghentian khusus, sedangkan sanksi permanen merupakan konsekuensi yang dinyatakan BGN apabila kewajibannya tidak diselesaikan.

Dengan demikian, belum tepat menyatakan bahwa seluruh 91 SPPG telah ditutup secara permanen.

DUA DAPUR MBG DI JAWA TENGAH DITUTUP PERMANEN, 4.965 PENERIMA MANFAAT TERDAMPAK

Persoalan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban keuangan.

Pada Selasa (13/10/2026), BGN juga mengumumkan penghentian operasional secara permanen terhadap dua SPPG di Jawa Tengah, masing-masing berada di Kota Semarang dan Kabupaten Batang.

Kedua dapur tersebut sebelumnya melayani 4.965 penerima manfaat.

Menurut BGN, keputusan penghentian permanen didasarkan pada sejumlah pertimbangan, termasuk penghentian operasional selama lebih dari 30 hari tanpa rekomendasi pembukaan kembali, serta temuan persoalan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat.

BGN menyatakan pelayanan kepada penerima manfaat yang terdampak akan dialihkan kepada SPPG terdekat yang memenuhi persyaratan operasional.

Kasus penghentian permanen dua SPPG di Jawa Tengah tersebut merupakan kebijakan yang berbeda dari penghentian sementara 91 SPPG akibat temuan pemeriksaan keuangan BPK.

Perbedaan tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai alasan dan status tindakan pemerintah.

DPN ELANG TIGA HAMBALANG: PROGRAM GIZI ANAK HARUS DIJAGA DARI KELEMAHAN PENGAWASAN!

Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang (DPN ETH) menilai perkembangan tersebut harus menjadi momentum pembenahan sistem pengawasan Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.

Program MBG mempunyai tujuan strategis dalam mendukung peningkatan gizi anak, kesehatan masyarakat, kualitas pendidikan, dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Namun, program dengan cakupan luas dan kebutuhan anggaran besar harus didukung sistem pengendalian internal yang kuat.

DPN ETH memandang bahwa ditemukannya kewajiban pengembalian dana yang belum diselesaikan oleh puluhan pengelola SPPG menunjukkan adanya persoalan kepatuhan dan tindak lanjut pengelolaan keuangan yang perlu segera dituntaskan.

Persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan menjadi masalah administratif yang terus berulang.

Pemerintah perlu memastikan adanya pengawasan terhadap perencanaan kebutuhan, pencairan anggaran, pengadaan bahan pangan, pembayaran operasional, pencatatan transaksi, serta pertanggungjawaban keuangan.

DPN ETH menegaskan bahwa temuan pemeriksaan BPK tidak otomatis membuktikan adanya tindak pidana korupsi.

Apabila terdapat indikasi tindak pidana, penanganannya harus dilakukan oleh aparat berwenang berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.

Namun, kewajiban administratif untuk menyelesaikan tindak lanjut pemeriksaan tetap harus dilaksanakan.

KETUA UMUM DPN ETH, SAFRIZAL: UANG NEGARA UNTUK GIZI ANAK HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Safrizal, menegaskan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan program nasional yang menyangkut kebutuhan masyarakat.

“Program Makan Bergizi Gratis harus memberikan manfaat nyata bagi kesehatan dan masa depan anak Indonesia. Setiap rupiah anggaran yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak boleh membiarkan kelemahan pengelolaan keuangan mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.”

Safrizal menilai pengawasan program harus dilaksanakan secara konsisten dan tidak hanya dilakukan setelah ditemukan persoalan.

“Ketika ditemukan ketidaksesuaian dalam pemeriksaan keuangan, pemerintah harus melakukan tindakan korektif secara terukur. Pengelola yang mempunyai kewajiban administratif harus menyelesaikannya, sedangkan dugaan tindak pidana harus ditangani berdasarkan bukti dan ketentuan hukum.”

Menurut Safrizal, pembangunan sumber daya manusia Indonesia membutuhkan kebijakan yang berkelanjutan, termasuk perlindungan terhadap kualitas dan kesinambungan pelayanan gizi.

DPN ETH memandang bahwa keberhasilan MBG tidak cukup hanya diukur berdasarkan banyaknya dapur yang dibangun maupun jumlah makanan yang disalurkan.

Keberhasilan program juga harus terlihat dari ketepatan sasaran penerima manfaat, keamanan pangan, kualitas gizi, serta pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab.

Anak-anak Indonesia harus memperoleh pelayanan gizi yang berkualitas, sementara uang negara yang digunakan untuk membiayainya harus dilindungi melalui pengawasan yang efektif.

SEKRETARIS JENDERAL DPN ETH, GANDA SATRIA DHARMA: TEMUAN BPK JANGAN HANYA BERAKHIR SEBAGAI ANGKA DALAM LAPORAN!

Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Elang Tiga Hambalang, Ganda Satria Dharma, mempertegas pentingnya pengawasan keuangan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

“Temuan pemeriksaan tidak boleh berhenti sebagai angka dalam laporan. Harus ada penanggung jawab tindak lanjut, batas waktu penyelesaian, bukti pengembalian apabila diwajibkan, dan pemeriksaan untuk memastikan masalah tidak berulang.”

Ganda mendorong penguatan sistem administrasi keuangan yang dapat diperiksa secara objektif.

“Pengelolaan program harus mempunyai jejak administrasi yang dapat diperiksa. Dengan demikian, pemerintah dapat membedakan kesalahan pencatatan, ketidakpatuhan administratif, dan dugaan perbuatan melawan hukum secara objektif.”

Dalam konteks pengawasan Program MBG, DPN ETH menilai perlunya sistem pencatatan yang mampu menghubungkan realisasi anggaran dengan kegiatan pelayanan.

