Asosiasi meminta pemerintah memastikan keringanan bunga, restrukturisasi kredit, dan pemulihan ekonomi dilaksanakan secara transparan, adil, serta mudah diakses pengusaha, UMKM, dan koperasi yang terdampak bencana.

Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat — Kamis, 12 November 2026 (WIB).

Pemerintah Indonesia menyiapkan keringanan bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi 0 persen pada 2027 bagi debitur yang terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kebijakan tersebut diharapkan membantu pelaku usaha yang mengalami gangguan pendapatan, kerusakan fasilitas produksi, atau kesulitan membayar angsuran akibat bencana.

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang menilai langkah pemerintah merupakan perkembangan positif. Namun, pelaksanaannya harus disertai kepastian persyaratan, pelayanan yang adil, dan mekanisme restrukturisasi yang mudah dipahami.

Pemerintah tetapkan arah keringanan bunga KUR

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu, 11 November 2026, menyampaikan rencana keringanan bunga atau margin KUR bagi debitur terdampak gempa NTT.

Skema yang disiapkan mencakup:

• Tahun 2027: Bunga atau margin KUR sebesar 0 persen.
• Tahun 2028: Bunga atau margin KUR sebesar 3 persen.
• Restrukturisasi kredit: Penyesuaian pembayaran melalui masa tenggang dan/atau perpanjangan jangka waktu sesuai persyaratan.

Pemerintah menyatakan bahwa pelaksanaan restrukturisasi dapat dimulai pada 2026.

Namun, ketentuan teknis tambahan untuk skema keringanan bunga masih akan diatur melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Peraturan Menteri Keuangan.

Dengan demikian, pengumuman tersebut merupakan keputusan arah kebijakan yang masih memerlukan pengaturan pelaksanaan, bukan bukti seluruh debitur telah menerima bunga nol persen.

Delapan kabupaten mendapat perlakuan khusus

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menetapkan perlakuan khusus bagi debitur terdampak bencana di delapan kabupaten NTT:

1. Ende.
2. Flores Timur.
3. Manggarai.
4. Manggarai Barat.
5. Manggarai Timur.
6. Nagekeo.
7. Ngada.
8. Sikka.

Kebijakan tersebut ditetapkan pada 28 September 2026 dan diumumkan secara resmi pada 2 Oktober 2026.

OJK memberikan ruang restrukturisasi pembiayaan berdasarkan Peraturan OJK Nomor 19 Tahun 2022. Perlakuan khusus berlaku selama tiga tahun sejak penetapannya, tetapi tidak berarti seluruh debitur otomatis memperoleh penundaan pembayaran selama tiga tahun.

OJK juga mengatur penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran untuk plafon sampai Rp10 miliar. Ketentuan tersebut tidak berarti setiap debitur berhak memperoleh kredit sebesar Rp10 miliar.

Asosiasi perjuangkan hak pengusaha dan UMKM terdampak

Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang berpandangan bahwa pemulihan ekonomi pascabencana memerlukan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat.

Pengusaha membutuhkan kesempatan memperbaiki kegiatan produksi. UMKM memerlukan kelonggaran arus kas untuk memulai kembali usahanya, sedangkan koperasi harus menjaga keberlangsungan kegiatan ekonomi dan kepentingan anggotanya.

Asosiasi menekankan bahwa bunga nol persen bukan penghapusan pokok utang. Debitur tetap perlu memahami kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian dan restrukturisasi yang disetujui.

Kritik asosiasi diarahkan pada risiko ketidakjelasan informasi pelaksanaan yang dapat membuat debitur kesulitan mengakses fasilitas yang sebenarnya disediakan pemerintah.

Empat usulan konkret kepada pemerintah

Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Keuangan perlu memperjelas jadwal penerbitan aturan teknis, kriteria penerima, dan mekanisme subsidi bunga. Indikatornya adalah tersedianya pedoman resmi yang dapat diakses masyarakat.

Kedua, OJK bersama bank penyalur perlu memperkuat layanan restrukturisasi bagi debitur terdampak. Setiap permohonan diharapkan memperoleh pencatatan dan keputusan sesuai ketentuan.

Ketiga, Kementerian UMKM bersama pemerintah daerah perlu menyediakan pendampingan pemulihan usaha, termasuk penyusunan kembali rencana usaha dan pencatatan keuangan. Keberhasilannya diukur melalui jumlah usaha yang kembali beroperasi.

Keempat, Kementerian Koperasi perlu membantu koperasi terdampak mengevaluasi kondisi keuangan dan kewajiban usaha guna melindungi kepentingan anggotanya.

Peran Asosiasi Pengusaha Elang Tiga Hambalang

Asosiasi dapat merencanakan pendampingan administrasi restrukturisasi kredit, menghimpun hambatan pembiayaan, dan membantu anggota mendokumentasikan dampak bencana terhadap kegiatan usaha.

Asosiasi juga dapat menyusun rekomendasi serta mengusulkan audiensi dengan OJK, kementerian terkait, dan lembaga penyalur kredit.

Langkah tersebut diarahkan untuk membantu pelaku usaha memahami hak serta kewajibannya sekaligus mendorong pelayanan pemerintah dan lembaga keuangan yang lebih transparan.

Pemerintah diharapkan memastikan kebijakan pemulihan ekonomi tidak hanya memberi keringanan sementara, tetapi juga membantu masyarakat membangun kembali kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Pesan utama: Pemulihan usaha korban bencana membutuhkan keringanan pembiayaan, kepastian pelayanan, dan pendampingan nyata agar pengusaha, UMKM, serta koperasi mampu bangkit kembali.

ASOSIASI PENGUSAHA ELANG TIGA HAMBALANG

Memperjuangkan Hak dan Kepentingan Pengusaha, UMKM, serta Koperasi Indonesia.