Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah dan perbankan memastikan pembiayaan usaha semakin mudah diakses, transparan, dan mampu membantu pengusaha, UMKM, serta koperasi meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan kerja.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 10 November 2026 (WIB).

Penyaluran kredit program pemerintah mencapai Rp303,9 triliun per 5 November 2026. Capaian tersebut membawa harapan bagi jutaan pelaku usaha yang membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan produksi, memperluas pasar, dan menciptakan lapangan kerja.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai besarnya penyaluran pembiayaan harus diikuti pemerataan kesempatan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, menengah (UMKM), serta koperasi yang memenuhi persyaratan.

Kredit program menjangkau 4,37 juta debitur

Berdasarkan keterangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada 5 November 2026, realisasi kredit program telah mencapai 92,17 persen dari plafon, menjangkau 4,37 juta debitur.

Pemerintah melaporkan 68,09 persen pembiayaan diarahkan kepada sektor produksi.

Namun, data Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan kesenjangan pertumbuhan kredit yang perlu mendapat perhatian.

Pada September 2026, kredit perbankan nasional tumbuh 13,26 persen secara tahunan, sedangkan kredit UMKM hanya meningkat 2,68 persen. Kredit korporasi tumbuh lebih tinggi, yakni 21,31 persen.

Perbedaan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap akses pembiayaan UMKM, meskipun tidak dengan sendirinya membuktikan adanya diskriminasi oleh perbankan.

Perjuangan hak pengusaha dan koperasi

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa pembiayaan produktif merupakan salah satu kunci kemajuan ekonomi rakyat.

Pengusaha memerlukan kepastian proses pembiayaan investasi dan modal kerja. UMKM membutuhkan persyaratan yang mudah dipahami, sedangkan koperasi memerlukan skema yang sesuai dengan kegiatan ekonomi dan kemampuan kelembagaannya.

Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2025, yang berlaku sejak 2 November 2025, mewajibkan bank dan lembaga keuangan nonbank dalam cakupannya memberikan kemudahan akses pembiayaan UMKM melalui prinsip mudah, tepat, cepat, murah, dan inklusif.

Meski demikian, aturan tersebut tidak memberikan hak otomatis kepada setiap pemohon untuk memperoleh kredit. Penilaian kelayakan dan manajemen risiko tetap berlaku.

Asosiasi menekankan pentingnya memperjuangkan pelayanan yang adil, informasi biaya yang terbuka, serta mekanisme pengaduan bagi calon debitur yang menghadapi kendala.

Empat usulan konkret kepada pemerintah

Pertama, OJK perlu meningkatkan pengawasan pelaksanaan kemudahan pembiayaan UMKM. Indikatornya adalah kepatuhan lembaga keuangan terhadap ketentuan pelayanan.

Kedua, Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah perlu memperluas pendampingan legalitas, pembukuan, dan penyusunan proposal kredit.

Ketiga, bank penyalur perlu memperjelas persyaratan, biaya, tahapan pengajuan, serta informasi penanganan permohonan. Keberhasilannya dapat diukur melalui waktu pelayanan dan penyelesaian pengaduan.

Keempat, Kemenko Perekonomian bersama instansi terkait perlu mengevaluasi pemerataan pembiayaan berdasarkan wilayah, sektor usaha, dan kelompok debitur.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang dapat mengambil peran melalui pendataan hambatan pembiayaan anggota, pelatihan administrasi keuangan, dan pendampingan pengajuan kredit sesuai persyaratan.

Asosiasi juga dapat mengusulkan audiensi dengan OJK, kementerian terkait, dan perbankan untuk menyampaikan rekomendasi berdasarkan keluhan yang terdokumentasi.

Pemerintah telah menunjukkan komitmen memperluas pembiayaan produktif. Asosiasi mendorong agar keberhasilan program selanjutnya juga dinilai berdasarkan pertumbuhan usaha penerima, kemampuan mengembalikan kredit, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pesan utama: Modal usaha yang mudah diakses secara bertanggung jawab akan membantu pengusaha, UMKM, dan koperasi meningkatkan produktivitas serta menciptakan lapangan kerja.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak, Melindungi Kepentingan, dan Mendorong Kemajuan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.