Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 10 November 2026

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengangkat pentingnya kepastian hak tenaga kerja ketika perusahaan mewajibkan penggunaan telepon seluler atau ponsel pribadi untuk menunjang kegiatan operasional.

Penggunaan aplikasi absensi, pelaporan produksi, komunikasi melalui grup kerja, hingga pengiriman dokumen perusahaan semakin sering dilakukan secara digital.

Namun, persoalan dapat muncul ketika pekerja harus menggunakan kuota internet, pulsa, ruang penyimpanan, dan perangkat pribadi tanpa kejelasan mengenai pembiayaan maupun perlindungan data.

Perusahaan perlu memastikan pemanfaatan teknologi tidak menimbulkan beban operasional yang tidak transparan bagi pekerja.

1. Persoalan yang menjadi perhatian

Kewajiban penggunaan ponsel pribadi untuk pekerjaan tanpa kejelasan penggantian biaya internet, pulsa, kerusakan perangkat, dan perlindungan informasi pribadi.

2. Pihak yang berkaitan

Pekerja, perusahaan, bagian sumber daya manusia, pengelola teknologi informasi, serikat pekerja, dinas ketenagakerjaan, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

3. Waktu pemberitaan

Selasa, 10 November 2026, sebagai pembahasan perlindungan pekerja dalam penerapan teknologi digital di lingkungan perusahaan.

4. Wilayah perhatian

Seluruh Indonesia, terutama sektor manufaktur, perdagangan, logistik, transportasi, perkantoran, dan perusahaan jasa.

5. Alasan persoalan ini penting

Penggunaan perangkat pribadi dapat menimbulkan biaya tambahan bagi pekerja.

Selain itu, pemasangan aplikasi perusahaan pada ponsel pribadi berpotensi menimbulkan persoalan privasi apabila aplikasi meminta akses terhadap informasi yang tidak diperlukan untuk pekerjaan.

6. Langkah perlindungan dan penyelesaian

Perusahaan perlu menetapkan kebijakan tertulis mengenai penggunaan perangkat pribadi, kebutuhan aplikasi, biaya operasional, dan keamanan data.

Pekerja perlu memperoleh penjelasan sebelum diwajibkan memasang aplikasi kerja.

Apabila terdapat perselisihan mengenai kewajiban penggunaan perangkat atau biaya, pekerja dapat membahasnya melalui perusahaan dan serikat pekerja serta menempuh mekanisme hubungan industrial yang berlaku.

PANDANGAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa digitalisasi perusahaan harus memberikan manfaat tanpa memindahkan beban operasional secara tidak adil kepada tenaga kerja.

Apabila penggunaan ponsel pribadi menjadi kewajiban pekerjaan, perusahaan sebaiknya menyediakan perangkat kerja atau mengatur bantuan biaya secara jelas melalui kebijakan dan kesepakatan yang berlaku.

Organisasi juga menekankan bahwa penggunaan aplikasi perusahaan harus memperhatikan keamanan informasi serta hak privasi pekerja.

SARAN DAN MASUKAN ORGANISASI

1. Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan meningkatkan edukasi mengenai perlindungan pekerja dalam penggunaan perangkat digital untuk pekerjaan.
2. Dinas ketenagakerjaan perlu memberikan layanan konsultasi apabila timbul perselisihan mengenai kewajiban penggunaan perangkat pribadi.
3. Perusahaan diharapkan menyediakan perangkat kerja atau mempertimbangkan bantuan biaya internet dan komunikasi apabila penggunaan ponsel pribadi diwajibkan.
4. Bagian sumber daya manusia perlu menyusun kebijakan tertulis mengenai penggunaan aplikasi kerja, waktu komunikasi, dan pembiayaan.
5. Pengelola teknologi informasi harus membatasi akses aplikasi terhadap data pribadi yang benar-benar diperlukan dan memiliki dasar pemrosesan yang sah.
6. Serikat pekerja perlu membahas kebijakan penggunaan perangkat pribadi melalui dialog dengan perusahaan.
7. Pekerja diharapkan memahami izin akses aplikasi, menyimpan ketentuan kerja, dan menyampaikan keberatan melalui prosedur resmi apabila terdapat persoalan.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya mengatur hubungan kerja serta hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengatur kewajiban pelindungan data pribadi dalam pemrosesan informasi pekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik relevan bagi pengelolaan sistem elektronik perusahaan.

Perlu dipahami bahwa tidak semua penggunaan ponsel pribadi secara otomatis menimbulkan hak atas tunjangan internet dengan jumlah tertentu. Kewajiban pembiayaan harus diperiksa berdasarkan peraturan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang berlaku.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berharap perusahaan menerapkan digitalisasi secara adil, transparan, dan bertanggung jawab agar perkembangan teknologi tidak mengurangi kesejahteraan maupun hak privasi pekerja Indonesia.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Rapi