Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang meminta pemerintah memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar mampu melindungi kepentingan anggota sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 10 November 2026 (WIB).

Kementerian Koperasi menargetkan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi 50.000 bendahara Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) hingga pertengahan Desember 2026.

Langkah pemerintah tersebut mendapat perhatian Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang yang memandang penguatan kemampuan pengelola keuangan sebagai salah satu fondasi keberhasilan koperasi nasional.

Asosiasi menilai koperasi harus mampu memberikan manfaat ekonomi nyata kepada anggotanya melalui pengelolaan keuangan yang terbuka, kegiatan usaha produktif, serta pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah percepat profesionalisme pengurus koperasi

Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi menyampaikan target sertifikasi tersebut saat membuka pelatihan bendahara KDKMP se-Provinsi Banten di Tangerang, Senin (9/11/2026).

Menurut keterangan Kementerian Koperasi, peningkatan kompetensi diperlukan agar pengurus mampu menjalankan pencatatan transaksi, administrasi, serta pertanggungjawaban keuangan secara profesional.

Pemerintah juga melaporkan lebih dari 30.000 gerai KDKMP telah rampung secara fisik dan tengah didorong menuju tahap operasional.

Namun, pembangunan fisik belum otomatis menunjukkan bahwa seluruh koperasi telah beroperasi atau menghasilkan keuntungan.

Banten latih 926 calon bendahara koperasi

Pemerintah Provinsi Banten melaporkan kegiatan pelatihan dan sertifikasi bendahara diikuti 926 peserta dalam dua angkatan.

Sebanyak 330 peserta mengikuti angkatan pertama pada 9–12 November 2026, sedangkan 596 peserta lainnya dijadwalkan mengikuti angkatan kedua pada 16–19 November 2026.

Materi kegiatan mencakup pengelolaan kas, pencatatan keuangan, penyusunan neraca, serta uji kompetensi.

Kegiatan tersebut merupakan langkah positif. Meski demikian, keberhasilan program perlu dinilai berdasarkan penerapan kemampuan peserta setelah kembali mengelola koperasi masing-masing.

Asosiasi minta keuangan koperasi dapat dipertanggungjawabkan

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa koperasi harus dibangun sebagai lembaga ekonomi yang sehat, mandiri, dan berpihak pada kepentingan anggota.

Pengelolaan keuangan yang tidak tertib berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kerugian usaha, serta menurunkan kepercayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana telah diubah, mengatur kedudukan Rapat Anggota, pertanggungjawaban pengurus, dan pengawasan koperasi.

Asosiasi menekankan pentingnya pelaksanaan ketentuan tersebut agar anggota dapat menjalankan hak-haknya sesuai peraturan dan anggaran dasar koperasi.

Lima usulan konkret kepada pemerintah

Pertama, Kementerian Koperasi perlu memperluas pelatihan pembukuan dan pelaporan keuangan dengan evaluasi kemampuan peserta setelah sertifikasi.

Kedua, dinas koperasi daerah perlu meningkatkan pendampingan penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan dan pertanggungjawaban pengurus.

Ketiga, pemerintah perlu mendorong sistem pencatatan keuangan digital yang mudah digunakan koperasi, dengan pengamanan data dan pengawasan internal.

Keempat, Kementerian Koperasi perlu mengembangkan indikator keberhasilan KDKMP berdasarkan kegiatan usaha, kepatuhan tata kelola, dan manfaat ekonomi bagi anggota, bukan hanya jumlah gerai.

Kelima, pemerintah daerah perlu memfasilitasi kemitraan koperasi dengan pengusaha dan UMKM berdasarkan kesepakatan usaha yang transparan serta mengutamakan potensi ekonomi lokal.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang dapat berperan memfasilitasi pendidikan kewirausahaan, pelatihan pembukuan, dan pendampingan pengembangan usaha koperasi.

Asosiasi juga dapat menghimpun hambatan pengelolaan koperasi, menyusun rekomendasi kebijakan, serta mengusulkan dialog dengan kementerian dan pemerintah daerah.

Melalui kemitraan yang sesuai ketentuan, pengusaha dapat menjadi mitra pembelian dan distribusi, UMKM dapat memasok produk, sedangkan koperasi dapat memperluas pasar bagi hasil usaha anggotanya.

Asosiasi mendorong agar program KDKMP berkembang menjadi kekuatan ekonomi yang profesional, terbuka, dan berkelanjutan.

Pesan utama: Koperasi yang maju bukan hanya memiliki bangunan dan modal, tetapi juga pengurus yang kompeten, keuangan yang transparan, serta usaha yang memberikan manfaat nyata bagi anggotanya.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak, Melindungi Kepentingan, dan Mendorong Kemajuan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.