BONTANG, 12 November 2026 – Rencana Pemerintah Kota Bontang melakukan peninjauan lokasi dan pemasangan spanduk di kawasan lahan HOP VII pada Kamis (12/11/2026) menuai sorotan serius dari pihak kuasa pemilik lahan.

Agenda rapat persiapan peninjauan lokasi dan pemasangan spanduk tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai dasar hukum, kewenangan pemerintah daerah, serta kepastian status aset atas objek tanah yang hingga kini masih menjadi persoalan.

Pihak kuasa pemilik lahan menilai, apabila kegiatan pemasangan spanduk dilakukan dengan menyatakan objek tanah sebagai aset Pemerintah Kota Bontang tanpa adanya dasar perolehan dan pengalihan aset yang sah, maka tindakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan hukum.

DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI DAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN

Ada beberapa aspek hukum yang menjadi perhatian pihak kuasa pemilik lahan.

Pertama, dugaan ketidaksesuaian prosedur pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Barang Milik Daerah (BMD), apabila objek tanah masih berstatus BMN dan proses hibah kepada Pemkot Bontang belum diselesaikan sesuai ketentuan.

Kedua, dugaan tindakan administrasi tanpa dasar kewenangan yang jelas, apabila pemasangan spanduk dilakukan untuk menegaskan penguasaan atau kepemilikan Pemkot atas objek tanah yang belum sah dialihkan.

Ketiga, dugaan penyalahgunaan wewenang sebagaimana menjadi perhatian dalam Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan tindakan pejabat yang melampaui kewenangan, mencampuradukkan kewenangan, atau bertindak sewenang-wenang.

Keempat, potensi perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdata apabila terdapat tindakan yang melanggar hak pihak lain, disertai kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat yang dapat dibuktikan.

Pihak kuasa pemilik lahan menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut perlu diperiksa berdasarkan dokumen dan fakta lapangan. Tidak boleh ada pihak yang terlebih dahulu menyimpulkan status kepemilikan hanya berdasarkan pemasangan papan atau spanduk.

BAPPISUS DIMINTA MELAKUKAN INVESTIGASI KHUSUS

Atas persoalan tersebut, pihak kuasa pemilik lahan menyatakan siap menyampaikan pengaduan resmi kepada Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BAPPISUS).

Pengaduan tersebut akan meminta investigasi terhadap:

1. Riwayat alas hak dan status hukum objek tanah HOP VII.
2. Proses pengusulan hibah dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Kota Bontang.
3. Ada atau tidaknya persetujuan hibah dari instansi berwenang.
4. Dasar hukum dan surat kewenangan pemasangan spanduk.
5. Ada atau tidaknya dugaan penyimpangan administrasi dalam pengelolaan aset negara.
6. Ada atau tidaknya tindakan pejabat yang berpotensi melampaui kewenangan.

Selain BAPPISUS, pengaduan dan permintaan pemeriksaan juga dapat disampaikan kepada DJKN, Inspektorat, BPN, Ombudsman RI, serta aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pelanggaran.

PEMBANGUNAN TIDAK BOLEH MENDAHULUI KEPASTIAN HUKUM

Pihak kuasa pemilik lahan menegaskan tidak menolak rencana pembangunan alun-alun dan ruang terbuka hijau (RTH) untuk masyarakat Kota Bontang.

Namun, pembangunan tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan prosedur pengelolaan aset negara maupun hak keperdataan pihak lain.

Apabila Pemkot Bontang memiliki dasar hukum untuk melakukan kegiatan tersebut, pihaknya diminta membuka dokumen dan menjelaskan kewenangannya secara transparan kepada publik.

Sebaliknya, apabila ditemukan tindakan yang tidak sesuai ketentuan, pihak kuasa pemilik lahan menyatakan akan menempuh langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

PERNYATAAN TEGAS KUASA PEMILIK LAHAN

“Jangan sampai pemasangan spanduk menjadi bentuk klaim penguasaan atas tanah sebelum status hukumnya benar-benar jelas. Pemerintah harus memberikan contoh kepatuhan terhadap hukum. Kami tidak menghalangi pembangunan, tetapi kami meminta agar hak keperdataan dan prosedur pengelolaan aset negara dihormati.”

Persoalan HOP VII kini bukan hanya menyangkut rencana pembangunan daerah, tetapi juga menyangkut transparansi pengelolaan aset negara, kepastian hukum pertanahan, dan akuntabilitas tindakan pejabat pemerintahan.

JANGAN ADA KLAIM ASET TANPA DASAR HUKUM. JANGAN ADA PENGUASAAN TANAH TANPA KEWENANGAN.

KUASA PEMILIK LAHAN HOP VII

Redaksi: Elang Tiga Global News