Dugaan Keganjilan Riwayat dan Alas Hak SHGB Kawasan HOP VII Harus Dibuka Secara Transparan

BONTANG, KALIMANTAN TIMUR – DPP Lembaga Pemantau Elang Tiga Hambalang (ETH) Kalimantan Timur menilai masih terdapat sejumlah keganjilan yang perlu dijelaskan secara terbuka terkait riwayat penguasaan dan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) di kawasan HOP VII, Kota Bontang.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut status administrasi aset ataupun rencana hibah lahan kepada Pemerintah Kota Bontang. Lebih jauh, terdapat kepentingan masyarakat dan ahli waris yang mengklaim memiliki riwayat penguasaan serta hak garapan atas tanah yang menjadi bagian dari kawasan tersebut.

DPP ETH Kaltim meminta Kantor Staf Presiden (KSP) mengambil peran dalam memfasilitasi pemeriksaan dan klarifikasi secara menyeluruh dengan menghadirkan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung terhadap riwayat dan penerbitan SHGB.

ETH MINTA KSP PANGGIL YAYASAN, PT BADAK LNG, DAN BPN BONTANG

Ketua DPP ETH Kaltim, Andi Ansong, meminta KSP menghadirkan:

1. Pengurus Yayasan Badak LNG.
2. Manajemen PT Badak LNG.
3. Kantor Pertanahan ATR/BPN Kota Bontang.
4. DJKN Kementerian Keuangan.
5. Perwakilan ahli waris atau pihak masyarakat yang mengklaim memiliki hak atas tanah.

Pemanggilan tersebut diperlukan untuk meminta penjelasan mengenai sejarah perolehan tanah, alas hak yang digunakan, proses pelepasan hak, dokumen pembebasan tanah, serta dasar hukum penerbitan SHGB Nomor 1903, 1904, 1905, dan 1906.

ETH mempertanyakan apakah sebelum SHGB diterbitkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap riwayat penguasaan tanah masyarakat dan apakah seluruh pihak yang memiliki hak atas bidang tanah tersebut telah memberikan persetujuan atau menerima penyelesaian hak sesuai ketentuan hukum.

ETH MINTA TIM BAPPIPSUS KPK DAN KEJAKSAAN AGUNG TURUT DIHADIRKAN

Tidak hanya meminta klarifikasi administratif, ETH Kaltim juga meminta KSP menghadirkan atau mengoordinasikan keterlibatan unsur Badan Pemeriksaan dan Pengawasan Khusus (BAPPIPSUS) KPK serta Kejaksaan Agung untuk menelaah aspek hukum sesuai kewenangan masing-masing.

Langkah ini diperlukan apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan prosedur, penyalahgunaan kewenangan, atau persoalan lain yang berpotensi menimbulkan kerugian negara maupun merugikan hak masyarakat.

ETH menegaskan bahwa pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan bukti dan tidak boleh berhenti pada penjelasan sepihak dari pihak yang berkepentingan.

HAK AHLI WARIS TIDAK BOLEH DIABAIKAN

ETH Kaltim memberikan perhatian khusus terhadap keterangan mengenai riwayat penguasaan tanah oleh leluhur masyarakat sejak sekitar tahun 1971 dan keberadaan surat segel tahun 1978 yang disebut menjadi bagian dari bukti historis penguasaan tanah.

Oleh karena itu, ETH meminta agar dokumen tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan peta bidang SHGB serta dokumen pengadaan tanah yang menjadi dasar perolehan hak oleh pihak yayasan atau perusahaan.

Apabila dalam pemeriksaan terbukti terdapat bidang tanah masyarakat yang dimasukkan ke dalam SHGB tanpa penyelesaian hak yang sah, tanpa persetujuan pihak yang berhak ketika persetujuan tersebut diwajibkan, atau melalui prosedur yang bertentangan dengan hukum, maka pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

JIKA TERBUKTI ADA PERBUATAN MELAWAN HUKUM, HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN

ETH Kaltim menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal terhadap pemeriksaan hukum.

Apabila terbukti Yayasan Badak LNG dan/atau PT Badak LNG melakukan pelanggaran prosedural dalam proses perolehan tanah atau penerbitan SHGB, termasuk apabila terbukti terdapat tanah masyarakat yang dimasukkan ke dalam sertifikat tanpa penyelesaian hak yang sah, maka harus ada pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban tersebut dapat mencakup aspek administrasi pertanahan, keperdataan, maupun pidana apabila unsur-unsur pelanggarannya terpenuhi.

ETH tidak sedang menghakimi pihak mana pun. Namun, ETH meminta agar semua pihak membuka dokumen dan memberikan penjelasan secara transparan.

PERNYATAAN KETUA DPP ETH KALTIM, ANDI ANSONG

“Jangan sampai masyarakat dan ahli waris kehilangan haknya hanya karena berhadapan dengan kekuatan administrasi perusahaan atau yayasan. Kami meminta KSP memfasilitasi pemeriksaan secara terbuka dengan menghadirkan Yayasan Badak LNG, PT Badak LNG, dan BPN Bontang untuk menjelaskan sejarah serta alas hak penerbitan SHGB mereka.”

“Jika memang seluruh proses perolehan tanah dilakukan sesuai hukum, silakan buktikan melalui dokumen. Tetapi apabila ditemukan tanah masyarakat yang masuk dalam SHGB tanpa pelepasan hak dan penyelesaian yang sah, maka persoalan ini harus dipertanggungjawabkan secara hukum.”

“Negara wajib melindungi asetnya, tetapi negara juga wajib melindungi hak masyarakat. Jangan sampai rencana pengelolaan atau hibah HOP VII berjalan sementara persoalan hak ahli waris belum mendapatkan kepastian.”

PENEGASAN ETH KALTIM

DPP ETH Kaltim meminta KSP agar persoalan HOP VII tidak hanya dipandang sebagai persoalan administrasi aset, melainkan juga sebagai persoalan kepastian hukum atas riwayat tanah dan perlindungan hak masyarakat.

Prinsip ETH Kaltim:

Buka sejarah tanahnya, periksa alas haknya, hadirkan ahli warisnya, dan pertanggungjawabkan setiap pelanggaran apabila terbukti.

DPP LEMBAGA PEMANTAU ELANG TIGA HAMBALANG (ETH) KALIMANTAN TIMUR

ANDI ANSONG
Ketua DPP ETH Kalimantan Timur