Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang mendorong pemerintah menjadikan program gentengisasi sebagai penggerak ekonomi rakyat melalui perluasan pasar, perlindungan kepentingan UMKM, kepastian pembayaran, dan penguatan industri bahan bangunan nasional.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 10 November 2026 (WIB).

Program gentengisasi pemerintah membuka peluang ekonomi bagi industri bahan bangunan dalam negeri. Peluncuran pengiriman 2,4 juta genteng produksi Jatiwangi, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026), menjadi momentum penting bagi pengusaha, UMKM, koperasi, serta penyedia jasa transportasi.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menyambut perkembangan tersebut dan mendorong pemerintah memastikan manfaat program dapat dirasakan secara luas, terutama oleh industri kecil dan masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada sektor produksi bahan bangunan.

Sebanyak 34 UMKM terlibat dalam program gentengisasi

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 8 November 2026, sebanyak 34 UMKM produsen genteng di Majalengka telah memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Sebanyak 11 UMKM lainnya masih menjalani proses sertifikasi.

Pengiriman genteng tersebut direncanakan menggunakan sekitar 600 truk secara bertahap, dengan distribusi menjangkau 27 kabupaten/kota, termasuk wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperkuat industri lokal sekaligus mendukung penyediaan rumah layak.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menekankan pentingnya menjaga kualitas bahan bangunan yang digunakan dalam program pemerintah.

Pengusaha kecil harus mendapatkan kesempatan berkembang

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa besarnya kebutuhan material pembangunan nasional harus menjadi kesempatan memperkuat industri rakyat.

Pelaku UMKM membutuhkan akses informasi mengenai kebutuhan material, pendampingan sertifikasi, modal produksi, serta kepastian pemasaran.

Perusahaan besar dapat berperan sebagai mitra distribusi dan pengembangan produksi. Sementara itu, koperasi dapat membantu menggabungkan kapasitas produksi anggotanya untuk memenuhi permintaan dalam jumlah besar.

Asosiasi mengingatkan bahwa kemitraan harus dilaksanakan secara adil, transparan, serta berdasarkan kesepakatan yang jelas mengenai mutu barang, harga, pengiriman, dan pembayaran.

Kepastian pembayaran harus menjadi perhatian

Pelaksanaan program gentengisasi juga memberikan pelajaran mengenai pentingnya administrasi pembayaran.

Pada 8 November 2026, pemerintah mengakui adanya persoalan pembayaran jasa pengangkutan kepada sebagian sopir dan kernet.

Perkembangan berikutnya, pada 9 November 2026, Menteri PKP mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Majalengka atas penyelesaian persoalan pembayaran tersebut.

Asosiasi menilai respons pemerintah merupakan langkah positif. Namun, mekanisme pembayaran perlu diperbaiki agar persoalan serupa tidak terulang dalam pelaksanaan program berikutnya.

Empat usulan kepada pemerintah

Pertama, Kementerian PKP bersama pemerintah daerah perlu menyediakan informasi terbuka mengenai kebutuhan material, persyaratan pemasok, dan mekanisme pengadaan sesuai ketentuan. Hasilnya diukur melalui keterbukaan informasi dan keterlibatan pemasok yang memenuhi persyaratan.

Kedua, Kementerian Perindustrian perlu memperluas pendampingan sertifikasi SNI dan peningkatan kapasitas produksi industri kecil. Indikatornya adalah bertambahnya produsen yang mampu memenuhi standar mutu.

Ketiga, penyelenggara program dan mitra pengadaan perlu memastikan kejelasan kontrak, jadwal pengiriman, serta pembayaran kepada pemasok dan penyedia transportasi. Hasilnya diukur melalui kesesuaian realisasi pembayaran dengan kesepakatan.

Keempat, Kementerian Koperasi dan pemerintah daerah perlu mendorong koperasi produsen serta UMKM membangun kemitraan usaha yang berkelanjutan dengan pengembang perumahan dan industri bahan bangunan.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang dapat berperan menghimpun data produsen bahan bangunan, mendokumentasikan hambatan anggota, memfasilitasi pendampingan usaha, serta mengusulkan dialog dengan kementerian dan pemerintah daerah.

Asosiasi juga dapat membantu anggota memahami persyaratan kemitraan dan mendokumentasikan persoalan kontrak maupun pembayaran untuk disampaikan kepada pihak berwenang melalui mekanisme resmi.

Langkah tersebut merupakan bagian dari perjuangan kepentingan sah pengusaha, UMKM, dan koperasi agar memperoleh kesempatan berusaha secara adil dan transparan.

Asosiasi berharap program gentengisasi tidak berhenti pada keberhasilan pengiriman material, tetapi berkembang menjadi penguatan industri bahan bangunan nasional yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pesan utama: Program pembangunan pemerintah harus menjadi peluang nyata bagi industri rakyat, dengan kemitraan yang adil, produk berkualitas, dan kepastian pembayaran bagi seluruh pelaku usaha.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak, Melindungi Kepentingan, dan Mendorong Kemajuan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.