Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 10 November 2026

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengangkat pentingnya perlindungan hak pekerja ketika terjadi gangguan pada sistem absensi digital perusahaan.

Kerusakan mesin absensi, gangguan jaringan internet, kesalahan aplikasi, hingga kegagalan server dapat menyebabkan kehadiran pekerja tidak tercatat meskipun yang bersangkutan telah datang dan menjalankan tugas.

Persoalan dapat muncul apabila pekerja langsung dianggap terlambat, tidak hadir, atau dikenai pemotongan penghasilan tanpa pemeriksaan terhadap penyebab gangguan.

Perusahaan perlu memastikan penggunaan teknologi absensi dilengkapi mekanisme verifikasi dan perbaikan data agar kesalahan sistem tidak menimbulkan kerugian bagi pekerja.

1. Persoalan yang menjadi perhatian

Kesalahan pencatatan kehadiran akibat gangguan sistem absensi digital yang berpotensi menimbulkan sanksi disiplin atau pengurangan penghasilan pekerja.

2. Pihak yang berkaitan

Pekerja, perusahaan, bagian sumber daya manusia, pengelola teknologi informasi, bagian penggajian, serikat pekerja, dinas ketenagakerjaan, dan Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

3. Waktu pemberitaan

Selasa, 10 November 2026, sebagai pembahasan perlindungan hak pekerja dalam penggunaan sistem administrasi ketenagakerjaan digital.

4. Wilayah perhatian

Seluruh Indonesia, khususnya perusahaan manufaktur, pergudangan, perkantoran, perdagangan, dan sektor jasa yang menggunakan absensi elektronik.

5. Alasan persoalan ini penting

Data kehadiran dapat menjadi dasar penghitungan penghasilan, penilaian kedisiplinan, dan administrasi hubungan kerja.

Apabila terjadi kesalahan pencatatan, pekerja berisiko mengalami kerugian meskipun telah memenuhi kewajiban bekerja.

6. Langkah perlindungan dan penyelesaian

Perusahaan perlu menyediakan prosedur absensi manual atau metode alternatif ketika sistem elektronik mengalami gangguan.

Pekerja dapat menyampaikan bukti kehadiran, seperti catatan petugas keamanan, jadwal kerja, atau konfirmasi atasan.

Bagian sumber daya manusia harus memeriksa laporan gangguan sebelum menetapkan tindakan disiplin atau melakukan koreksi penggajian.

PANDANGAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa digitalisasi administrasi perusahaan harus disertai perlindungan terhadap hak tenaga kerja.

Kesalahan teknologi tidak seharusnya langsung dibebankan kepada pekerja tanpa pemeriksaan yang objektif.

Perusahaan perlu memastikan setiap pekerja mempunyai kesempatan mengajukan koreksi apabila data kehadirannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

SARAN DAN MASUKAN ORGANISASI

1. Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan meningkatkan edukasi mengenai perlindungan hak pekerja dalam penggunaan sistem absensi elektronik.
2. Dinas ketenagakerjaan perlu memberikan konsultasi apabila terjadi perselisihan terkait pencatatan kehadiran dan pembayaran penghasilan.
3. Perusahaan harus menyediakan prosedur pencatatan kehadiran alternatif ketika sistem mengalami gangguan.
4. Bagian sumber daya manusia wajib memeriksa laporan kesalahan absensi sebelum menjatuhkan sanksi.
5. Pengelola teknologi informasi perlu melakukan pemeliharaan sistem dan menyediakan catatan gangguan yang dapat diperiksa.
6. Bagian penggajian harus memastikan perhitungan penghasilan menggunakan data kehadiran yang telah diverifikasi.
7. Serikat pekerja diharapkan mendampingi anggota yang mengalami kerugian akibat kesalahan pencatatan.
8. Pekerja disarankan segera melaporkan gangguan absensi dan menyimpan bukti kehadiran yang diperoleh secara sah.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya menjadi dasar perlindungan hak pekerja dalam hubungan kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan beserta perubahan yang berlaku mengatur pelaksanaan pembayaran upah dan ketentuan terkait penghasilan pekerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik relevan terhadap pengelolaan sistem elektronik perusahaan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mengatur penyelesaian perselisihan hubungan industrial apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai hak pekerja.

Kesalahan sistem absensi tidak otomatis membuktikan ketidakhadiran pekerja. Setiap persoalan perlu diperiksa berdasarkan bukti, ketentuan perusahaan, dan hukum yang berlaku.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berharap perusahaan mengutamakan keakuratan administrasi dan keadilan agar perkembangan teknologi tidak menjadi penyebab hilangnya hak tenaga kerja Indonesia.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Rapi