Setiap SPPG harus mempunyai data mengenai penerimaan dana, pengeluaran operasional, pembelian bahan pangan, jumlah penerima manfaat, serta pelaksanaan distribusi makanan.

Pemerintah juga perlu memastikan setiap kewajiban pengembalian dana hasil pemeriksaan dicatat dan dipantau penyelesaiannya.

Transparansi harus dilaksanakan dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi dan informasi yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dibuka kepada publik.

JANGAN SAMPAI SANKSI TERHADAP PENGELOLA JUSTRU MENGHENTIKAN HAK ANAK MENDAPATKAN MAKANAN BERGIZI

DPN ETH memandang tindakan penghentian sementara terhadap pengelola yang belum menyelesaikan kewajiban perlu disertai langkah antisipasi terhadap dampak pelayanan.

Penerima manfaat tidak seharusnya kehilangan akses terhadap program hanya karena terdapat persoalan administrasi atau keuangan pada pihak pengelola.

Pemerintah perlu memperhitungkan kapasitas dapur pengganti, jarak distribusi, kesiapan tenaga kerja, serta kemampuan mempertahankan standar keamanan pangan.

Apabila pengalihan pelayanan dilakukan tanpa perencanaan, beban operasional dapur penerima pengalihan berpotensi meningkat.

Karena itu, setiap keputusan penghentian operasional harus dilengkapi rencana keberlanjutan pelayanan.

Kebijakan penegakan disiplin pengelolaan anggaran harus mampu mencapai dua tujuan sekaligus, yakni menegakkan akuntabilitas keuangan dan melindungi kepentingan penerima manfaat.

DASAR HUKUM: PROGRAM NASIONAL WAJIB MENJUNJUNG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

DPN ETH menekankan bahwa pengawasan pengelolaan Program MBG berkaitan dengan sejumlah prinsip hukum administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.

Pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang tersebut mengatur prinsip pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Kedua, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Peraturan ini mengatur pemeriksaan oleh BPK dan kewajiban pejabat menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai ketentuan.

Ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diubah.

Peraturan tersebut menjadi salah satu landasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasarkan kewenangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Keempat, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional.

Peraturan ini menjadi landasan pembentukan dan penyelenggaraan tugas Badan Gizi Nasional.

DPN ETH menilai pengawasan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperkuat pemerintahan yang bersih, bukan sekadar tindakan administratif setelah persoalan terjadi.

LIMA LANGKAH KONKRET DPN ELANG TIGA HAMBALANG KEPADA PEMERINTAH

Untuk memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, DPN ETH mengusulkan:

1. TUNTASKAN PENGEMBALIAN DANA HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN

BGN harus memastikan seluruh kewajiban pengembalian dana berdasarkan rekomendasi pemeriksaan diselesaikan sesuai ketentuan.

Setiap pengembalian harus didukung bukti penyetoran yang sah dan mekanisme verifikasi.

2. PERKUAT AUDIT DAN PENGAWASAN BERBASIS RISIKO

BGN perlu meningkatkan pengawasan terhadap SPPG yang memiliki risiko ketidakpatuhan keuangan, keterlambatan pertanggungjawaban, atau kelemahan pencatatan.

Pemeriksaan harus dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen dan bukti yang tersedia.

3. BANGUN SISTEM TRANSPARANSI PENGELOLAAN SPPG

Pemerintah perlu mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan pengawasan terhadap status operasional dapur, kepatuhan administrasi, dan perkembangan tindak lanjut temuan pemeriksaan.

Informasi yang dipublikasikan harus akurat serta menghormati ketentuan perlindungan data.

4. JAMIN KEBERLANJUTAN PELAYANAN BAGI PENERIMA MANFAAT

BGN harus memastikan penerima manfaat yang terdampak penghentian operasional SPPG tetap memperoleh pelayanan melalui pengalihan yang memenuhi standar kualitas dan keamanan pangan.

5. LAKUKAN EVALUASI NASIONAL TERHADAP TATA KELOLA ANGGARAN MBG

Pemerintah perlu mengevaluasi prosedur pencairan, pencatatan, pengadaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan.

Hasil evaluasi harus menjadi dasar perbaikan sistem agar persoalan serupa tidak terus berulang.

DPN ETH: PEMBANGUNAN GENERASI EMAS INDONESIA HARUS DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG BERSIH!

DPN Elang Tiga Hambalang menilai Program Makan Bergizi Gratis memiliki tujuan penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Karena itu, program tersebut perlu dijaga melalui pelaksanaan yang profesional, transparan, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DPN ETH mengapresiasi langkah pemerintah melakukan penindakan administratif terhadap pengelola yang belum menyelesaikan kewajiban hasil pemeriksaan.

Namun, pengawasan harus terus diperkuat sehingga penegakan disiplin tidak hanya dilakukan setelah persoalan ditemukan.

Pemerintah juga perlu memastikan bahwa tindakan korektif benar-benar menghasilkan perubahan dalam tata kelola pelayanan.

Keberhasilan program nasional tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, tetapi dari manfaat yang diterima rakyat dan kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap rupiah penggunaannya.

DPN ETH mendorong pemerintah menjadikan momentum ini sebagai langkah memperkuat integritas penyelenggaraan Program MBG.

DPN ELANG TIGA HAMBALANG MENEGASKAN: ANGGARAN GIZI ANAK HARUS DIJAGA, KEUANGAN NEGARA HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN, DAN HAK PENERIMA MANFAAT TIDAK BOLEH DIABAIKAN!

DEWAN PIMPINAN NASIONAL ELANG TIGA HAMBALANG (DPN ETH)

SAFRIZAL
Ketua Umum

GANDA SATRIA DHARMA
Sekretaris Jenderal