Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Selasa, 10 November 2026

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang mengangkat pentingnya perlindungan tenaga kerja dari pembebanan biaya seragam dan alat pelindung diri (APD) yang diperlukan untuk menjalankan pekerjaan.

Persoalan dapat muncul ketika pekerja diminta membeli helm keselamatan, sepatu pelindung, sarung tangan, atau perlengkapan keselamatan lainnya menggunakan uang pribadi.

Padahal, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 mewajibkan pengusaha menyediakan APD bagi pekerja secara cuma-cuma sesuai ketentuan yang berlaku.

Organisasi menilai bahwa keselamatan kerja merupakan tanggung jawab yang tidak boleh diabaikan demi menekan biaya operasional perusahaan.

1. Persoalan yang menjadi perhatian

Pembebanan biaya alat pelindung diri kepada pekerja, termasuk kewajiban membeli perlengkapan keselamatan yang seharusnya disediakan perusahaan.

2. Pihak yang berkaitan

Pekerja, perusahaan, bagian sumber daya manusia, petugas keselamatan dan kesehatan kerja, serikat pekerja, pengawas ketenagakerjaan, serta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

3. Waktu pemberitaan

Selasa, 10 November 2026, sebagai pembahasan perlindungan keselamatan dan hak pekerja.

4. Wilayah perhatian

Seluruh Indonesia, khususnya sektor manufaktur, konstruksi, pertambangan, pergudangan, dan industri yang memiliki risiko kecelakaan kerja.

5. Alasan persoalan ini penting

APD diperlukan untuk melindungi pekerja dari bahaya di tempat kerja.

Apabila pekerja harus membeli sendiri perlengkapan keselamatan, terdapat risiko penggunaan APD yang tidak sesuai standar akibat keterbatasan biaya.

6. Langkah perlindungan dan penyelesaian

Perusahaan wajib menyediakan APD yang sesuai dengan potensi bahaya pekerjaan secara cuma-cuma.

Pekerja perlu mendapatkan petunjuk penggunaan, pemeliharaan, dan penggantian APD yang tidak layak.

Apabila terdapat dugaan pelanggaran, pekerja dapat melapor melalui mekanisme perusahaan, serikat pekerja, atau pengawas ketenagakerjaan.

PANDANGAN SERIKAT BURUH DAN PEKERJA ELANG TIGA HAMBALANG

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang memandang bahwa keselamatan tenaga kerja harus menjadi prioritas perusahaan.

Pekerja tidak seharusnya dibebani biaya pembelian APD yang wajib disediakan pengusaha berdasarkan peraturan.

Organisasi juga mengingatkan pentingnya membedakan seragam kerja biasa dengan alat pelindung diri. Kewajiban pembiayaan seragam biasa perlu diperiksa berdasarkan perjanjian dan aturan yang berlaku, sedangkan penyediaan APD memiliki ketentuan hukum khusus.

SARAN DAN MASUKAN ORGANISASI

1. Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan memperkuat pengawasan kewajiban penyediaan APD di perusahaan.
2. Dinas dan pengawas ketenagakerjaan perlu menindaklanjuti pengaduan pekerja mengenai pembebanan biaya APD.
3. Perusahaan wajib menyediakan APD sesuai risiko pekerjaan tanpa membebankan biaya kepada pekerja.
4. Petugas keselamatan dan kesehatan kerja harus memastikan APD memenuhi standar dan dalam kondisi layak pakai.
5. Bagian sumber daya manusia perlu menjelaskan kebijakan seragam kerja dan APD secara tertulis.
6. Serikat pekerja diharapkan mengawal pemenuhan perlengkapan keselamatan melalui dialog dengan perusahaan.
7. Pekerja wajib menggunakan APD sesuai petunjuk dan segera melaporkan perlengkapan yang rusak atau tidak layak.

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menjadi dasar kewajiban keselamatan di tempat kerja.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri mengatur kewajiban pengusaha menyediakan APD secara cuma-cuma.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta perubahannya, khususnya Pasal 86, mengatur perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerja.

Serikat Buruh dan Pekerja Elang Tiga Hambalang berharap seluruh perusahaan memenuhi kewajiban penyediaan perlengkapan keselamatan agar pekerja dapat menjalankan tugas secara aman tanpa menanggung biaya APD yang menjadi tanggung jawab pengusaha.

Redaksi: Elang Tiga Global News
Editor: Rapi